Indonesia Membutuhkan Narasi Tunggal Terkait Resolusi Parlemen Uni Eropa Mengenai Kelapa Sawit

img_7608

ELSAM-Jakarta – Pada tanggal 31 Agustus 2017 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus terkait strategi diplomasi kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk membentuk narasi tunggal terkait sikap Kementerian dan Lembaga Negara Indonesia terhadap resolusi Parlemen Uni Eropa tentang kelapa sawit.

Resolusi Parlemen Uni Eropa yang dikeluarkan pada April 2017 menegaskan beberapa isu berkaitan dengan tujuan Sustainable Development Guidelines (SDGs) diantaranya adalah isu pertanian yang berkelanjutan, ketahanan pangan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Berdasarkan catatan dari Parlemen Uni Eropa, setengah dari wilayah pembebasan hutan illegal digunakan untuk memproduksi minyak kelapa sawit untuk Pasar Uni Eropa.

Operasi perkebunan kelapa sawit sangat lekat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya penggusuran, pekerja anak, diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan konflik yang melibatkan kekerasan. Oleh sebab itu, resolusi mengusulkan adanya penghentian penggunaan minyak nabati yang menyebabkan deforestasi, termasuk kelapa sawit sebagai salah satu bahan biofuel mulai tahun 2020.

Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Namun sayangnya, baik kementerian, pemerintah daerah dan pelaku bisnis masih bersikap difensif dan belum ada aksi strategis menyikapi tantangan ini.

Diskusi ini dipimpin oleh Iman Prihandono, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Iman mengomentari kecenderungan sikap yang diambil pemerintah terkait resolusi. ”Diplomasi kelapa sawit yang sedang terjadi bersifat counter-claim yang spontan dalam menanggapi Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait kelapa sawit.”jelas Iman.

Sayangnya, beberapa respon peserta diskusi yang mewakili pihak pemerintah justru menunjukkan sikap  ketidakberpihakan pada resolusi Parlemen Uni Eropa. Selain itu mereka juga menyatakan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan produksi minyak kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Salah satunya Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Beni Hernedi menyatakan kekhawatirannya terkait kesejahteraan petani kelapa sawit dapat menurun akibat resolusi tersebut.  Menurutnya, sertifikasi RSPO sudah cukup menjadi komitmen pemenuhan resolusi karena menjangkau perusahaan-perusahaan dan petani swadaya yang beroperasi.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh PT Perkebunan Nusantara VI Jambi. Menurut perwakilan PTPN VI, perkebunan kelapa sawit bukan penyebab utama deforestasi. “Perkebunan kelapa sawit bukan penyebab utama deforestasi. Tetapi peternakan sapid an perluasan perkebunan kedelai dan jagung di Amerika” tambahnya.

Selain itu, pihak PTPN VI Jambi juga menguraikan perbandingan sertifikat yang mengatur produksi kelapa sawit, yaitu RSPO dan ISPO. Dibandingkan dengan ISPO, sertifikat RSPO lebih berpengaruh karena terdapat banyak masalah terkait replanting. “Dari 667 anggota, baru 50% anggota yang sudah mendapatkan ISPO. Tetapi mereka masih mendapatkan kesulitan di tingkat pasar global” ujar Fadhil Hasan, Direktur GAPKI (Indonesian Palm Oil Association).

Berkaitan dengan regulasi, Didid Kurniadi yang mewakili Direktorat Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian, menyatakan perizinan tanah untuk perkebunan diatur dalam banyak kebijakan yang sering berubah.

“Dalam kebijakan Permentan tahun 2009, perusahaan wajib melakukan penilaian perkebunan minimal 1 tahun sekali.  Akan tetapi, petugas penilai kebun terbatas. Selain itu, rotasi bupati juga mempengaruhi proses penilaian, terutama tentang perizinan.” Ujar Didid.

Hal ini juga dipengaruhi denngan tumpang tindihnya peran BKPM yang menjadi satu-satunya pintu perizinan perkebunan. Padahal legalitas merupakan persoalan utama dalam proses sertifikasi ISPO. Sehingga tidak heran, dari 1600 perkebunan, hanya 306 kebun yang mendapatkan ISPO.

Menurut Didid, regulasi di tingkat nasional maupun internasional berdampak signifikan pada small-holder di Indonesia. Padahal yang menjadi permasalahan utama dari perkebunan adalah produktifitas dan bukan perluasan kebun kelapa sawit. ”sebaiknya Indonesia meningkatkan produktifitasnya, dibanding memperluas perkebunan kelapa sawit” ujar Didid.

Terkait dengan banyaknya buruh anak dalam industri sawit, Direktur Pengawasan Kerja Perempuan dan Anak, Kementrian Tenaga Kerja, Amri mengatakan bahwa Indonesia mempunyai aturan cukup jelas terkait pekerja anak. “Payung hukumnya sudah ada, kalau ini dilakukan justifikasi oleh temen-temen dari pusat. Kondisinya mereka (pekerja– red) mendapatkan perumahan di kebun. Karena sistem, kalau mereka dapat lebih dari 25 tons akan dapat intensif dan mereka mendapatkan lebih. (Maka –red) dimintalah anak membantu, tapi prinsipnya anak-anak tidak boleh mengangkat tandon buah sawit, tapi yang boleh memunguti brondolan. NGO ikut berperan.” Jelas Amri.

Dari pihak masyarakat sipil, Nirarta Samadhi selaku WRI Indonesia mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil tidak akan berperan besar tanpa adanya kemauan dari pemerintah dan perusahaan

“Ini bukan pekerjaan yang mudah untuk menemukan mata rantai yang utuh, mengenali mana yang lemah tanpa kerja sama yang erat dari antar pihak. Penelitian tidak akan menghasilkan manfaat jika mendapatkan dukungan dari perusahaan kelapa sawit dan pemerintah daerah, tidak akan memberikan gambaran yang lengkap.” Jelas pria yang akrab disapa Koni.

Berdasarkan penelitian WRI Indonesia, variabel yang tidak dapat dikendalikan adalah mediator. Padahal Mediator sangat berpengaruh dalam membangun kualitas berkelanjutan sumber daya ini.

“Variabel yang tidak bisa dikontrol atau tidak terkendali itu adalah mediator. Mediator sangat mempengaruhi kualitas dari berkelanjutan sumberdaya ini (middle man). Kalau kita ingin memperoleh pemahaman yang lengkap kita perlu menguak mengenai middle man.” Tambah Koni.

Untuk menyikapi Resolusi dan tantangan perkebunan kelapa sawit,  Fadhil Hasan mewakili GAPKI mengusulkan adanya counter trade policy untuk menanggapi persaingan ekonomi minyak nabati di level internasional.

Selain itu, muncul juga rekomendasi untuk mengadakan penelitian lintas sektor kementrian yang obyektif untuk memetakan permasalahan kelapa sawit di Indonesia. Penilaian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh dalam membangun narasi tersebut. Sehingga narasi ini mampu menyatukan suara Indonesia di forum perkebunan kelapa sawit di tingkat internasional yang melindungi hak asasi manusia, perempuan, lingkungan, anak dan masyarakat adat.

Penulis : Kania Mezariani

share on:

Leave a Response