Implementasi konsep r2p di indonesia: prospek atau tantangan?

ruben

ELSAM, Jakarta- Sebagai sebuah konsepsi yang digagas oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (International Commission on Intervention and State Sovereignty-ICISS) di tahun 2001, konsep “Tanggung Jawab untuk Melindungi” atau “Responsibility to Protect” (R2P/RtoP) lahir atas dasar konsekuensi kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk bertanggung jawab bagi terjaminnya perlindungan atas pelanggaran hukum humaniter (hukum perang) dan hukum internasional yang paling mengerikan, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran komunitas internasional untuk mengakui eksistensi R2P sebagai bagian dari norma internasional mulai mendapatkan tempatnya. Pada bulan September 2005, para kepala negara dan kepala pemerintahan dengan suara bulat mengesahkan Tanggung Jawab Melindungi, dan sepakat dengan beberapa teks di paragraf 138-140 dari Dokumen Keluaran Rapat Pleno Tingkat-Tinggi dari Sidang Umum yang dikenal sebagai “Konferensi Tingkat Tinggi Dunia” atau “World Summit” yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Keberadaan prinsip ini didasarkan pada tiga pilar utama, yakni, (1) prinsip tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan; (2) kewajiban komunitas internasional untuk membantu suatu negara dalam merealisasikan kewajiban untuk melindungi yang dimiliki oleh negara tersebut; dan (3) kewajiban komunitas internasional untuk mengambil tindakan tepat waktu, melalui jalur diplomasi perdamaian dan kemanusiaan, dan jika langkah tersebut gagal, maka dapat menggunakan langkah yang lebih kuat. Ketiga pilar penting inilah yang menjadi pondasi utama bagi ASEAN dalam memahami kebutuhan untuk mematuhi prinsip R2P dan juga implementasinya di kawasan ini.

Dua belas tahun pasca diselenggarakannya World Summit, diskusi perihal relevansi prinsip R2P dan implementasinya dalam konteks ASEAN masih menjadi tanda tanya besar. Kritisasi terhadap R2P, baik secara konseptual maupun pelaksanaannya di ASEAN, menjadi hal yang tidak terelakan lagi. Namun demikian, Sekretaris-Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, telah menegaskan pada tahun 2014 bahwa “Prinsip R2P merupakan prinsip yang sejalan dengan tujuan utama Komunitas ASEAN, sehingga gagasan R2P bukanlah menjadi hal yang asing bagi ASEAN.” Pernyataan ini merefleksikan kesiapan ASEAN secara kapabilitas dan komitmen kelembagaan untuk memperluas cakupan ruang lingkup R2P itu sendiri.

Menilik kepada realita ini, The Habibie Center (THC) menyelenggarakan dialog publik “Talking ASEAN” pada tanggal 14 Agustus 2017 bersama pakar di bidang R2P dengan mengusung tema Mainstreaming R2P and Atrocities Prevention in ASEAN: Relevance, Challenges, and Prospects. Pada kesempatan ini, THC turut mengundang Dr. Noel Morada, selaku Direktur Diplomasi dan Pembangunan Kapasitas Kawasan pada Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect (APCR2P); Amalia Sustikarini, selaku Dosen pada Universitas Bina Nusantara; dan Bernhard Ruben Fritz Sumigar, sebagai Peneliti HAM dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Pada kesempatan itu, Dr. Morada menyampaikan bahwa sekalipun prinsip R2P dapat dilekatkan dengan aspek perlindungan hak asasi manusia, namun nyatanya upaya perealisasian konsep ini khusus untuk konteks kawasan Asia Tenggara masih sulit dilaksanakan lantaran masih ditemuinya faktor-faktor resiko terjadinya kejahatan keji (atrocity crimes), konflik antar-etnis, kemiskinan dan ketidaksetaraan, korupsi dan meningkatnya angka ekstrimisme. Sehingga, hal ini dapat memperbesar probabilitas terjadinya kejahatan keji di masa yang akan datang.

Sementara itu ELSAM berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, sesungguhnya Indonesia telah memiliki modalitas untuk menerapkan R2P di tingkat domestik. Hal ini setidaknya diperlihatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap individu dan berpartisipasi dalam mencapai perdamaian dunia. Tidak hanya itu, modalitas lain yang dapat menjadi bukti bahwa nilai-nilai R2P telah secara baik diadopsi di Indonesia adalah melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (Commission of Truth and Friendship-CTF) yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam mencari titik terang kerusuhan pasca Jajak Pendapat Timor Timur 1999. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam mengirimkan prajuritnya ke dalam satuan Pasukan Perdamaian PBB (UN Peacekeepers) untuk ditugaskan di sejumlah negara konflik di dunia, seperti di Libanon dan Sudan, juga menunjukkan partisipasi Indonesia dalam mencegah terjadinya pelanggaran berat HAM di seluruh muka bumi.

Langkah-langkah lain yang tercermin dan dapat dikatakan sebagai progres untuk mencegah terulangnya suatu kejahatan keji di Indonesia tercermin dalam komitmen Presiden Joko Widodo yang dalam Nawacita yang diusung beliau mendorong agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu agenda program kepemimpinannya, sedangkan di tingkat lokal komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasu pelanggaran HAM masa lalu dapat ditemui di Palu dan Aceh. Di Palu, langkah konkret Walikota Palu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada korban pelanggaran HAM masa lalu menjadi tonggak awal bagi pemulihan korban itu sendiri. Sementara itu di Aceh, upaya pencegahan kejahatan keji diawali dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi pada masa Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Terlepas dari progres dan modalitas yang dimiliki oleh Indonesia, nyatanya ELSAM juga mencatat bahwa upaya pelembagaan R2P dalam kerangka hukum Indonesia tidaklah tanpa hambatan. Setidaknya, ELSAM berpandangan bahwa tingginya budaya impunitas dan masih rendahnya kemauan politik dari sebagian besar pejabat publik yang ada dianggap turut mempengaruhi sulitnya konsep R2P terimplementasikan dengan baik. Selain itu, rendahnya pengetahuan akan konsep R2P yang didukung dengan lemahnya kerangka hukum yang ada, masih eksisnya stigmatisasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM masa lalu, hingga masih berpihaknya (imparsial) aparat pemerintah terhadap segelintir kelompok mayoritas juga dinilai memperparah sulitnya R2P dapat terlembagakan dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya, untuk memastikan agar nilai-nilai R2P dapat terimplementasikan dengan baik di Indonesia, maka ELSAM memandang bahwa masih diperlukannya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran dan kapasitas publik akan pentingnya R2P diterapkan di Indonesia atas dasar konstitusionalitas nilai-nilai R2P dalam falsafah bangsa Indonesia.

Penulis: Ruben Sumigar

share on:

Leave a Response