“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA MELANGGAR HAM”

pembangunan-bandara-internasional-jawa-barat-bijb_20170117_102026

SIARAN PERS

“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA MELANGGAR HAM”

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Selasa, 05 September 2017

 

Pembangunan infrastuktur di Indonesia, khususnya Proyek Strategis Nasional diantaranya dibiayai melalui hutang dari Bank Pembangunan Multilateral, khususnya Group Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang didirikan oleh pemerintah RRC dan mulai beroperasi  pada  2016, dan Islamic Development Bank (IDB) yang juga telah membentuk Islamic Mega Infrastructure Bank. Selain melalui Bank Pembangunan Multilateral, pembiayaan juga melalui pinjaman bilateral dari negara lain seperti Jerman, Australia atau Jepang, dan pinjaman swasta.

Sampai Juli 2017, berdasarkan data dari Departemen Keuangan RI, hutang luar negeri pemerintah Indonesia (baik bilateral maupun multilateral) berjumlah Rp 734,98 triliun, dengan perincian sebagai berikut :

PINJAMAN       734.98
A. Pinjaman Luar Negeri       729.58
1. BILATERAL       313.72
2. MULTILATERAL       371.21
a. Bank Dunia 238.49
b. ADB 118.88
c. IDB 10.82
d. IFAD 2.42
e. EIB 0.25
f.  NIB 0.15
g. AIIB 0.19
3. COMMERCIAL BANK         43.70
4. SUPPLIERS           0.95
B. Pinjaman Dalam Negeri 5.40

Menurut Siti Aminah, peneliti Indonesian Legal Resource Center (ILRC) : “Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa, maka setiap orang menanggung hutang sekitar Rp 14,420 juta”

Hutang tersebut digunakan untuk sector ekonomi yaitu Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas & Air Bersih, Bangunan,Perdagangan, Hotel & Restoran,Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, Jasa-jasa dan sector lainnya. Dengan demikian hutang di pergunakan untuk sector-sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, yang membutuhkan ketersediaan tanah yang luas, berpotensi merusak lingkungan hidup dan melanggar hak-hak warga negara.

Untuk mencapai target pembangunan infratruktur, Pemerintah Jokowi melakukan tiga langkah utama yaitu : (1) Percepatan Perijinan; (2) Percepatn Pengadaan Tanah dan (3) Percepatan Pembiayaan melalui Hutang. “Ketiga langkah tersebut berorientasi hanya pada tujuan saja, sedangkan proses partisipasi warga negara maupun perlindungan warga negara  diabaikan. Misalkan karena harus cepat, dilkukan pemotongan waktu sedemikian rupa dalam penyusunan AMDAL”, tambah Siti Aminah.

Pembangunan infrastruktur yang tidak partisipatif, tidak disertai  AMDAL atau menyusun AMDAL hanya untuk formalitas, munculnya mafia tanah yang menyebabkan warga negara tercerabut hak-hak ekonomi,social, dan budayanya, adalah beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Dan ketidaksetujuan warga negara atas suatu proyek disikapi dengan intimidasi dan penggunaan hukum pidana (kriminalisasi). Sebagai contoh hal ini terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam proyek Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), di Kelurahan Talo. Masyarakat nelayan di kelurahan Talo akan digusur dan dipindahkan ke rusun yang dibangun diatas tanah hasil reklamasi. Muhammad Al Amin dari Walhi Sulawesi Selatan menyatakan : ”Pemindahan nelayan ke rumah susun, akan mencerabut nelayan dari basis ekonomi dan budayanya, dan reklamasi itu sendiri merusak lingkungan hidup. Bisa dipastikan mereka akan semakin miskin dari sebelumnya.” Lebih lanjut Al Amin mensinyalir pemilihan Kelurahan Talo dikarenakan, di dekat wilayah tersebut akan dibangun pelabuhan baru dan pusat energy listrik, sehingga penggusuran warga dijadikan pintu masuk untuk memudahkan investasi di wilayah tersebut.

