ID-IGF 2017 : Urgensi Perlindungan Data Semakin Nyata di Era Digital

web

ELSAM-Jakarta. Seiring perkembangan teknologi di era digital, pemanfaatan data privasi terjadi dalam semua bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, komunikasi, kesehatan, transportasi dan aspek lainnya. Namun fenomena tersebut tidak berarti menafikan adanya perlindungan privasi warga. Sama seperti hak asasi manusia lainnya, jaminan perlindungan privasi perlu dinormatifkan dalam bentuk produk hukum. Salah satunya dengan melahirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif dengan mekanisme pemulihan.

Tema diskusi ini juga menjadi pokok bahasan dalam Dialog Nasional ID-IGF (Internet Governance Forum) 2017 yang digelar di Jiexpo Kemayoran pada 27 Oktober 2017. Dengan tema besar “Transformasi Digital : Siapkah Indonesia?”, isu privasi masuk dalam diskusi keranjang hukum yang menitikberatkan urgensi perlindungan data privasi di Indonesia.

Dalam rangka itulah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berpartisipasi dalam forum diskusi yang berjudul “Urgensi Pengaturan Data Privasi: Keseimbangan antara Perlindungan dan Pemantauan Teknologi”. Selain ELSAM, Diskusi ini juga menghadirkan panelis multipemangku kepentingan yaitu Sinta Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mewakili akademisi, Justi Kusumah dari K&K Advocates, dan Semmy Pangerapan dari Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Ditjen APTIKA Kominfo).

“Kepemilikan data adalah suatu bentuk kekuatan. Maka dari itu perlu adanya perangkat hukum yang menjamin perlinudngan berbagai pihak berdasarkan hak asasi manusia. Perangkat hukum tersebut nantinya diharapkan akan mengatur baik ranah online maupun offline yang mengacu pada standar internasional” jelas Wahyudi Djafar yang membuka forum diskusi.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Sinta Dewi, menurutnya peraturan tersebut sebisa mungkin bukan hanya memberi perlindungan privasi semata namun mengatur kewenangan pemerintah dan individu. Penguatan privasi dengan menitikberatkan penguatan hak individu juga dapat berimplikasi pada kesadaran hak privasi bagi masyarakat awam.

“Pengaturan yang menitikberatkan pada hak dan kewajiban individu juga penting dilakukan. Karena masyarakat kita belum sepenuhnya bijak menggunakan informasi digital” jelas Sinta.

Selain penguatan hak individu dan konsep dasar privasi, forum ini juga mendiskusikan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa terkait pelanggaran privasi atau kebocoran data yang sering terjadi. Salah satunya dengan pembentukan badan artibrase khusus terkait kasus informasi digital.

“Dalam kasus kekayaan intelektual, secara keseluruhan akan memakan waktu sekitar 14 hari untuk melakukan take down atas konten yang dianggap dilarang. Sebenarnya itu cukup lama. Dan merugikan pelaku bisnis dan juga masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya badan artbitrase atau Mediasi Online Dispute yang dapat menganulir pelanggaran dengan lebih baik.” Jelas Justi Jusumah.

Senada dengan Justi, Wahyudi Djafar menambahkan bahwa penyelesaian pelanggaran privasi tidak selalu melalui pengadilan.

“Selama ini UU ITE pasal 26 kurang efektif karena mewajibkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Padahal perlu ada mekanisme yang lebih ramah, cepat dan tanggap.” Jelas Wahyudi.

Semmy Pangerapan menganggap persoalan privasi harus menjadi bagian dari literasi digital. “Pemerintah harus menjadi fasilitator literasi digital yang mencerdaskan masyarakat. Salah satunya dalam regulasi yang melindungi data privasi” jelas Semmy.

Pada proses pembentukan regulasi tersebut, Semmy menyebutkan bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor pembentuk kebijakan. Hal ini menegaskan bagaimana regulasi privasi membuka ruang bagi lapisan masyarakat untuk memberikan masukan guna melahirkan perlindungan yang komprehensif.

“Pemerintah bukan satu-satunya aktor pembentuk kebijakan untuk mengakomodir perlindungan data pribadi masyarakat. Ini harus melibatkan kerja sama berbagai pihak mulai dari masyarakat baik pihak pebisnis dan akademisidengan memberikan masukan kepada pemerintah selaku fasilitator negara agar terealisasikan Undang-Undang Perlindungan Dta Pribadi yang solid pada tahun 2018 mendatang” jelas Semmy. []

Penuls : Riska Carolina

share on:

Leave a Response