Internet di Era New Media: Mendesain Lanskap Kebijakan Tata Kelola Konten Internet di Indonesia

2d1fe6cf-987a-456f-9020-921d6627ad1f

ELSAM, Jakarta- Sejumlah keputusan Pemerintah dalam mengendalikan konten internet ternyata kontraproduktif dengan semangat kelahiran internet sebagai medium ekspresi dan komunikasi baru. Praktik pemblokiran dan penapisan bukannya meminimalisir keberadaan konten-konten negatif tetapi justru mengancam penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya. Konten-konten negatif seperti pornografi anak, ujaran kebencian atau yang baru-baru ini memicu protes publik seperti Saracen atau website nikahsirri.com yang merupakan bentuk dari praktik perdagangan manusia, terus marak menghiasi jagat dunia maya di Indonesia. Situasi ini perlu ditanggapi secara serius terutama sekali karena Indonesia belum juga menemukan bentuk tata kelola konten internet yang tepat.

Merespon kebutuhan untuk menciptakan lanskap kebijakan yang sesuai, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) melakukan studi diagnostik untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang muncul dalam ekosistem tata kelola konten internet. Penelitian ini menyasar tiga hal yaitu ruang lingkup konten internet, peran-peran institusi perantara internet (intermediaries) dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan konten internet. Sebagai bagian dari metode pengumpulan data, Elsam mengadakan dikusi kelompok terfokus “FGD Lanskap Kebijakan Tata Kelola Konten Internet di Indonesia” di Jakarta pada 20 September 2017 lalu. Diskusi ini menghadirkan sejumlah institusi negara dan masyarakat sipil seperti Lembaga Sensor Film, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, LBH Pers, Indonesia Cyber Security Forum, Aliansi Jurnalis Independen, APJII dan Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Antonius Malau, mengatakan bahwa definisi konten internet memang belum disediakan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Akan tetapi, UU ITE mengenal istilah informasi elektronik yang definisinya kira-kira persis dengan definisi konten internet.” Ujar Anton.

Komisioner Dewan Pers, Agus Sudibyo, menegaskan bahwa pertama-tama kita harus mengidentifikasi apakah internet merupakan sistem atau semata-mata ruang hidup (lebenswelt) yaitu cakrawala pemikiran di mana setiap orang bertukar pikiran dalam ruang-ruang personal.

“Bagi saya, internet menciptakan sebuah sistem, terutama sistem ekonomi, di mana aktor-aktor di dalamnya mengambil keuntungan dari bergabungnya beragam model komunikasi (interpersonal, kelompok, publik, massa – red) dan skop komunikasi (privat dan public- red),”menurut Sudibyo.

Sudibyo mengatakan bahwa model komunikasi yang dimoderasi dalam ruang hibrid bernama internet, telah melahirkan apa yang disebut sebagai media baru (new media) yang mengkalkulasi fungsi dan manfaat sosial dalam perhitungan ekonomi-politik, profit atau keuntungan. Oleh karena itu internet harus diatur menurut peran dan tanggungjawab tiap aktor yang terlibat di dalamnya.

“Kita harus menganggap media sosial sebagai institusi yang dualistik, dia adalah institusi sosial sekaligus institusi ekonomi sehingga harus memiliki tanggungjawab korporasi sebagaimana halnya perusahaan-perusahaan yang bersifat konvensional,” terang Sudibyo menekankan tanggungjawab penyedia layanan internet dan aplikasi dalam penyebaran konten di internet.

Sifat hibrid internet ini, dalam pemikiran R. Kristiawan, harus diperhitungkan dalam pembuatan regulasi. “Regulasi internet harus dibentuk secara hibrid, tidak tunggal seperti pers, film, informasi elektronik, yang memiliki aturannya sendiri-sendiri.”

Aspek literasi digital juga menjadi poin penting dalam mengatur konten internet. Mariana Amiruddin, dari Komnas Perempuan, menyoroti aspek pengaturan negara yang dia anggap selalu bermasalah, terutama kecenderungan pemerintah dalam membatasi ruang-gerak perempuan dengan melakukan penyensoran terhadap tubuh perempuan.

“Negara, apakah sudah memiliki kapasitas literasi yang bagus untuk melakukan sensor terhadap konten internet?” tanya Mariana.

Menurutnya lagi, pemerintah harus punya wibawa dalam menerapkan kendali terhadap perusahaan-perusahaan media berbasis internet karena pengusaha adalah pihak yang paling diuntungkan dalam penggunaan internet dewasa ini.

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response