Diskusi Pra Tenure Conference : Peran Korporasi dalam Menghormati Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hutan dan Lahan Berkelanjutan

dsc05464

ELSAM-Jakarta, Pada 4 Oktober 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM); Kemitraan; Forest People Program (FPP); Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD); Yayasan Pusaka  mengadakan  Diskusi Kelompok Terfokus tentang tema “Peran Korporasi dalam Menghormati Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hutan dan Lahan Berkelanjutan”. Acara tersebut dihadiri oleh para sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Sayangnya pemerintah yang diundang tidak hadi dalam acara tersebut.

Pada 25-27 Oktober 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil akan menyelenggarakan Konferensi Tenure di Jakarta. Dalam rangkaian Konferensi Tenure tersebut, salah satu panel akan membahas tema “ yang sama. Panel ini akan membahas bagaimana inisiatif yang muncul belakangan ini yang memberikan peran penghormatan Hak Asasi Manusia oleh Korporasi dalam operasinya dapat mewujudkan pembangunan hutan dan lahan yang berkelanjutan.

Diskusi kelompok terfokus tersebut dilaksanakan demi mendapatkan masukan, pendapat, perkembangan informasi, dan usulan mengenai model-model dan gambaran dari berbagai komitmen penghormatan Hak Asasi Manusia yang kini juga diemban korporasi atau sektor privat. Mengingat pandangan tradisional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) hanyalah sebatas hubungan antara negara dan individu, namun dewasa ini konsep tersebut telah berkembang, tidak hanya sebatas hubungan negara dan individu tapi mencakup juga pihak lain yang termasuk di dalamnya pelaku privat yang juga berperan besar dalam pemenuhan HAM. Puncaknya ketika 16 Juni 2011, United Nation Human Rights Council (UNHRC) sepakat untuk mengesahkan The United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).

“Korporasi tidak satu-satunya aktor yang berkontribusi pada pelanggaran HAM tetapi peningkatan pengaduan ke Komnas HAM menunjukan fakta tentang bagaimana korporasi naik kasusnya tiap tahun,” ujar Wahyu Wagiman kala memantik diskusi.

Oleh karena itu perlu ada forum multi stake holder yang membahas lebih lanjut seberapa besar sektor private dalam hal ini korporasi merespon indikator HAM dalam pelaksanaan bisnisnya. Lebih objektif lagi perlu dipetakan hambatan utama (eksternal dan internal perusahaan) dan bagaimana hambatan itu saat ini diatasi oleh dunia usaha dalam kasus-kasus yang telah ada. Selain itu juga, hambatan khusus yang terkait relasi dunia usaha dengan pemerintah dan dunia usaha dengan masyarakat hukum adat. Setelahnya perlu melihat substansi kebijakan pemerintah yang perlu direvisi atau dibuat agar respon positif pelaksanaan dunia usaha yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

 

share on:

Leave a Response