Konflik Perkebunan: PT. ANJ Agri Siais Tidak Menjalankan Nota Kesepahaman

img-20170923-wa0033

ELSAM, Medan- 23 September 2017- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM) sedang melakukan pendampingan dan pertemuan klarifikasi konflik kepemilikan lahan Warga Dusun Binasari Tapanuli Selatan Medan yang saat ini lahannya dikuasai PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Siais

Awal Mula Keberadaan Masyarakat Dusun Binasari

Pada tanggal 28 Agustus 1998, Bupati Tapanuli Selatan Bapak Soaloon Siregar mewakili Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan meresmikan keberadaan BINASARI (Binaan Sarikat Islam) menjadi Desa Persiapan Binasari By PAS. Hal ini ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian Desa Persiapan Binasari. Sejak tahun 1996, warga Binasari telah menempati wilayah ini dengan awal jumlah 100 KK. Melalui program Transmigrasi Lokal yang terdiri dari gabungan anggota Transmigran Lokal, anggota Kelompok Tani Napa dan anggota Sarikat Islam, saat peresmian warga desa ini telah berjumlah 567 KK.

Sejak pertama kali menetap hingga sekarang, kegiatan utama warga Desa Binasari adalah bertani dan berkebun. Mulai dari daerah tersebut dikenal dengan nama Paraupan, mereka telah diberikan izin untuk pembukaan lahan seluas 1.050 ha untuk mengelola lahannya menjadi berbagai perkebunan seperti karet, cokelat, kopi, kemiri, pisang, padi, tanaman palawija dll.

Setelah  lima tahun berlangsung dengan status Desa Persiapan, Binasari berubah menjadi Dusun Binasari, Desa Pardomuan, Kecamatan Siais. Hal ini bermula karena Camat Siais mengeluarkan surat untuk mengangkat Amron Pohan menjadi Kepala Dusun.

”Dahulu daerah ini adalah kawasan hutan, kemudian ada pembukaan jalan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT. Bhara Induk (BI) yang membuka jalan mulai dari Aek Lobu (sekarang Janjimatogu) melewati Aek Sibarabara, Paraupan sampai ke kawasan Hutan di Duatalaga di kaki Dolok Sombaon di pinggiran Sungai Batang Gadis, telah menjadikan daerah mulai dari Aek Lobu (Janjimatogu) sampai ke Paraupan yang dulunya terisolir menjadi daerah yang terbuka dan gampang untuk diakses oleh warga masyarakat.” jelas Ketua Dusun, Amron Pohan.

img-20170923-wa0060Menurut Amron Pohan, tahun 1996 setelah jalan terbuka, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program Transmigrasi Lokal (TRANSLOK) menempatkan 100 KK dengan luas areal masing-masing  2,5 ha/KK. Pada tahun yang sama Kelompok Tani Napa (KTNA) mengajukan permohonan lahan kepada Bupati Tapanuli Selatan, yang kemudian Bupati Tapanuli Selatan Memberikan lahan seluas 1.050 ha untuk KTNA.

”Setalah TRANSLOK dan Kelompok Tani Napa (KTNA) mendapatkan lahan, kemudian pada 1 April 1996, Sarikat Islam Ranting Kecamatan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan melalui surat nomor Ist/SI-IV/96, mengajukan permohonan pembukaan lahan kepada Bupati Tapanuli Selatan. Kemudian permohonan kami itu dikabulkan dan juga dijelaskan bahwa lahan yang dimohonkan oleh SI berada disekitar Daerah paraupan dengan keadaan tanah basah dan sangat cocok untuk pembukaan persawahan,” lanjut Amron.

ANJ Agri Siasis Mulai Merebut Lahan Garapan Kami

Terbitnya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan yang memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM) pada tanggal 8 September 2003 yang memberikan mendatangkan malapetaka bagi Dusun Binasari. Tahun berikutnya, Bupati kembali menerbitkan Izin Lokasi ntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit untuk PT yang sama – sekarang berubah nama menjadi PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siasis (PT ANJ)- seluas 8.000 Ha di Kecamatan Batang ANgkola dan Siais (sekarang Angkola Selatan), Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bermodalkan izin lokasi tersebut maka PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM) melakukan aktifitas perkebunan mulai dari pembukaan lahan, pembersihan dan penanaman, bahkan juga sudah mulai melakukan pembebasan lahan. Hanya berselang 4 bulan 11 hari setelah memiliki izin lokasi tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2004 PT. Ondop Perkasa Makmur telah mendapatkan izin Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional sebagaiman tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara Kepada Pt. Ondop Perkasa Makmur (Opm) seluas 8.000 Ha.

