Mengevaluasi Hasil Seleksi 14 Calon Anggota Komnas HAM oleh Pansel

0d2a9037

Pernyataan Pers

Koalisi Selamatkan Komnas HAM

Mengevaluasi Hasil Seleksi 14 Calon Anggota Komnas HAM oleh Pansel

Pada Rabu 2 Agustus 2017, Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan 14 nama yang lolos seleksi tahap IV. Sebelumnya rangkaian seleksi sudah digelar, mulai dari tes kesehatan dan psikologi pada 18-19 Juli 2017, diakhiri dengan wawancara terbuka pada 19-21 Juli 2017. Ke-empatbelas nama akan dibawa ke DPR untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, DPR akan memilih tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAMĀ  2017-2022.

Besar apresiasi kami kepada Pansel yang sudah berusaha menyelenggarakan proses seleksi secara transparan dan akuntabel. Mulai dari keterbukaan pansel menerima masukan publik melalui surat elektronik hingga menyelenggarakan wawancara terbuka. Apresiasi kami juga kepada Pansel karena mempertimbangkan dimensi gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, sehingga terpilihlah 5 orang perempuan dari 14 nama calon yang dikirim ke DPR. Tentu tidak mudah memilah dan memilih siapa yang terbaik untuk memimpin Komnas HAM, mengingat Komnas HAM Periode 2012-2017, baik kinerja yang bersifat internal dan eksternal menunjukkan penurunan yang tajam. Tantangan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia kini makin kompleks, baik dari sisi bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, aktor pelanggaran Hak Asasi Manusia dan munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia.

Menilik hasil pengumuman 14 nama Calon Anggota Komnas HAM oleh Pansel, berdasarkan penelusuran Koalisi, serta merujuk tahapan psikotest dan wawancara, masih terdapat catatan dari nama-nama tersebut. Pertama, dari segi Kompetensi atau pemahaman HAM, ada 2 calon yang dinilai kurang. Satu calon memiliki pemahaman yang tidak berpegang pada prinsip universal HAM dan satu calon lemah dalam memahami pelibatan TNI di ranah sipil. Dilihat dari segi Integritas ada 3 calon yang kami catat bermasalah. Satu orang berkaitan dengan Tim Sukses dan dekat dengan Kepala Daerah yang terlibat korupsi; satu orang diduga menjadi pendamping hukum seorang terdakwa kasus TPPU dan perusakan hutan, dan menyampaikan keterangan yang tidak benar; satu orang diduga ada konspirasi dengan perusahaan ketika menjabat posisi di sebuah lembaga negara. Meskipun hal ini telah dikonfirmasi oleh pansel dalam wawancara dan dibantah oleh calon, kami akan tetap mendalami temuan yang ada. Kemudian, dilihat dari segi Independensi terdapat 2 calon yang bermasalah. Satu orang diduga berafilisasi dengan parpol, organisasi intoleran dan menjabat posisi di sebuah BUMD. Satu orang lainnya diduga terlibat konspirasi dengan perusahaan dengan memanfaatkan posisinya di sebuah lembaga. Keduanya juga membantah saat dalam proses wawancara. Dari segi Kapasitas, berdasarkan penelusuran kami ada 3 calon yang memiliki catatan negatif. Dua orang bermasalah diantaranya dalam hal komunikasi, kerjasama, kinerja dan kemampuan menjalankan prinsip manajerial; satu orang bermasalah dalam hal komunikasi karena dinilai rekan kerja hanya mengedepankan pencitraan di depan publik saja.

Catatan di atas patut menjadi pertimbangan DPR, khususnya Komisi III saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan dan memilih 7 Anggota Komnas HAM. Koalisi berharap DPR untuk secara konsekuen menafsirkan prinsip-prinsip Paris (Paris Principles), berpegang pada kebutuhan kelembagaan Komnas HAM, dan paling penting merujuk pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jangan sampai terjadi lagi pemaknaan yang keliru atas The Paris Principles terkait dengan keberagaman unsur anggota Komnas HAM yang acapkali diberikan kepada representasi organisasi massa berbasis agama, politik aliran tertentu, dan tokoh dari wilayah tertentu. Dugaan ini semakin kuat melihat fakta adanya anggota Komnas HAM 2012-2017 yang dianggap mewakili wilayah Papua, dinilai bermasalah dalam hal kompentensi dan sering menimbulkan kontroversi.

Penting juga bagi DPR agar obyektif dalam mencari calon terbaik dari yang diberikan Pansel. Selama ini DPR terkesan bersifat subyektif dan penuh pertimbangan politik dalam proses penjaringan melalui fit and proper test. DPR harus memiliki indikator jelas dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menilai sosok yang pantas menjadi komisioner Komnas HAM. Kriteria sosok terbaik tersebut selain harus sesuai dengan Pasal 84 UU No. 39/1999 tentang HAM juga merupakan warga negara Indonesia yang: (i) memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya; (ii) berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya; (iii) berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau (iv) merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi. Sosok terbaik tersebut harus memiliki pemahaman dan kemampuan mendalam terkait HAM. Perlu pula dipikirkan keahlian spesifik yang tidak harus sama untuk setiap anggota Komnas HAM tetapi komposisi keseluruhan harus mencerminkan kesanggupan untuk menjalankan seluruh fungsi (pengkajian, pemantauan, mediasi, pendidikan & penyuluhan HAM). Minimal calon tersebut memahami betul tiga undang-undang terkait hak asasi manusia yakni UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagai penutup, Koalisi akan terus mengawal kerja DPR dalam melakukan uji kelayakan atas 14 nama tersebut sebagaimana kami mengawal kerja Pansel Komnas HAM. Untuk itu kami merekomendasikan DPR RI agar:

  1. Menjadikan nilai HAM dalam Deklarasi HAM dan Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles) sebagai bahan rujukan untuk melakukan uji kelayakan terhadap 14 nama calon komisioner Komnas HAM;
  2. DPR RI tidak berpihak pada kepentingan politik pragmatis sebagai bahan pertimbangan. Setiap anggota yang melakukan uji kelayakan & kepatutan harus memilih 7 nama yang dianggap berkompenten dan berintegritas sehingga tidak membuka peluang terjadinya pemilihan berdasarkan kepentingan sepihak;
  3. DPR RI tidak memilih nama-nama calon yang memiliki catatan negatif baik dari segi kompetensi maupun integritas. Sebagaimana catatan Koalisi di atas, masih ada calon yang memiliki kompetensi dan pemahaman HAM yang parsial;
  4. DPR RI harus menunjukan bahwa mereka bagian dari upaya pemajuan HAM di Indonesia dengan berperan aktif untuk ikut dan terlibat dalam proses penjaringan terhadap setiap calon yang akan diuji kelayakan dan kepatutan-nya;
  5. DPR RI harus menggunakan indikator penilaiaan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Jakarta, 3 Agustus 2017

Koalisi Selamatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Arus Pelangi, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), HRWG (Human Rights Working Group), ICW (Indonesia Corruption Watch), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Imparsial, INFID, Institut KAPAL Perempuan, KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), KKPK (Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran), Koalisi Perempuan Indonesia, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia), SEJUK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman), Setara Institute, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), YPI (Yayasan Perlindungan Insani)

Narahubung:

Totok Yulianto (PBHI): 082297771782

Lini Zurlia (Arus pelangi): 08111717201

Sekar Banjaran Aji (ELSAM): 081287769880

Feri Kusuma (KontraS): 08118300575

Zico Mulia (KKPK): 082114096051

Wahyu Perdana (WALHI): 08121993842

share on:

Leave a Response