Memahami Konteks Privasi dalam Kultur Asia dan Tantangan Pemerintah Indonesia

foto-hong-kong

ELSAM – Hong Kong, Perlindungan data privasi dalam perkembangan teknologi di era digital selalu menjadi isu terhangat dalam pertemuan internasional. Termasuk dalam agenda kebijakan internasional yang mengikat pemerintah sebagai pengumpul data dan pihak industri yang menjalankan aktivitas pengumpulan data sebagai model bisnisnya. Tantangannya masih dalam dua kerangka utama : i) kebijakan internasional seperti apa yang mampu menjadi jembatan atas kesepakatan bersama bagi para pihak pengumpul data; ii) sejauh mana konsep ‘notice dan consent’ dari individu mampu menjadi tombak perlindungan data privasi dalam industri digital khususnya di wilayah Asia. Model konektivitas yang lintas batas turut memperumit pemetaan aktor dan sejauh mana pertanggung jawaban pihak pengumpul data tersebut. Dalam konteks Indonesia, sejauh manakah kesiapan di tingkat regulasi dan kebijakan menyikapi perkembangan yang sangat pesat?

Pada tanggal 25 September hingga 30 September, ELSAM berkesempatan untuk hadir dalam konferensi dan diskusi terkait perkembangan isu global teranyar terkait teknologi dan perlindungan data pribadi. Baik dalam acara International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners ­(ICDPPC) ke-39 dan Diskusi Akademis  bersama Pelapor Khusus PBB terkait isu privasi di Fakultas Hukum, Hong Kong University.

Konferesi ICDPPC merupakan wadah pertemuan multi-stakeholder terkait isu privasi mulai dari perwakilan negara khususnya legislator kebijakan, Data Privacy Authorities (atau institusi indipenden semacam komisi yang khusus menangani isu privasi), perwakilan kelompok industri termasuk dari Google dan Microsoft, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi.

Privasi dan Kultur Asia

Salah satu panel diskusi adalah mengenai perlindungan data privasi di Asia, khususnya dalam kerangka kultur Timur. Dalam diskusi ini disebutkan bahwa terminologi privasi secara lingustik tidak banyak dikenal dalam kultur Asia atau khususnya budaya timur. Khususnya di Filipin dan Korea, tidak ada kata privasi dalam bahasa nasional masing-masing negara. Namun pada perkembangannya, beberapa negara Asia seperti Korea dan Singapura memiliki regulasi yang cukup ketat dan inovatif dalam rangka perlindungan hak atas privasi. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun ekosistem bisnis yang terpecaya termasuk bagi konsumen.

Masih berkaitan dengan konsep privasi dalam budaya Asia, Usha Ramanathan, peneliti independen dari India menjelaskan bahwa di negara-negara Asia, termasuk India, konsep hak privasi hanya secara implisit diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perkembangan teknologi internet dan perkawinan dengan pengumpulan serta penggunaan data tidak semata-mata mengubah konsep privasi serta memaklumkan untuk ada kemunduran dalam perlindungannya. Teknologi, khususnya sosial media memang berkontibusi besar dalam perubahan kontrol data. Namun seharusnya ada inovasi atau perubahan cara menyikapi perkembangan tersebut, salah satunya memperluas tanggung jawab kepada berbagai sektor, tidak hanya individu sebagai pemegang data, melainkan juga pengumpul data.

Konsep Notice dan Consent dan Privasi Dalam Kajian Gender

Konsep ‘consent’ atau persetujuan adalah landasan dalam membangun ‘trust’  di tengah era informasi dan perkembangan ekonomi digital. Dalam konteks hubungan online, konsep ini sangat fundamental. Namun pada praktiknya sangat sulit membangun arsitektur relasi yang seimbang antara pemilik dan pengumpul data. Alhasil ada pengabaian privasi terhadap individu.

Pada praktiknya, dalam registrasi platform media sosial misalnya, notifikasi atau peringatan ditampilkan dalam bentuk instan dengan substansi yang sangat rumit: terlalu panjang dengan ukuran tulisan kecil. Membuat pengguna tidak ada pilihan lain untuk menyetujuinya, padahal konsekuensinya adalah jangka panjang.

Dalam forum ICDPPC muncul pertanyaan apabila metode notice dan consent  tidak lagi menjadi efektif dalam membangun relasi sehat. Adakah jalur lainnya? Salah satu wacana yang coba dibahas adalah mengenai akuntabilitas proses pengumpulan data. Namun hal ini dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang ada.

Dalam isu privasi dan gender, konsep ini juga tatkala pentingnya. Dalam isu kelompok perempuan, akan selalu ada diskriminasi ganda termasuk dalam perlindungan privasi. Hal tersebut dipertanyakan dengan tegas oleh Bishakha Datta dari organisasi Point of View, India. “Apakah perempuan benar memiliki privasi?”

Bishakha menjelaskan bahwa dalam ranah tradisional, perempuan sudah kehilangan hak privasinya setelah menikah. Misalnya perempuan akan kehilangan haknya di hadapan hukum setelah memiliki suami. “Dalam ranah digital hal ini masih terjadi.” Jelas Bishaka.

Perempuan yang juga menjadi pembuat film di India memberikan gambaran sebagai berikut: perempuan paling rentan dalam kasus tersebarnya foto intim. Pertama, acap kali foto tersebut diambil tanpa persetujuan model (perempuannya); Kedua, kalaupun sudah ada persetujuan untuk mengabadikan momen atau pose intim, bukan berarti juga menyetujui persebaran gambar tersebut; Ketiga, tidak hanya informasi pribadinya terbongkar, perempuan akan selalu menjadi korban yang dianggap amoral karena bersedia dipotret.

Dari ilustrasi Bishaka, diskusi dalam forum yang diadakan di Universitas Hong Kong  mengupas lebih komprehensif pengertian ‘notice’ dan ‘consent.’ Bahkan persetujuan harus dijelaskan dalam beberapa tahapan. Mulai dari kesediaan pengambilan data, hingga penggunaan dan pengolahan data serta distribusinya ke pihak ketiga. Dalam hal itu pemilik data harus memahami dengan jelas serta memiliki mekanisme negosiasi yang tidak mengabaikan haknya.

Tantangan Regulasi di Indonesia

Per September 2017, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Telekomunikasi masih memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masuk ke dalam Prolegnas 2018. Supaya masyarakat Indonesia memiliki satu dasar hukum positif yang memberikan perlindungan secara komprehensif lintas sektoral terkait perlindungan privasinya.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sebagai inisiator terbentuknya regulasi ini perlu senantiasa memperbaiki rancangan undang-undang dengan isu terkini global. Salah satunya adalah General Data Protection Regulation (GDPR), regulasi di Uni Eropa yang mengatur institusi non-pemerintah selaku pengumpul data, baik untuk dalam maupun luar Eropa. Hal ini tidak lain untuk menjaga stabilitas dalam ekonomi digital yang sedang digalakkan pemerintahan Jokowi-JK.

Selain itu, urgensi badan independen yang mampu mengontrol terjaminnya data privasi oleh pihak pengumpul juga menjadi isu global yang menarik. Pasalnya, kerja pemerintahan dalam perlindungan privasi di beberapa negara dibantu oleh badan independen tersebut. Kajiannya tidak lain adalah melindungi privasi dalam konteks pembangunan ekonomi digital sekaligus sebagai bagian dari hak sipil politik masyarakat.

Penulis : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response