HGU tersebut diterbitkan, dengan pertimbangan BPN bahwa tanah yang dimohonkan telah dikuasai pemohon dan di atas tanah tersebut tidak terdapat lahan garapan masyarakat. Padahal fakta di lapangan, lahan tersebut telah dikuasi dan diusahai oleh masyarakt dengan tanaman produktif sejak tahun 1996, dan bahkan sejak tahun 1998 telah diresmikan menjadi Desa Persiapan Binasari By PAS dan kemudian tahun 2003 menjadi status Dusun Binasari Desa Pardomuan Kecamatan Siais (sekarang Angkola Selatan).

“Saya masih ingat, sebelum penerbitan HGU itu, Muhammad Harahap Humas PT. OPM tersebut mendatangi saya untuk menandatangani secarik kertas kosong. Saya sama sekali tidak tahu apa maksud dan tujuan dia meminta tanda tangan itu. Saya waktu itu di motor, dan dia memberhentikan saya dan meminta saya masuk kedalam mobil. Saya pun menanyakan alasan meminta tanda tangan ini, apakah ini surat jual beli? Karena saya sudah yakinkan diawal tanah kami tidak dijual.” jelas Amron

Humas PT Human menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut hanya untuk laporan ke Jakarta, dan tidak ada tujuan untuk membuat perkebunan. Ketika proses tanda tangan, tidak ada sama sekali pembicaraan soal perkebunan, dan mengatakan hanya ingin bekerja sama.

”Kemudian saya dikasih uang sejumlah 50 ribu. Pertemuan itu hanya berlangsung selama satu jam. Saya sangat menyesal dan ternyata dia hanya berbohong dan memanfaatkan tandatangan saya sebagai izin. Camat sendiri pun waktu itu memanggil kepala desa dan bertanya juga mengapa ditandatangani,” lanjut Amron menjelaskan.

Pernyataan serupa juga diutarakan Bahktar salah satu Tokoh masyarakat Dusun Binasari. Menurutnya perusahaan tidak pernah datang untuk meminta izin atau sekedar ’permisi’ untuk melakukan kegiatan bisnis perkebunan sawit mereka. Padahal masyarakat sudah lebih dahulu memiliki izin sah dari Bupati Tapanuli Selatan untuk menggarap lahan dari berahun-tahun yang lalu.

”Mereka sangat kejam mengusir kami dari lahan yang sedang kami garap. Rumah tinggal kami dirusak, tanaman yang kami tanam mereka rusak dan juga sebagian warga kami mengalami kekerasaan ketika mempertahankan lahan perkebunan mereka.” jelas Bahktar.

Bahktar juga menceritakan bahwa, Ibu Rostipa hampir terkena tembakan yang berasal dari senapan api laras panjang milik salah satu brimob yang sedang mengawal becko. Mereka berniat menggusur tanaman di lahan milik Ibu Rostipah yang kala itu sedang mempertahankan lahan dan tanamannya.

Pada tahun 2006 masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Hasilnya lahir Nota Kesepahaman antara DPRD Tapanuli Selatan dan Pihak PT ANJ Agria mengenai penyelesaian permasalahan Dusun Binasari dan Kelompok Tani KTNA dengan PT OPM. Dalam nota kesepahaman tersebut, disebutkan pihak perusahaan akan mengangkat warga sekitar lokasi HGU menjadi pekerja di perusahaan mereka. Termasuk mempertahankan area perumahan dan lahan pekarangan warga asli Dusun Binasari dan KTNA yang berada di sepanjang jalan antar batas luar HGU. Selanjutnya dalam Nota Kesepahamanan tersebut, pihak perusahaan juga berjanji membangun kebun dengan pola kemitraan yaitu 2 Ha untuk setiap keluarga. Perusahaan juga berjanji menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Corporate Social Responsibilities terhadap warga binasri dan KTNA,

Bukti lain yang memberatkan pihak perusahaan juga muncul. Pada tahun 2009 Laporan Panitia Khusus pembahasan Permasalah Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan PT.OPM, menjelasakan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pansus juga menyimpulkan bahwa penerbitan HGU PT. ONDOP PERKASA MAKMUR (OPM)/PT. ANJ AGRIA adalah cacat hukum.

