Hoax, Berita Palsu dan Ancamannya Terhadap Kebebasan Sipil

Diskusi Media “Maraknya Hoax dan Ancaman terhadap Kebebasan Sipil”, Rabu (28/09). Foto Miftah Fadli

ELSAM, Jakarta- Tahun 2016 Oxford Dictionaries memasukkan kata “post-truth” (pasca-kebenaran) dalam perbendaharaan katanya untuk merujuk sebuah kondisi di mana fakta-fakta obyektif tidak lebih berpengaruh membentuk opini publik ketimbang kepercayaan personal dan emosional. Apa yang dimaksud sebagai post-truth sebenarnya merujuk pada fenomena maraknya penyebaran berita palsu (fake news) dan kabar burung (hoax) yang pada banyak momentum jauh lebih menentukan ketimbang fakta-fakta riil tentang sebuah peristiwa. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, mengikuti betapa ekspansifnya media sosial ke dalam kehidupan masyarakat, dan telah menjadi persoalan yang dianggap mendesak oleh negara-negara di dunia. Tahun ini, United Nations Human Rights Council bersama sejumlah organisasi internasional menerbitkan Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation and Propaganda, yang menekankan pentingnya pencegahan secara efektif penyebaran berita palsu sekaligus melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara.

Fenomena berita palsu yang terjadi selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, dari Obor Rakyat hingga Saracen, juga merupakan bagian dari fenomena global tersebut. Berbagai tindakan, mulai dari pemblokiran situs internet hingga proses hukum, telah dilakukan oleh Pemerintah kendati pada ujungnya justru menimbulkan protes dari banyak mayoritas sipil karena dianggap cenderung represif dan mengekang kebebasan sipil. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyelenggarakan diskusi media pada hari Rabu (28/09) lalu di Jakarta untuk merespon fenomena ini. Selain dihadiri oleh sejumlah jurnalis, kegiatan mengenai “Maraknya Hoax dan Ancaman terhadap Kebebasan Sipil” ini juga menghadirkan sejumlah pegiat media seperti Agus Sudibyo (Indonesia New Media Watch), Ariwibowo Sasmito (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Roysepta Abimanyu (Kantor Staf Presiden), Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset Elsam), Indriaswati Dyah Saptaningrum (Peneliti Senior ELSAM) yang hadir memoderasi diskusi.

Wahyudi Djafar memaparkan dalam presentasinya bahwa fenomena berita palsu secara global sesungguhnya benar-benar memperoleh atensi dan pengaruh signifikannya sejak peristiwa Brexit yang terjadi di Inggris tahun lalu. Bersamaan dengan itu, pemilihan presiden Amerika Serikat antara Hillary Clinton dengan Donald Trump juga menggunakan peran signifikan berita palsu untuk mempengaruhi pendapat pemilih.

“Di Indonesia, sebenarnya kita dapat membedakan dua momentum penyebaran berita palsu. Yang pertama yang digunakan pada masa pemilihan presiden 2014 lalu sebenarnya baru pemutar balikan fakta (spin), sementara momentum kedua terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta ketika berita palsu menyebar begitu masif,” ujar Wahyudi Djafar kepada awak media.

Lebih jauh menurut Wahyudi, ancaman terhadap kebebasan sipil hari ini salah satunya telah dibangkitkan oleh kabar bohong (hoax) dan berita palsu (fake news) yang dikirim secara berulang-ulang, sehingga dipercaya sebagai kebenaran. Akibat penyebaran hoax dan fake news yang kemudian dipercaya sebagai kebenaran ini, tindakan represif atau bahkan koersif tidak lagi semata-mata dilakukan oleh negara (aparatnya), tapi oleh kelompok yang mempercayai informasi palsu tersebut.

Tindakannya beragam, dari mulai yang beradab (civil) sampai yang tidak beradab (uncivil). Mulai dari tindakan pembungkaman kebebasan berpendapat dengan cara perundungan di media sosial, kriminalisasi, stigmatisasi dan diskriminasi, pembubaran dan pelarangan kegiatan (diskusi, pemutaran film, kesenian), penganiayaan terhadap orang yang berekspresi secara sah, baik secara verbal maupun fisik, pengrusakan terhadap properti, hingga persekusi keagamaan.

Pemerintah saat ini tengah menghadapi fenomena berita palsu dengan skala yang besar dan penyebaran yang sangat cepat karena telah digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu. Di samping itu, masyarakat Indonesia juga memiliki kemampuan literasi internet yang relatif baru sehingga informasi apapun yang muncul di internet dianggap lebih benar dari informasi yang disampaikan oleh media-media massa yang sudah tervalidasi. “Oleh karena itu, Pemerintah merasa penting untuk mengambil tindakan bukan karena ingin menunjukkan legitimasi kekuasaannya namun memperlihatkan wibawa negara secara keseluruhan,” kata Roysepta Abimanyu dalam penjelasannya. Roy juga menjelaskan bahwa saat ini ada kebutuhan untuk membentuk narasi tunggal sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam menerima dan memahami sebuah peristiwa.

Dalam kesempatan yang sama pula, Agus Sudibyo mengamini pernyataan Roy bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki narasi tunggal untuk menjelaskan atau merespon sebuah informasi yang berseliweran di media sosial. “Yang harus dikoreksi betul adalah pemerintah harus konsisten dengan narasi tunggal, kompak. Hal ini ditunjukkan misalnya dalam isu komunisme dan pembelian senjata kemarin, pemerintah terlihat tidak kompak karena setiap orang memiliki cerita yang berbeda-beda,” papar Agus.

Menurut Ariwibowo Sasmito, masalah yang terjadi di era post-truth adalah bahwa informasi yang dipilih oleh masyarakat disesuaikan dengan selera dan faktor keberpihakan individu. Selain itu, ada ketidakmampuan masyarakat dalam memahami jenis-jenis media sehingga berpengaruh pada kualitas informasi yang disebarkan di media sosial.

“Ada dua masalah kenapa hoax mudah tersebar. Pertama adalah ketidakmauan masyarakat untuk membaca dan untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh. Masyarakat tidak bisa membedakan mana media yang kredibel, media yang tidak kredibel dan media opini,” kata Ariwibowo. Masalah kedua, tambah Ariwibowo, berasal dari media sendiri yang kerapkali menjadi pihak yang juga menyebarkan berita palsu. Menurut Ariwibowo, cara ini dilakukan untuk mendelegitimasi sumber-sumber kredibel, pemerintah dan pengambil kebijakan. [ ]

share on:

Leave a Response