IMPACT : Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kasus-kasus Perkebunan Kelapa Sawit

img_6733

ELSAM, Bogor- Agenda advokasi kasus perkebunan kelapa sawit menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan salah satu pemimpin global produksi kelapa sawit yang menimbulkan sejumlah dampak negative baik terhadap lingkungan maupun hak asasi manusia. Untuk meningkatkan perlindungan HAM,  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah menyelenggarakan 3 seri Pelatihan IMPACT (Indonesian Movement for Plantation and Human Rights Transformation Training) pada 20-24 Februari 2017, 3-7 April 2017 dan 17-21 Juli 2017 di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini ditujukan bagi pegiat hak asasi manusia dan aktivis masyarakat sipil yang aktif melakukan advokasi kasus-kasus perkebunan kelapa sawit.

Dalam pelatihan ini, peserta dikenalkan mengenai prinsip dan konsep dasar hak asasi manusia, instrumen Bisnis dan HAM, mekanisme HAM nasional dan internasional, resolusi konflik berbasis negara dan non negara.  Peserta diingatkan kembali untuk menagih negara dan perusahaan dalam mengantisipasi dan mencegah dampak negatif dari pembangunan, termasuk isu pemulihan. Hal ini ditujukan untuk mendorong implementasi nyata terhadap  Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP) yang memandatkan kepada Negara dan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mempromosikan dan menghormati HAM.

Untuk memperkaya jalan advokasi kasus konflik sawit, peserta dikenalkan prinsip dikenalkan sejumlah mekanisme pengaduan non negara, seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil),  Bank Dunia dan IFC (International Finance Corporation) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

“Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman mekanisme-mekanisme non litigasi baru khususnya pengaduan internasional. Walaupun kita berbeda wilayah, akan tetapi kita memperjuangkan isu yang sama. Keterlibatan RSPO juga memungkinkan perusahaan dapat dilibatkan untuk bertukar pemahaman terkait penghormatan HAM.” Pendapat Taslim, salah satu peserta pelatihan IMPACT dari LBH Palembang.

Hal ini juga diutarakan oleh Adelien Cherly Mengko dari Perkumpulan Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S) Sulawesi Utara. Bahkan Adelien berharap aka nada pelatihan lanjutan. “Saya harap ada pelatihan selanjutnya untuk lebih memperkuat jaringan demi membantu masyarakat dampingan dalam menghadapi masalah.” Jelasnya.

Pelatihan ini dihadiri oleh 60 peserta dari organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berasal dari daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan, Bandar Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pembelaan dan advokasi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu para aktivis untuk memiliki pemahaman mengenai hak asasi manusia serta mekanismenya baik di tingkat Internasional, regional dan nasional sehingga dapat digunakan dalam memfasilitasi masyarakat dalam mengakses keadilan, termasuk penggunaan mekanisme RSPO itu sendiri.

“Setelah mengikuti pelatihan IMPACT, peserta dapat mencoba menggunakan mekanisme-mekanisme pasar selain mekanisme negara sebagai alternatif dalam melakukan pembelaan dan penanganan konflik, termasuk pemulihan bagi korban operasional industri perkebunan.”  Jelas Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM pada penutupan pelatihan yang dilaksanakan pada 21 Juli 2017 di Bogor.

Penulis : Antalasi Febrisa
Editor : Lintang Setianti

 

share on:

Leave a Response