Definisi Layanan OTT Membebani Pengguna Internet

img_20170807_093145

ELSAM, Jakarta- Pada Senin, 7 Agustus 2017 Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengadakan diskkusi publik mengenai layanan over the top (OTT) di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet atau lebih dikenal sebagai layanan OTT.

Setidaknya ada empat tema besar yang dibahas terkait OTT yaitu proses telekomunikasi, pajak untuk penyedia layanan di luar negeri, pemblokiran konten negatif dan regulasi yang tidak tumpang tindih. Pembahasan tersebut dibahas oleh Direktur Telekomunikasi, Benyamin Sura yang membahas mengenai Regulasi Penyediaan Layanan OTT di Indonesia. Kemudian Direktur Perpajakan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Poltak Maruli John Liberty Hutagaol membahas mengenai Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet. Diikuti oleh Direktur E-Business Kemkominfo, Azhar Hashyim, tentang Pengembangan Konten Bermuatan Negatif di Dunia Digital dan Pengembangan Ekosistem Digital Nasional pada Layanan OTT; dan terakhir pembahasan mengenai Strategi dan Kerjasama Penyedia Telekomunikasi dengan Penyedia Layaran OTT di Indonesia, dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Yessie D. Yosetya.

Salah satu pokok dalam RPM tersebut adalah pengertian dari OTT dalam Pasal 1 Ayat (3) Rancangan Peraturan Menteri tentang OTT. Pasal tersebut mendefinisikan OTT termasuk dalam ‘Layanan Konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi’.

Dalam diskusi tersebut muncul pertanyaan mengenai garis batas dari pengertian ini yang dianggap terlalu umum. Berdasarkan pengertian OTT tersebut, mulai dari jaringan operator komunikasi, aplikasi komunikasi, konten berita, laman pencarian, laman berbagi, layanan streaming, serta aplikasi-aplikasi perjalanan, pesan-antar, transportasi, pendidikan, sampai dengan hiburan dapat dikategorisasikan sebagai layanan OTT.

Hal ini jelas akan berpengaruh pada akibat hukumnya. Misalnya terkait ketentuan sensor, dan mekanisme pembayaran yang dibebankan kepada masyarakat. Termasuk tata cara penarikan pajaknya. Salah satunya terkait penggunaan konten gratis di luar negeri. Dengan pengertian OTT yang sekarang, pengunduhan gratis buku dan jurnal terancam dikenakan biaya.

ELSAM sendiri merekomendasikan untuk tidak menyamaratakan seluruh pengertian layanan OTT. Pengertian tersebut harus mampu melihat karakteristik dan peruntukan layanan yang beragam terutama dalam dunia maya. Hal ini ditujukan untuk mengurangi beban biaya bagi pengguna.

Selain itu juga permasalahan mengenai Badan Usaha Tetap (BUT) untuk OTT asing yang dianggap tidak aktual dengan naskah terbaru. Hal ini mengancam adanya sanksi dan pemblokiran yang tidak semestinya.

Pertemuan ini juga membuka sejumlah pertanyaan teknis yang belum difasilitasi dalam RPM OTT ini, salah satunya adalah terkait bandwitch management. Padahal hal ini berpengaruh dalam pengaturan bandwitch jaringan yang memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan priortitas pengguna.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses RPM ini juga arah kebijakan internet di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan ekspresi pengguna. Pasalnya regulasi ini diharapkan mampu membuka luas akses terhadap internet yang juga menguatkan kebebasan ekspresi pengguna.

Penulis : Riska Carolina

Editor : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response