Namun sayangnya, Bakhtar menjelaskan bahwa nota kesepahaman itu tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Parahnya kesepakatan tersebut justru menimbulkan perpecahan diantara masyarakat sendiri. Isi nota itu dimanfaatkan untuk mengkambinghitamkan masyarakat asli Dusun Binasari dengan masyarakat pendatang. Hanya 81 KK yang diberikan lahan plasma dengan luas bervariasi (mulai dari 1 Ha hingga 2 Ha). konflik horizontal semakin meningkat ketika lahan plasma itu salah sasaran dan diberikan kepada masyarakat pendatang.

ANJ Agri Siasis Tidak Patuh Prinsip dan Kriteria RSPO

Ondop Perkasa Makmur telah berubah namanya menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais dan telah diakuisisi oleh PT. Austindo Nusantara Jaya yang sekarang telah menjadi holding dari PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais. PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ) sendiri sebenarnya telah menjadi anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sejak 26 Februari 2007, perusahaan tersebut terdaftar dengan kategori sebagai ordinary membership dalam sektor perkebunan minyak kelapa sawit. Hingga saat ini PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais sebagai subsidiary company dan supply base untuk PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ) masih sedang menjalani proses penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO sejak 18 Juli 2016 oleh lembaga sertifikasi PT Mutuagung Lestari dan belum memiliki status approved.[1]

Padahal konsekuensi tergabung dalam anggota RSPO cukup jelas: perusahaan terkait harus mematuhi dan menjalankan seluruh ketetentuan prinsip dan kriteria yang telah disepakati dan dibentuk melalui RSPO. Maka seluruh prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh perwakilan anggota baik yang ordinary, affiliate, dan supply chain associate terikat dan harus dipatuhi.

Namun praktiknya perusahaan ini masih banyak melakukan pelanggaran prinsip RSPO itu sendiri. Terutama pelanggaran terhadap pihak-pihak yang mempertahankan lahan garapan. Perusahaan melakukan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh militer dan aparat keamanan yang dibayar oleh PT. OPM/PT ANJ Agri Siasis. Termasuk perusakan tempat tinggal masyarakat Dusun Binasari hingga penembakan yang dilakukan oleh aparat Brimob suruhan PT. OPM/PT ANJ Agri Siasis.

Fakta tersebut menunjukan pelanggaran PT OPM dan PT ANJ melanggar Prinsip 2: Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan Jo. Prinsip dan Kriteria No 2.2. Kriteria tersebut memuat ketentuan terkait hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan dengan jelas, dan hak tersebut tidak ditentang oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat, atau hak legal. Termasuk pelanggaran poin Indikator 2.2.3 yang menyatakan: “Apabila terdapat atau telah terjadi  perselisihan, bukti  tambahan atas akuisisi hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus  disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima dengan free, prior and informed consent (FPIC)”[2] Indikator tersebut jelas belum dijalankan oleh PT. OPM/PT ANJ Agri Siasis.

Hal ini menunjukkan ada persoalan hukum khususnya pengakuan kepemilikan lahan oleh masyarakat Dusun Binasari yang masih belum terselesaikan dengan baik. Khususnya pengingkaran dan ketidakpatuhan atas prosedur prinsip dan kriteria RSPO. []

Penulis : Azhar Nur Alam

 

[1] https://www.rspo.org/members/150/PT-Austindo-Nusantara-Jaya-Agri diakses pada 15 september

[2] Lihat selengkapnya dalam Prinsip dan Kriteria RSPO Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Versi terupdate, April 2013. Hlm 12

share on:

Leave a Response