Literasi Digital Untuk Tata Kelola Konten Demokratis

img_20170824_111008

ELSAM, Yogyakarta- Literasi Digital merupakan kebutuhan mutlak dalam merespon tantangan kekinian dalam penggunaan internet. Bukan hanya kemampuan untuk sekedar menggunakan teknologi internet melainkan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapat dari internet. Kemampuan ini penting ditengah kekosongan hukum terkait tata kelola internet khususnya di Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk menicptakan ekosistem internet yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengunjungi Yogyakarta untuk melakukan pencarian dan penggalian data mengenai penelitian yang bertajuk “Studi Diagnostik Tata Kelola Konten Internet di Indonesia” pada 20 hingga 24 Agustus 2017. Penelitian ini melibatkan  narasumber dari berbagai sektor seperti penyiaran, perfilman, pers, termasuk distributor dan produsen konten internet. Selain wawancara, metode penggalian data juga menggunakan diskusi kelompok terfokus dengan mengundang beberapa akademia yang bergelut di bidang penggunaan internet sebagai sumber daya.

Penelitian ini mengusung tiga permasalahan terkait ruang lingkup konten, mekanisme dan praktik tata kelola konten termasuk pemblokiran, dan peran serta tanggung jawab intermediaries.

Keinginan negara untuk mengembangkan tata kelola internet yang tepat bertujuan untuk membatasi konten negatif. Sebagian narasumber menyebutkan konten yang mengandung terorisme, ujaran kebencian dan pornografi adalah konten negatif. Namun interpretasi ‘negatif’ masih sangat luas karena tidak pernah ada pedoman atau konsensus bersama yang disepakati multipihak untuk penafsirannya. Alhasil, pemerintah Indonesia justru melahirkan praktik pemblokiran yang melanggar kebebasan ekspresi.

“Ada beberapa konsensus internasional yang menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat diblokir. Tetapi semangat kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk mempelajari konten negatif tersebut juga diperlukan. Sebagai bahan penelitian untuk akademisi dan peneliti yang bertujuan untuk literasi masyarakat agar lebih berkembang lebih positif” jelas Borang Yerry Niko, editor dari Engage Media.

Esensi pembatasan terhadap konten yang merupakan ekspresi tidak lain adalah melindungi kelompok rentan. Hal ini disampaikan Dyna Herlina dari Rumah Cinema. Dynia merupakan produsen konten dari bidang perfilman yang juga gencar dalam literasi. “Kita perlu menangkap esensi perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, manula, dan perempuan. Mereka tidak punya kapasitas penuh untuk melakukan verifikasi informasi.” Fokus perlindungan terhadap kelompok tersebut kemudian menjadi dasar adanya pembatasan konten.

Dalam diskusi kelompok terfokus, diungkapkan bahwa model co-regulation dan self-regulation adalah mekanisme yang paling melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini didukung dari sistem konvergensi yang dimiliki co-regulation dan jaringan netralitas dari self-regulation. Namun untuk mendukung kedua model tersebut harus ada literasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan tata kelola konten internet yang menciptakan ekosistem yang demokratis.

“Kita perlu meningkatkan budaya baca, mengembangkan kemampuan berpikir analitik, memperkuat individu dalam edukasi dengan menyusupkannya pada kurikulum sekolah. Sehingga memiliki kemampuan menyaring informasi sebelum ‘membagi’ suatu konten” ujar Budi Irawanto selaku ahli ilmu komunikasi dari Universitas Gajah Mada.

Penulis : Riska Carolina

Editor : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response