Audiensi Ke BPN Pusat : Jalan Panjang Sakri Memperjuangkan Tanah

untitled-3

ELSAM, Jakarta. Pada 6 Oktober 2017, ELSAM kembali mendampingi Sakri, seorang pejuang agraria dari Blitar yang mempertanyakan proses eksekusi dari objek sengketanya ke Kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) Pusat di Jakarta. Sakri ialah petani di Desa Soso Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Jawa Timur yang menggarap lahan tanah negara bekas hak erfpacht yang dikuasai PT. Kismo Handayani. Sakri menggarap lahan tersebut atas dasar SK Menteri Agraria tanggal 26 Mei 1964 Nomor 49/KA/64, yang menyatakan perkebunan Nyunyur harus melakukan redistribusi tanah seluas 100 ha kepada masyarakat yang pernah menduduki dan menggarap.

Dalam audiensi yang berlangsung tertutup, perwakilan BPN mengatakan bahwa proses pendaftaran register sedang berjalan. Mereka meminta Sakri menunggu kabar selanjutnya dari BPN, apabila proses tersebut selesai. Ketidakpastian tersebut menyebabkan Sakri kecewa dan harus pulang dengan tangan kosong.

Usaha untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai status lahan garapannya telah dilakukan sejak lama. 9 tahun silam, tepatnya pada 10 Juli 2008, Sakri bersama sekitar 250 warga desanya melakukan unjuk rasa di kantor perusahaan. Perusahaan justru melaporkan balik atas tindakannya. Sakri ditetapkan sebagai tersangka dan diadili karena dianggap telah melakukan  “tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Jo. Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. PN Blitar menyatakan bersalah, dan membawa Sakri masuk penjara dengan hukuman percobaan selama (5) lima bulan penjara.

Dari kasus tersebut, UU Perkebunan menjadi sangat potensial sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi. Terutama menyerang petani dan masyarakat adat yang sedang berjuang mempertahankan tanahnya. Melihat ketimpangan sistemik yang dimunculkan regulasi tersebut, Sakri dan ketiga teman lainnya yaitu Japin, Andi dan Ngatimin melakukan uji materil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Perkebunan. Mereka didampingi pengacara yang tergabung dalam Public Interest Lawyer-Network (PIL-Net). Permohonan (Gugatan) PIL-Net ini didaftar sejak tanggal 20 Agustus 2010.

Jalan panjang Sakri semestinya menjadi refleksi perjuangan agrarian bangsa ini dimana seseorang harus menempuh berbagai cara baik lewat jalur hukum  maupun non hukum untuk mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara. []

Penulis: Sekar Banjaran Aji

share on:

1 comment

  1. S7 Kriminalisasi petani
    SK /KA/65 dasar pelaksanaan redistribusi / hak petani yg legal
    Yg JD pertanyaan kemana Panitia LR Daerah? Hak Barat telah hapus Hak mengatur ada di Pemerintah ps 2 UUPA ? Baca

Leave a Response