Tata Kelola Konten Internet yang Demokratis dan Melindungi Kebebasan

peserta-diskusi-kelompok-terfokus-yang-digelar-elsam-di-hotel-santika-makassar-kamis-2482017_20170824_163651

ELSAM, Makassar- Mekanisme pemblokiran konten internet di Indonesia masih menuai banyak persoalan. Jika melihat praktik dan mekanisme penyelesaiannya dari dua kasus terbaru, terkait pemblokiran terhadap penyedia layanan aplikasi pesan Telegram dan situs pembuat konten Giphy.com, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di dalamnya. Hal ini menegaskan kembali potensi masalah pemblokiran salah sasaran yang dapat mengancam ha katas kebebasan berekspresi dan mencari informasi di internet.

Dalam rangka penggalian data untuk penelitian yang bertajuk “Studi Diagnostik Tata Kelola Konten Internet di Indonesia”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 20 hingga 24 Agustus 2017 yang lalu, telah melakukan serangkaian penggalian data di Makassar. Kemudian untuk menajamkan hasil temuan lapangan tersebut, ELSAM juga mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan mengundang sejumlah informan kunci, pada Kamis, 24 Agustus 2017.

Setidaknya ada tiga permasalahan yang dibahas dalam diskusi kelompok terfokus tersebut: terkait definisi konten internet, kewenangan dan mekanisme dalam praktik pemblokiran, dan tanggung jawab intermediaries.

Hampir seluruh informan penelitian, termasuk mereka yang terlibat dalam FGD, sepakat dan menyadari adanya keterlambatan respon hukum terkait pengaturan teknologi internet di Indonesia. Termasuk terminologi konten internet, yang berakibat pada semrawutnya tata kelola konten. Sebagai contoh ketidakjelasan pengaturan konten media online yang pada mulanya berbasis koneksi non-internet.

Selama ini belum ada aturan yang mengatur mengenai konten dalam TV kabel dan siaran radio streaming yang keduanya menggunakan koneksi internet. Undang-undang Penyiaran hanya mengatur dalam saluran konvensional”, jelas Aswar Hasan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, dalam diskusi terbatas.

Perluasan definisi terkait konten internet akan berpengaruh pada istilah konten negatif yang layak diblokir. Selama ini, pengertian konten terlarang masih tersebar dalam beberapa regulasi Indonesia. Menurut Aswar, definisi terkait konten negatif tidak boleh tafsir tunggal oleh negara. Definisi tunggal ‘negatif’ negara akan mengancam kebebasan berekspresi dan hak informasi masyarakat dalam negara demokrasi. Ditegaskan Aswar, “Pembatasan terhadap konten internet harus dilakukan secara demokratis. Salah satunya dengan mekanisme pengadilan”.

Sebagai upaya mengantisipasi definisi tunggal tersebut, para informan mengusulkan adanya lembaga independen yang mampu memberikan penilaian kelayakan konten internet yang dikategorikan terlarang atau tidak. Lembaga independen ini harus berdiri di luar pemerintah dan terdiri dari beberapa perwakilan kelompok kepentingan, termasuk masyarakat sipil. Dengan adanya proses penilaian yang independen, harapannya mekanisme pemblokiran yang merupakan bagian dari pembatasan hak atas informasi, mekanismenya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

Menurut Fajriani Langgeng selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pers Sulawesi Selatan (LBH Pers Sulsel) dalam setiap mekanisme pemblokiran harus ada notifikasi atau penjelasan yang memberikan alasan mengapa ada pemblokiran tersebut. “Notifikasi alasan pemblokiran tersebut baik dilakukan pemerintah dan pengadilan akan menjadi pelajaran yang termasuk sebagai literasi digital dan pertanggungjawaban kepada masyarakat”, ujar Fajri dalam diskusi terbatas.

Hal ini juga mengingatkan kembali posisi pemblokiran internet dalam hukum Indonesia. Karena pemblokiran bukan termasuk sanksi pidana, melainkan sebatas sanksi administratif.

Seperti dikemukakan Hambali Thalib, Dosen Fakultas Hukum UMI Makassar, “dalam tindak pidana, harus ada pelaku yang melakukan kejahatan. Pemblokiran bukan bentuk sanksi pidana, melainkan sanksi administratif. Sehingga dalam praktik pemblokiran terhadap konten radikal. Pemblokiran hanya sebagai bentuk penanggulangan agar tidak lebih tersebarluaskannya radikalisme”.

Dalam konteks lokal, pemerintah kota Makassar belum memiliki program terkait pembatasan konten internet bagi penduduknya. Namun dalam mencanangkan konsep Smart City, pemerintah kota memiliki program untuk mengamati penggunaan sosial media oleh masyarakat Kota Makassar. Menurut mereka, hal ini dilakukan sebagai bentuk analisis dalam merumuskan kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Kami mengamati topik yang ramai dalam percakapan masyarakat di sosial media, misalnya ada kata begal, banjir atau jalanan rusak. Sehingga dari percakapan tersebut kami bisa langsung mengantisipasinya”. Jelas Hamzah salah satu staf Kementrian Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Makassar.

Merespon tantangan kekinian dalam pemanfaatan teknologi internet hari ini, para peserta diskusi juga menegaskan perihal pentingnya literasi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keterlibatan masyarakat dalam tindak pidana siber atau hoax yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum nasional. Tanggung jawab penyebaran literasi digital dapat dilakukan secara strategis oleh pemerintah dan juga penyedia layanan aplikasi. [ ]

Penulis : Lintang Setianti

Editor : Wahyudi Djafar

share on:

Leave a Response