Mendorong Inisiatif Kebijakan Lokal untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

img_7172

ELSAM, Bogor- Dalam lima tahun terakhir, telah banyak inisiatif yang diupayakan oleh masyarakat sipil di daerah, untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, khususnya terkait dengan pemulihan korbannya. Merespon hal ini, untuk lebih mengoptimalkan upaya-upaya tersebut, tentu diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat sipil guna membangun model advokasi yang dengan tujuan akhir kebijakan publik.

“Edukasi (pemberdayaan komunitas—red) dan regulasi itu harus seiring berjalan. Jika ada edukasi tetapi tidak ada regulasi maka tidak ada cantelan.” Papar Azharul Husna, pegiat dalam Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Aceh, dalam presentasi kerja kelompok yang dilakukannya dalam sebuah sesi pelatihan “Peningkatan Kapasitas Advokasi Berbasis Bukti”, yang diselenggarakan ELSAM bekerjasama dengan IKa, di Bogor pada Senin (07/08) lalu.

Terdapat 17 lembaga masyarakat sipil dari berbagai daerah yang terlibat dalam pelatihan itu, yang masing-masing mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di wilayah kerja mereka. RPuK misalnya, merupakan lembaga masyarakat sipil yang berbasis di Aceh Utara yang fokus pada kerja-kerja pendampingan korban Daerah Operasi Militer (DOM) yang terjadi di wilayah tersebut. Selama tiga hari, peserta pelatihan dibekali kemampuan advokasi untuk mendorong terciptanya kebijakan di tingkat lokal, kaitannya dengan pengakuan dan pemulihan para penyintas dan keluarganya yang masih hidup.

Pernyataan Husna tersebut di atas sekaligus menggambarkan betapa pentingnya mendorong lahirnya kebijakan di tingkat lokal, bukan sekedar pendampingan korban, agar agenda penyelesaian mampu menyasar aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik lokal yang kerapkali tidak mampu diatasi oleh kebijakan nasional. Oleh karena itu, kebijakan lokal yang hendak didorong juga harus mampu menjawab persoalan hak asasi manusia yang dibutuhkan oleh para penyintas.

“Kendati dalam praktiknya telah banyak masyarakat sipil yang mengaplikasikan kemampuan-kemampuan khusus terkait dengan advokasi kebijakan, dengan mengacu pada instrumentasi hak asasi manusia, kenyataannya masih jarang diletakkan sebagai fundamen perencanaan dalam agenda advokasi kebijakan masyarakat sipil. Penggunaan hak asasi manusia sebagai perangkat advokasi, kenyataannya hingga kini, masih sebatas pada penggunaannya sebagai pilihan-pilihan normatif sebagai dasar pembentukan kebijakan,” tutur Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM, dalam pernyataan pengantar pelatihan.

Sejumlah daerah yang telah memiliki kebijakan lokal, yang sekaligus juga menjadi wilayah kerja peserta pelatihan salah satunya adalah Kota Palu, yang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Palu tentang RANHAMDA. Melalui peraturan ini, pemerintah Kota Palu memberikan pengakuan atas keberadaan korban peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu, sekaligus mengupayakan pemulihan bagi mereka. Sementara daerah-daerah lain seperti Surakarta, Lampung Timur, Gunung Kidul dan Aceh Utara, tengah mengusahakan terbentuknya kebijakan daerah yang pada pokoknya merupakan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para korban.

Sejumlah persoalan yang dihadapi peserta pelatihan selama mengadvokasi kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat di daerah merentang ke berbagai aspek. Kota Palu, misalnya, kendati telah memiliki Perwali RANHAM dan sudah mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM, implementasi kebijakan masih terganjal komitmen kepala daerah baru. Di Gunung Kidul, Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM (FopperHAM) mengusahakan adanya anggaran yang proporsional bagi kelompok lanjut usia (lansia) yang juga mencakup para penyintas pelanggaran HAM tahun 1965. Sejumlah persoalan lain terkait dengan kurangnya perhatian pengambil kebijakan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di daerah sehingga masyarakat sipil dituntut untuk memiliki kemampuan berjejaring dengan pemerintah daerah.

Melalui pelatihan advokasi kebijakan ini, masyarakat sipil didorong untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mempengaruhi pengambil kebijakan agar tercipta kebijakan penyelesaian yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Pelatihan ini juga merupakan bagian dari agenda yang lebih luas dalam rangka mengoptimalisasikan sumber daya-sumber daya lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik di tingkat lokal. Pada akhirnya, membangun strategi dari tingkat lokal merupakan salah satu cara yang signifikan untuk membangun kepedulian pengambil kebijakan terhadap kehidupan para penyintas pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response