Mengawal Amandemen KUHP Untuk Melindungi Hak Kelompok Retan

bphn

ELSAM-Jakarta. Pada hari Jumat, 8 September 2017 Tim Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan pertemuan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk membahas arah kebijakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kantor BPHN, Jakarta. Pertemuan ini diharapkan tidak hanya membuka jalan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses perubahannya, tetapi juga mampu mengelaborasi lebih dalam nilai dan prinsip HAM dalam proses amandemen KUHP.

KUHP merupakan instrumen hukum pidana materiil nasional yang mengatur ihwal pemidanaan atas perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dimensi publik yang melanggar norma hukum.  Penormaan dan rumusan delik-delik pidana melalui amandemen KUHP sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila tidak disesuaikan dengan instrumen hukum HAM nasional dan internasional. Tranformasi nilai-nilai dan prinsip HAM harus dilakukan terhadap seluruh pembaharuan  hukum pidana.  Dengan kata lain,  pengadopsiannya tidak boleh dilakukan secara ad-hoc (partial) melainkan harus bersifat mendasar, menyeluruh, dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi.

Rekodifikasi tersebut mencakup  3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana, yaitu (1) Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act); (2) Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), baik dari pelaku berupa manusia alamiah (natural person) maupun korporasi (corporate criminal responsibility); dan (3) Pidana dan pemidanaan yang dapat diterapkan kepada setiap orang yang melakukan  pelanggaran terhadap norma hukum.

“Dalam konteks ini, ELSAM melihat Rancangan KUHP (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah, mengandung rumusan delik-delik pidana yang berpotensi melanggar dan mereduksi jaminan perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia kelompok-kelompok minoritas diantaranya kelompok minoritas seksual, kelompok minoritas agama, kelompok perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat adat.” jelas Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyu Wagiman.

Untuk mencapai rumusan delik pidana yang berdimensi HAM, ELSAM mengupayakan adanya keterlibatan masyarakat sipil termasuk keempat kelompok rentan dalam proses penyusunan. ELSAM akan melakukan pemetaan awal terkait dampak yang muncul terkait penikmatan hak kelompok rentan dari amandemen KUHP. Sehingga kemudian mampu melakukan rangkaian diskusi bersama kelompok masyarakat yang fokus dengan advokasi reformasi KUHP di 6 (enam) wilayah di seluruh Indonesia.

Inisiatif tersebut disambut baik oleh perwakilan BPHN yaitu Muhammad Ilham Fadhlan Putuhena. Terlebih karena BPHN memegang amanat sebagai Ketua Tim Perumusan RKUHP. “Kami (BPHN) sangat terbuka dengan segala upaya dan masukan dari masyarakat sipil dan 4 kelompok rentan yang  terdampak. RKUHP ini memang harus dibahas, diawasi, dan dikawal  bersama-sama agar selaras nilai-nilai HAM.  Apalagi KUHP yang mengatur pemidanaan pada dasarnya merupakan pembatasan hak asasi manusia,” jelas Ilham selaku Ketua Sub Bidang (Kasubbid) Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Sosial Budaya pada Bidang Penyelarasan Naskah Akademik Pusat Perencanaan Hukum Nasional (Pusren).

Saat ini telah ada kesepakatan mengenai substansi RKUHP dan diserahkan kepada Tim Perumusan (Timmus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).  Pada saat yang bersamaan pemerintah sedang melakukan perumusan dan sinkronisasi internal, termasuk melibatkan beberapa pakar hukum pidana sebagai proof reader. Meskipun demikian, untuk beberapa substansi dan isu yang sulit ada penundaan pengesahan karena masih dalam proses perdebatan. Misalnya terkait dengan (1) hukum pidana adat masyarakat adat; (2) hukuman mati; (3) beberapa pengertian tindak pidana; (4) tindak pidana kesusilaan; (5) tindak pidana perjudian; serta (6) ancaman pidana.

Apabila melihat situasi ini, ELSAM melihat terbukanya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan agar perlindungan hak asasi manusia semakian kuat.

“Selanjutnya, mengenai isu ancaman pidana, saat ini Pemerintah tengah meminta pandangan dari ahli hukum pidana untuk membantu menetapkan parameter untuk menetapkan ringan atau beratnya suatu tindak pidana. Pandangan mereka sangat dibutuhkan karena sampai saat ini belum ada kesamaan metodologi dan parameter dalam  menentukan   ancaman pidana,” ujar Ilham.

Pada kesempatan tersebut, juga disepakati akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas hasil pemetaan mengenai dampak amandemen KUHP terhadap penikmatan 4 kelompok rentan.

Penulis : Azhar Nur Alam

share on:

Leave a Response