Rentannya Perlindungan Privasi Warga dalam Tren SmartCity

smart-cities-security-challenge-showcase_image-6-a-7968

ELSAM, Makassar- Sejumlah kota di Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai “Kota Cerdas” atau “SmartCity”, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Langkah ini pada intinya menekankan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, untuk kepentingan pelayanan warga, program pembangunan, dan pencegahan kejahatan. Melalui program ini, pemerintah kota melakukan pengumpulan berbagai data dari masyarakat dalam jumlah besar, baik secara langsung (pendataan), data pengaduan, maupun melalui pemasangan sejumlah kamera pengintai pada titik-titik penting wilayah kota.

Smart City memang tengah menjadi tren global saat ini. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, University of Navarra (IESE) mencatat terdapat 180 smart city di dunia, yang di antaranya termasuk New York, London, Paris, Boston, dan San Fransisco, yang masuk sebagai top five smartest cities dalam Cities in Motion Index (CIMI) yang dipublikasikan tahun 2017 ini. Meskipun hanya menjadi salah satu aspeknya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang intens dan masif telah menjadi tolak-ukur penting dalam mengubah wajah kota agar terlihat lebih cerdas – yang dalam banyak hal selalu terukur dari seberapa penetratif penggunaan teknologi dalam kehidupan tata kelola sebuah kota.

 Dalam implementasi program SmartCity sendiri, khususnya di Indonesia, seluruh pemerintah kota tersebut bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta sebagai operatornya. Mereka yang memiliki teknologi sekaligus pengetahuan dan sumberdaya untuk mengoperasikan layanan SmartCity ini. Artinya data warga atau bahkan aktivitas warga yang terkumpul dari sistem pemantauan, tidak secara langsung dikelola oleh pemerintah, namun dikelola pihak swasta. Situasi ini menjadi problematis, mengingat lemahnya regulasi perlindungan data pribadi warga negara di Indonesia, maupun perlindungan privasi secara umum. Belum lagi aspek privasi juga hampir pasti tidak pernah menjadi pembicaraan atau syarat ketentuan layanan SmartCity ini.

Pada proses pengumpulan data untuk studi ELSAM baru-baru ini, terungkap mengenai penggunaan closed-circuit television (CCTV) yang masif di Kota Makassar. “Kami telah memasangn 300 unit CCTV dari 3000 unit yang direncanakan di seluruh Kota Makassar,” Ungkap Muhammad Hamzah, Kepala Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam sebuah sesi wawancara. Jumlah ini lebih sedikit dari CCTV yang dipasang oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yang kabarnya telah memasang sedikitnya 6000 unit CCTV, tersebar di seluruh wilayah Jakarta, juga dalam program SmartCity.

Pemasangan CCTV di Kota Makassar, merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, selain layanan call center 112 dan Program Rumah Software Indonesia. Terkait CCTV sendiri, Walikota Makassar berencana menerbitkan Peraturan Walikota tentang integrasi CCTV dengan bangunan yang berdiri di atas seluruh Kota Makassar.

Sebagai bagian dari operasionalisasi SmartCity, Pemerintah Kota Makassar, dalam dua tahun terakhir pemerintah kota juga telah memanfaatkan media sosial untuk memantau aktivitas warga kota. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat topik-topik apa saja yang sering dibicarakan oleh warga kota Makassar. “Pemantauan media sosial kami manfaatkan untuk menjadi referensi jika pemerintah ingin membuat kebijakan,” ujar Hamzah. “Seluruh data yang terekam melalui sistem pemantauan kami tersimpan dalam server yang kami kelola bersama pihak ketiga.”

Akan tetapi, dalam praktiknya, pemantauan media sosial tidak sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Diskominfo Makassar. Pemantauan dilakukan dengan sistem penelusuran kata yang dimonitor oleh pihak ketiga, yaitu swasta. Hamzah tidak memberitahu lebih lanjut siapa tepatnya pihak ketiga yang dimaksud. Situasi menjadi rentan karena ketidaan regulasi yang memastikan batasan dalam pemantauan tersebut, serta pengelolaan dan penggunaan data hasil pemantauan tersebut. Meski katanya ditujukan untuk pencegahan kejahatan.

Sebagaimana identifikasi di atas, Makassar tentu bukan satu-satunya kota yang tengah membangun sistem teknologi dan informatika yang terintegrasi program SmartCity. Merespon perkembangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mempersiapkan regulasi untuk mengatur dan mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk menjadi smart city. Sayangnga, lagi-lagi dalam penyusunan regulasi dimaksud, diskursus mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi warga negara, tidak pernah menjadi pertimbangan dalam perancangannya. Padahal perlindungan hak ini menjadi salah satu mandat negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya penting mendorong Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang konsultasi publik yang lebih luas dalam perumusan regulasi ini, sehingga aspek hak atas privasi dapat terintegrasi dalam regulasi.

share on:

Leave a Response