Mengkaji Kembali Istilah Makar dan kaitannya dalam Kebebasan Ekspresi

img_20170801_110126-1

ELSAM – Jakarta. Sidang Pleno uji materiil Pasal Makar dalam KUHP kembali digelar pada Senin, 1 Agustus 2017. Para pemohon menghadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu Andi Hamzah dan Eko Riyadi sebagai ahli hukum hak asasi manusia, serta saksi fakta korban kriminalisasi pidana makar Thaha Al-Hamid. Sidang kali ini membahas mengenai peninjauan ulang terjemahan pasal makar dalam KUHP Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946, KUHP Strafecht voor ned indie (KUHP Hindia-Belanda) disahkan menjadi KUHP dalam keadaan darurat pada bulan Maret 1942 dimana Jepang belum masuk ke Indonesia. Ketentuan tersebut menjadikan KUHP Hindia-Belanda dinasionalisasikan menjadi KUHP Nasional. Salah satu penerjemahan yang berdampak pada istilah tata negara adalah kata ‘koning’ yang artinya Raja dalam Pasal 104 KUHP diterjemahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Istilah ‘makar’ yang disebutkan di Pasal 104 KUHP merupakan terjemahan dari kata ‘aanslag’ yang berasal dari bahasa Belanda. Aanslag’ adalah salinan Pasal 92 KUHP Belanda berasal dari kata kerja ‘aanslaan’ yang artinya ‘percobaan pembunuhan.’ Dalam bahasa Belanda, istilah ini juga memiliki arti ‘striking’ yaitu ‘penyerangan’ atau attempt on man’s live dalam Bahasa Inggris.

 “Ketentuan tentang aanslag (yang diterjemahkan ‘makar’) perlu ditinjau ulang dalam KUHP nasional dan dikembalikan kepada ketentuannya semula ‘percobaan (poging attend)’. Jelas Andi Hamzah.

Menurut Andi Hamzah, Aanslag sama dengan konsep percobaan dalam hukum pidana yang tidak memenuhi unsur ketiga. Hal ini harus dilihat dalam latar belakang Anti Revolusi Wet tanggal 28 Juli 1920 STBLD/LN 619. UU Anti Revolusi ini berisi ketentuan mengenai percobaan membunuh raja, menggulingkan pemerintah (coup d’etat), kudeta, dan pemberontakan terhadap negara. Istilah aanslag sama dengan percobaan, tetapi dikurangi unsur ketiga yaitu unsur ‘tidak selesai diluar kemauannya.’ Artinya pelaku dapat tetap dipidana apabila perbuatan pidana tersebut tidak selesai karena pelaku menghentikan sendiri perbuatannya.

“Misalnya, ada niat membunuh presiden, dia sudah tembak, tapi pada detik-detik terakhir, dia berubah sikap sehingga dia menembak ke atas, sengaja tidak mengenai presiden, maka itulah namanya aanslag.” Jelas Andi Hamzah.

Berbeda dengan poging dalam hukum pidana. Dalam poging, apabila sudah ada niat dan permulaan pelaksanaan, namun unsur ketiga ‘tidak selesai karena pelaku menghentikan sendiri perbuatannya’, pelaku tidak dapat dipidana. Menurut Andi Hamzah, aanslag yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi makar, harus mengandung unsur niat pelaku dan ada permulaan pelaksanaan.

“Jika tidak ada Undang-Undang Anti Revolusi, maka orang tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur ketiga percobaan. Jadi aanslag (makar) sama dengan percobaan kurang unsur ketiga,” jelas Andi Hamzah.

Namun situasi sekarang, penggunaan istilah makar sangat meluas. Misalnya penamaan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah organisasi besar dapat dikatakan sebagai makar. Termasuk seruan untuk mengkritik pemerintah seperti demonstrasi dapat dikategorikan makar. Hal ini disebabkan karena makar diputarbalikan menjadi berbeda arti dari percobaan.

“Kalau hanya menggunakan istilah presiden dan wakil presiden di struktur presiden, kemudian dia cuma omong-omong, ‘Ayo, kita kumpul ramai-ramai ke DPR, Kembali ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945!” itu bukan makar.” Jelas Andi Hamzah.

Menurut Andi Hamzah, rentetan kasus seperti pada tahun 1966 yang menjatuhkan Soekarno, 1998 menjatuhkan Soeharto, 1986 menjatuhkan Presiden Marcos di Filipina, dan kasus impeachment di Korea Selatan bukan termasuk tindakan makar. Pasalnya peristiwa tersebut tidak menunjukkan percobaan, niat dan permulaan pelaksana tindakan makar.

