Membaca Dampak dan Potensial Konflik dari Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Indonesia

whatsapp-image-2017-10-05-at-3-31-56-pm

ELSAM – Jakarta, Pada 4 September 2017, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengadakan workshop bertema “Membaca Dampak Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Indonesia” di Jakarta. Sekitar 15 orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil turut serta dalam acara ini.

Workshop ini diadakan, untuk melihat potensi pelanggaran atau dampak buruk yang akan terjadi manakala pembangunan infrastruktur, seperti bandara atau jalan terus dilanjutkan. Sehingga masyarakat sipil dapat memetakan dampak atau kasus yang sudah terjadi atau potensial terjadi apabila mekanisme hutang negara terus dilanjutkan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target, pemerintah melakukan dua hal terkait perluasan gerak fiskal dan pembangunan infrastruktur. Pertama, pemerintah berupaya memperluas ruang gerak fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, pemerintah juga mendorong perluasan peran swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Upaya perluasan peran swasta dan BUMN dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan dengan melibatkan swasta secara intensif dalam kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu pemerintah juga melirik program sekuritisasi aset BUMN sebagai sumber pembiayaan baru untuk proyek infrastruktur.

Namun dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala yang dihadapi. Beberapa pihak swasta tidak mampu masuk dalam resiko investasi pada proyek-proyek yang ditawarkan. Selain itu, dukungan pemerintah dan pemangku kebijakan juga dirasa belum optimal untuk melibatkan peran serta swasta secara lebih besar dalam proyek infrastruktur yang ditawarkan.

Akibatnya pelepasan hak pengeloaan kepada swasta melalui program sekuritisasi aset, membuat infrastruktur yang dibangun tidak dapat dinikmati dengan murah oleh rakyat dan menciptakan kesenjangan sosial semakin besar.

“Sejauh mana akuntabilitas proyek-proyek infrastruktur di Indonesia? Kalau kita melihat perjalanan perpindahan rezim dari SBY ke Jokowi ada satu komite yang tidak diutak-atik oleh Jokowi hingga saat ini. Komite percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas.” Ujar Ode Rachman dari WALHI Nasional sebagai salah satu narasumber dalam workshop ini.

Hal ini menjadi kebingungan terkait program percepatan ekonomi terutama dalam tatanan dasar hukum kebijakan. Berdasarkan Nawacita yang diturunkan menjadi RPJMN melalui Perpres Nomor 2 tahun 2015, begitu banyak proyek yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa proyek lama berjalan terus dan diperbaruhi oleh pemerintahan Jokowi. Meskipun tidak ada kejelaskan nasib eksistensi Perpres MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025), apakah dibatalkan atau dilanjutkan. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

share on:

Leave a Response