Menatap Masa Depan Pelaksanaan Rekomendasi UPR Indonesia Tahun 2017

retno

ELSAM, Jenewa- Pasca pelaksanaan sidang Tinjauan Universal Berkala atau Universal Periodic Review (UPR) Indonesia yang diselenggarakan di hadapan Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) di Jenewa, Swiss pada tanggal 3-5 Mei 2017, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyadari betul pentingnya peran pengawasan dari semua lini terhadap perbaikan situasi HAM di Indonesia.

Menurut Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Laporan HAM Indonesia oleh Kelompok Kerja UPR Dewan HAM PBB pada tanggal 18 Mei 2017 bahwa:

UPR merupakan salah satu elemen kunci Dewan HAM PBB yang mengingatkan 193 negara anggota PBB akan tanggung jawab mereka untuk menghormati dan melaksanakan HAM dan kebebasan dasar. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mengingkatkan kapasitas negara dalam memperbaiki situasi HAM dan menangani pelanggaran HAM di masing-masing negara.

Pada sidang tahun 2017, merupakan suatu kebanggaan bahwa Delegasi Republik Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum da HAM RI. Bahkan, pada saat itu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, dengan tegas menyatakan bahwa “Nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia sebagai negara demokratis dan sekaligus sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk.

Tidak hanya itu, animo negara anggota PBB untuk menghadiri sesi tinjauan Indonesia juga cukup tinggi. Dari 103 negara anggota PBB yang terdaftar untuk berpartisipasi dalam meninjau kinerja HAM Pemerintah Indonesia, 101 negara di antaranya memberikan rekomendasi bagi perbaikan situasi HAM di Indonesia.

Namun demikian, dalam proses UPR siklus ke-3 ini, Troika untuk UPR Indonesia (Belgia, Bangladesh dan Ekuador) mencatat setidaknya 225 rekomendasi yang telah disampaikan kepada Delegasi Republik Indonesia, dengan 150 rekomendasi di antaranya langsung diterima pada sesi Outcome UPR Indonesia, sementara 75 rekomendasi sisanya masih dalam pertimbangan Pemerintah Indonesia, yang akan direspon pada sidang Dewan HAM PBB sesi ke-36 yang akan berlangsung pada bulan September 2017 mendatang. Jumlah ini merupakan catatan terbesar sepanjang partisipasi Indonesia dalam mekanisme UPR.

Sebagai gambaran umum, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Luar Negeri RI telah membukukan ke-225 rekomendasi tersebut ke dalam 15 klaster rekomendasi yang mencakup:

  1. Hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia dan kelompok rentan lainnya (71 rekomendasi);
  2. Ratifikasi instrumen HAM PBB (32 rekomendasi);
  3. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama (21 rekomendasi);
  4. Penguatan institusi HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, RANHAM, dan kemitraan (17 rekomendasi);
  5. Pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan, kemiskinan dan hak-hak ekonomi dan sosial (17 rekomendasi);
  6. Perhatian terhadap kelompok LGBT (15 rekomendasi);
  7. Revisi KUHP (11 rekomendasi);
  8. Penghapusan hukuman mati (10 rekomendasi);
  9. Perdagangan orang/trafficking in persons (8 rekomendasi);
  10. Kerja sama dengan mekanisme HAM PBB (5 rekomendasi);
  11. Keadilan dan penegakan hukum (4 rekomendasi);
  12. Human rights defenders/HRD (4 rekomendasi);
  13. Perhatian terhadap Papua (4 rekomendasi);
  14. Perlindungan pekerja migran (3 rekomendasi); dan
  15. Jaminan dan perlindungan atas kebebasan menyatakan pendapat (3 rekomendasi).

Berdasarkan kelima belas klaster ini, tercatat hanya isu-isu terkait dengan kelompok rentan, hak ekonomi dan sosial, perlindungan pekerja migran, ratifikasi instrumen HAM internasional, serta penguatan institusi HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, RANHAM dan kemitraan strategis yang langsung diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam sidang UPR Indonesia pada bulan Mei yang lalu. Sementara itu, isu-isu seputar jaminan kebebasan beragama (kaitannya dengan kelompok minoritas), hukuman mati, perhatian terhadap kelompok LGBT dan Papua, kerja sama dengan mekanisme HAM PBB, hingga isu ratifikasi Statuta Roma menjadi daftar rekomendasi yang masih dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Adapun atas realita itu, ELSAM mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan beberapa langkah yaitu; pertama, Pemerintah harus menegaskan kembali bahwa proses sidang UPR di hadapan Dewan HAM PBB bukan sekedar acara seremonial belaka, melainkan sebagai mekanisme untuk mengontrol jaminan penikmatan HAM di suatu negara, termasuk Indonesia, ke arah yang lebih baik lagi;

Selain itu, Pemerintah Indonesia harus segera melembagakan sistem UPR ini di tingkat nasional, mengingat luasnya cakupan rekomendasi yang diberikan oleh negara anggota PBB. Sehingga, perlu adanya kerja sama yang menyeluruh dengan semua pemangku kepentingan dalam merealisasikan rekomendasi-rekomendasi yang telah diterima tersebut.

Ketiga, Pemerintah Indonesia seharusnya bersedia untuk melibatkan semua pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, terhadap pembahasan 75 rekomendasi yang masih dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk diadopsi dalam sidang Dewan HAM PBB Sesi ke -36 pada bulan September 2017.

Penulis : Ruben Sumigar

Tags:
share on:

Leave a Response