Pengimplementasian RAN Bisnis dan HAM Membutuhkan Aturan Tingkat Perpres dan Indikator Penilaian

img_7544

ELSAM, Jakarta- Sebagai langkah konkrit pasca peluncuran Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM) pada bulan Juli lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelanggarakan rapat koordinasi terkait implementasi RAN Bisnis dan HAM pada tanggal 29 Agustus 2017 di Jakarta. Rapat koordinasi ini mengundang beberapa jajaran kementrian dan lembaga negara untuk membahas identifikasi masalah dan usulan implementasi.

Sebagai instrumen  nasional yang dibentuk untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM, Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM memerlukan penguatan baik secara substansi maupun bentuk regulasi yang mengesahkannya guna dapat memiliki tingkat daya laku yang lebih efektif  serta dapat menjembatani lintas kewenangan dan tanggungjawab dari berbagai pemangku kebijakan terkait.

“RAN Bisnis dan HAM yang telah kita luncurkan kemarin, sangat penting untuk ditindaklanjuti agar dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip UNGPs secara utuh. RAN ini memang sudah disahkan melalui Peraturan Komnas HAM Nomor  1 Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Lembaran Negara Nomor 896. Namun masih memiliki keterbatasan” Ujar Nurkholis selaku Ketua Komnas HAM dalam pembukaan rapat koordinasi.

Menurut Nurkholis, Peraturan Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan mesipun secara hukum memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga. Pertama, Komnas HAM kesulitan untuk mengembangkan koordinasi karena menyangkut tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga. Kedua, kesulitan dalam pengawasan terhadap operasional, produk maupun layanan korporasi juga masuk dalam kewenangan kementerian/lembaga yang lain; dan ketiga, pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan tantangan besar dalam mengefektifkan RAN Bisnis dan HAM.

“Oleh karena itu, perlu ada strategi yang perlu dirumuskan bersama untuk menindaklanjuti RAN Bisnis dan HAM, “ tambah Nurkholis.

Pemaparan  tersebut mendapatkan tanggapan dari Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Enny Nurbaningsih. Menurutnya hal ini juga merupakan tigas BPHN untuk melakukan penaataan regulasi dari daerah hingga nasional. Untuk mempermudah hal tersebut dibutuhkan adanya indikator untuk mempermudah penilaian.

 “Analisis peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sangat berkorelasi dengan rencana implementasi RAN Bisnis dan HAM ini. Masukan saya, dalam RAN bisnis dan HAM ini belum ada indikator-indikator yang dapat memudahkan kita untuk menilai, melihat, dan melakukan assessment regulasi dan kegiatan didalamnya agar sesuai dengan prinsip HAM.” Jelas Enny.

Selanjutnya Enny juga membahas mengenai penguatan dan peningkatan daya ikat bagi lembaga dan kementerian lain yang lintas sektor dengan pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden.

“Perlu upaya untuk mendorong Perkom (Peraturan Komisi –red) Komnas HAM ini menjadi Perpres sehingga memiliki daya ikat dan bersifat lintas sektor.  Apabila diusulkan diatur melalui undang-undang, saat ini  sudah ada yang mengatur hak asasi manusia, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang   HAM yang juga kita ingin revisi.” Jelas Enny.

Selain itu, usulan untuk mengintegrasikan aksis bisnis dan HAM dalam kerangka RAN HAM juga muncul dalam rapat koordinasi. Menurut Arry Ardanta Sigit, Direktur Kerjasama HAM Kemenkumhan RAN HAM seharusnya dapat dipergunakan untuk mengintegrasikan peraturan implementasi bisnis.

“Kita perlu masukan dari Komnas HAM bagaimana mengusulkan aksi bisnis dan HAM ini terintegrasi dalam RAN HAM. Aksi HAM ini juga sudah terlalu banyak sekitar 50, agar bisa  efektif sebaiknya dikerucutkan menjadi 30 aksi HAM saja. RAN Bisnis dan HAM ini sangat bagus dan membutuhkan upaya  sosialiasi.  Namun juga sangat membutuhkan indikator-indikator yang lebih konkrit lagi dan jelas,  mungkin dapat memasukkan indikator terkait  dengan proses, struktur, dan hasil. Khususnya penilaian yang akan dilakukan terhadap perusahaan agar selaras  dengan prinsip bisnis dan HAM,” jelas, Direktur Kerjasama HAM Kemenkum HAM Arry Ardanta Sigit.

Dalam penutupnya, Nurkholis menjelaskan Komnas HAM dan ELSAM akan melakukan penilaian terhadap 100 perusahaan yang memiliki kredibilitas  dan terdaftar di bursa efek, yang selanjutnya akan dikerucutkan menjadi 10 perusahaan. Untuk tahap pertama, penilaian ini akan dibatasi pada kebijakan internal yang terdapat dalam perusahaan itu yang selaras dengan RAN bisnis dan HAM namun belum sampai kepada implementasi.  Penilaian ini penting dilakukan untuk menjadi contoh bagi perusahaan lain agar dapat bersaing dalam rangka penghormatan hak asasi manusia.

Penulis : Azhar Nur Alam

Editor : Lintang Setianti

 

share on:

Leave a Response