Pemantauan Parlemen: DPD Mendukung RUU Perkelapasawitan

dpd-ri

ELSAM, Jakarta – Sidang kelanjutan RUU Perkelapasawitan dimulai kembali pada 14 September 2017 dengan agenda Dengar Pendapat Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat yang berlangsung selama kurang lebih seratus menit menunjukan sikap DPD yang mendukung RUU ini dengan syarat perbaikan teks rancangan.

Rapat yang dipimpin oleh Firman Subagyo (Fraksi Golkar Dapil Jateng) tersebut dihadiri oleh sekitar 15 orang anggota dewan. Kemudian dari DPD hadir 3 orang yakni Senator Kalimantan Timur yang menjabat Wakil Ketua Komite II Aji Mirza, Senator Kepulauan Riau Djasarmen Purba dan Senator Aceh Sudirman Umar.

Setidaknya ada 3 alasan DPD untuk mendukung RUU Perkelapasawitan berserta syarat atau masukan perubahannya.

“Tiga hal yang harus menjadi tujuan penting dalam pembuatan RUU tersebut. Pertama adalah peningkatan sumber devisa negara. Kedua adalah perlindungan terhadap pelaku usaha perkelapasawitan dan masyarakat terutama para perkebunan kecil. Ketiga terkait aspek perlindungan lingkungan.” Jelas Djasarmen Purba.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Djasarmen menyarankan adanya lembaga yang mengatur perkelapasawitan di Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk mendorong efisensi industry komoditi sawit.

“Penting untuk membuat suatu lembaga untuk mengatur Perkelapasawitan demi mendorong efsiensi industri dalam komoditi sawit. Namun agar terbentuk suatu organisasi yang tepat, DPD menyarankan untuk DPR RI membuat kajian riset serta studi banding yang mendalam.” tambah Djasarmen Purba.

DPD RI secara umum mendukung RUU Perkelapasawitan. Tetapi mereka juga meminta disempurnakannya draft RUU tersebut. Ada dua hal pokok yang disoroti oleh DPD hingga dirasa penting untung atur lebih lanjut dalam RUU Perkelapasawitan, yakni peran daerah khususnya dalam ekspor dan promosi, termasuk bantuan kemudahan sekaligus dorongan kepada industri kecil agar mendapat kemudahan dalam beroperasi.

Rapat ditutup oleh pimpinan yakni Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo. Beliau menjelaskan bahwa RUU Perkelapasawitan akan terus diperbaiki dan disempurnakan.

“Kita harus mendorong adanya jalinan kerja sama antara DPR dengan DPD dalam pembahasan RUU tersebut untuk kepentingan nasional dan daerah.” Tambah Firman.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

share on:

Leave a Response