“Ini (rentetan kasus –red) bukan aanslag, itu adalah people’s power, kemauan rakyat, kehendak rakyat, demonstrasi kekuatan rakyat. Aanslag itu harus ada niat, ada pelaksanaan, sudah tembak, tapi tidak kena. Kalau lagi demo, sudah jalan tank-tank untuk kudeta,” lanjut Andi Hamzah.

Dari perspektif HAM, menurut Eko Riyadi, penerapan pidana makar dalam konteks Indonesia sangat berkaitan dengan kebebasan berpendapat (freedom of opinion) dan kebebasan berekspresi (freedom of expression). Salah arti pasal makar dapat mengancam penikmatan kedua hak tersebut. Pasalnya, Freedom of opinion itu adalah absolut dan non-derogable sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.  Hanya dalam situasi mendesak, kebebasan berpendapat itu tidak boleh dibatasi.

“Maka kalau ada orang yang berpendapat bahwa Indonesia harusnya menjadi negara federal misalnya, dan ada komunitas yang berpikir bahwa Indonesia sebaiknya kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau mungkin ada orang yang berpikir bahwa pemerintahan Indonesia harus diganti, selama itu pada level freedom of opinion, sebenarnya dia tidak terbatas karena dia masuk kategori hak yang non derogible rights sebagaimana diatur di Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jelas Eko Riyadi.

Menurut Eko, pembatasan kebebasan berekspresi dengan penggunaan pasal makar adalah tindakan tidak proporsional. Sehingga diperlukan adanya pengujian terhadap proporsionalitas. Hal ini untuk menunjukkan perimbangan antara hak dan kebebasan dengan alasan yang sah. Termasuk mekanismenya yang harus dilaksanakan secara demokratis.

“Kalau ada orang berdiskusi, ada orang yang diskusi ilmiah misalnya, demonstrasi damai, dan mengkritisi sistem negara yang sedang kita punya, kemudian dituduhkan pasal makar. Itu yang saya maksud, proporsionalitasnya harus diuji,” tegas Eko.

Eko menjelaskan prinsip penting terkait dengan pasal makar adalah a state responsible for such violation shall not invoke national security as a justification for measures aimed at suppressing opposition.’ Sehingga alasan keamanan nasional atau orang yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan kekuasaan yang sedang berjalan tidak bisa dijadikan justifikasi untuk ditekan. Pembatasan terhadap hak berekspresi tidak boleh dilakukan semata-mata hanya untuk melanggengkan atau melegitimasi kekuasaan yang sedang dimiliki.

“Karena memang kekuasaan itu pada dasarnya adalah milik rakyat, maka kalau masyarakat mengkritik kekuasaan itu harus diberi ruang.” Tambah Eko.

Thaha Al-hamid, sebagai saksi fakta yang pernah dikriminalisasi dengan pasal makar menyampaikan bagaimana demontrasi, pertemuan dan rapat damai yang dilakukan oleh dia dan kawan-kawannya di Papua justru berakhir pada bui jeruji besi.

“Pertama, diantara tahun 1999 dan 2000, kami memutuskan untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Padahal sesungguhnya kami sudah rapat dan bicara dengan Kapolda dan Panglima.  Semuanya setuju dan kami diberi tanda tangan. Kemudian kami juga membuka komunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Gus Dur dan berlangsunglah yang namanya Mubes (Musyawarah Besar) Papua, kemudian disusul dengan Kongres Rakyat Papua.  Selesai kongres, kami komunikasikan dan memberikan hasil laporannya kepada presiden dan semuanya berjalan baik. Tetapi tiba-tiba pada bulan September, kami mulai ditangkap satu per satu,” terang Thaha.

Pada tahun Tahun 2000, Thaha menjadi orang yang ditangkap pertama kali. Kemudian disusul Theys Eluay, lalu Pendeta Herman Awom, dilanjutkan John Mambor, dan terakhir Don Flassy. Semuanya ditangkap dan diadili dengan pasal makar. Putusannya cukup unik, mereka diputus bersalah, namun tidak bisa dijatuhi hukuman karena harus menghukum seluruh pihak yang terlibat. Termasuk Kapolda dan panglima, serta menghukum pemerintah karena berkaitan dengan kesepakatan yang telah diberikan. Apalagi dalam kasus ini, Kongres Rakyat Papua ini diberikan uang Rp 1 Miliar oleh Gusdur yang saat itu menjabat sebagai presiden.

“Dalam hal ini kami merasa dipermainkan hak kami, tidak ada jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi kami,” jelas Thaha.

Penulis : Azhar Nur Alam

Editor : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response