Hal yang sama terjadi di Jawa Barat, dalam proyek pembangunan Bandara Kertajati yang memakai lahan 10 (sepuluh)  desa. Meiki dari Walhi Jawa Barat, menyatakan bahwa akibat pembangunan Bandara Kertapati telah menyebabkan banyak buruh tani kehilangan mata pencaharian karena sawah yang terpaksa beralihfungsi, terjadi kriminalisasi dan memunculkan konflik agrarian di wilayah tersebut.

“Empat Petani Warga di Desa Sukamulya dikriminalisasi karena  berjuang mempertahankan lahan mata pencaharian mereka.Dampak sosial lain adalah bermunculannya para spekulan dengan membuat rumah-rumah hantu, dengan harapan akan mendapat ganti rugi. Yang paling terkini adalah tuntutan warga yang diwakili oleh para kepala desa dari 3 desa yaitu Mekarmulya, Sukamulya, dan Mekarjaya bersama Camat  Kertajati karena jalan penghubung dari desa-desa tersebut menuju kecamatan terpotong oleh proyek bandara yang hingga kini jalan pengganti belum juga dibuat. Ini jelas membuktikan pembangunan infrastruktur telah mengabaikan hak warga yang telah berkorban oleh pemerintah”, ujarnya.

Padahal, uji tuntas HAM dalam Proyek Infrastruktur merupakan salah satu yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak serta potensi pelanggaran HAM. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Berdasarkan teori yang berkembangan terdapat tiga (3) model yang dapat diterapkan dalam satu regulasi yaitu: pertama, melalui kewajiban secara tidak langsung yang digunakan hanya apabila ada permasalahan hukum; kedua, sukarela melalui sistem perpajakan; dan ketiga melalui regulasi yang mewajibkan.

“Dalam konteks ini karena proyek infrastruktur selalu berskala besar, akan lebih baik jika regulasi tersebut sifatnya mewajibkan. Jadi misalnya dalam uji tuntas hak asasi manusia tadi mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia sebelum membangun proyek. Uji tutas Hak Asasi Manusia akan sangat baik jika melengkapi prasyarat perizinan yang selama ini sudah ada seperti AMDAL atau UKL/UPL,” ujar Sekar Banjaran Aji dari ELSAM.

Demikianhalnya Bank-Bank yang memberikan hutang harus berperan untuk tidak merusak lingkungan dan social dari proyek-proyek yang dibiayainya. Bank juga menjadi salah satu instansi/sektor yang ikut terlibat dalam mengelola risiko lingkungan dan social sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban bagi industry untuk melindungi alam dan lingkungan.

“Bank sebagai pemilik dan penyalur hutang/kredit, sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya dampak kerusakan lingkungan, social dan pelanggaran HAM dalam setiap proses pembangun. Bank sebelum memberikan kreditnya (hutang) harus melakukan due diligent terlebih dulu, apakah semua persyaratan yang diwajibkan sudah terpenuhi dan sesuai atau belum.Tidak hanya secara adiministrasi, tapi bank juga harus melakukan pengecekan lapangan untuk setiap proyek yang akan dibiayai. Di dalam UU Perbankan di dalam penjelasan umum diterangkan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar atau berisiko tinggi”, Abdul Wahid dari TuK Indonesia mengingatkan kewajiban perbankan untuk menjaga lingkungan dan mencegah pelanggaran HAM dalam proyek-proyek yang dibiayainya.

Berdasarkan kondisi diatas, Koalisi Pemantau Infraruktur, berharap Pemerintah Jokowi untuk melaksankannya perlindungan lingkungan hidup dan social untuk setiap proyek infrastruktur secara konsekwen dan partisipatif, dengan mengedepankan perlindungan hak-hak warga negara.

 

Koalisi Pemantau Infratruktur

Abdul Wahid/Tuk (081381464445)

Muhammad Al Amin/Walhi Sulawesi Selatan (082293939591)

Meiki/Walhi Jawa Barat (085721452117)

Sekar Banjarsari/ ELSAM (081287769880)

Siti Aminah/ ILRC (081908174177)

 

share on:

Leave a Response