Korelasi Antara Hoax, Fake News, dan Meningkatnya Ekstremisme

img_20170913_095002

ELSAM, Jakarta- Membahas korelasi antara merebaknya hoax dan fake news sebagai bagian dari disinformasi, dan makin maraknya ekstremisme dengan kekerasan (violent extremism), pada 13 September 2017 lalu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah menyelenggarakan sebuah diskusi kelompok terfokus. Diskusi ini mengundang peserta aktif dari unsur masyarakat sipil, intermediaries, pemerintah, jurnalis, dan akademisi. Diskusi banyak mengupas seputar menyeruaknya fenomena hoax, fake news, serta bentuk-bentuk disinformasi lainnya, termasuk pengertian dan faktor pemicunya.

Maraknya fenomena hoax dan fake news hadir bersamaan dengan makin naiknya tensi ekstremisme memunculkan sejumlah pertanyaan besar perihal korelasi antara keduanya. Para peserta diskusi menyepakati bahwa hoax dan fake news telah menjadi penyubur bagi berkembangnya ekstremisme. Seperti dikemukakan Agus Sudibyo, dari Indonesia New Media Watch, “Disinformasi dalam bentuk fake news atau berita palsu dan hoax atau yang dikenal dengan kabar bohong telah menjadi vitamin bagi ektremisme dengan kekerasan.” Ujarnya.

Sementara Roysepta Abimanyu dari Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti perihal naiknya tensi ektremisme belakanganan ini. Menguatnya gerakan ekstremisme dalam bentuk gerakan massa nampak terutama setelah peristiwa 411 dan 212 yang dalam penggalangannya banyak dibakar oleh hoax dan berita palsu. Gerakan ini sendiri berupaya untuk meniadakan atau menghilangkan pandangan lain yang berbeda dengan narasi ekstrem mereka.

Sementara masyarakat sendiri belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan pemilihan informasi yang diterimanya dari internet atau media sosial. Sehingga mudah sekali terprovokasi oleh berita-berita palsu. Rendahnya literasi berakibat pada rendahnya kapasitas mereka untuk melakukan verifikasi dan akurasi atas informasi yang diterimanya.

Dalam situasi itulah kemudian peran intermediaries atau perusahaan penyedia layanan, baik akses maupun media sosial menjadi penting. Peran atau tanggung jawab intermediaries ini paling tidak berada tiga level: (i) mendidik konsumennya dalam upaya mendorong literasi digital, khususnya terkait dengan pemilahan informasi; (ii) menyediakan unit aduan yang bisa digunakan untuk melakukan proses verifikasi atas kebenaran suatu informasi yang beredar; dan (iii) ikut meminimalisir peresebaran hoax dan fake news dengan berbekal pada teknologi yang dikembangkannya.

Negara sendiri nampak gagap dalam merespon percepatan informasi yang beredar melalui internet. Bahkan dalam menghadapi maraknya hoax dan fake news, negara terkesan bimbang dan ragu, karena isu-isu yang bermunculan banyak bersinggungan dengan politik kekuasaan. Sehingga ketika negara bertindak, mereka khawatir akan dituduh telah melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Padahal negara harus mengambil peran strategis dan menjadi simultan dalam penanganan hoax dan fake news. Menanggapi hal itu, Roichatul Aswidah dari Komnas HAM mengingatkan perihal hak yang akan selalu bersandingan dengan kewajiban, dan ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat namun juga negara. Kewajiban negara adalah menjaga hak-hak masyarakat dalam kebebasan berekspresi. Oleh karenanya, dalam konteks pembatasan, khususnya dalam bentuk penanganan terhadap hoax dan fake news, Roi mengingatkan agar negara selalu mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan yang dibolehkan. []

Penulis: Riska Carolina

share on:

Leave a Response