Ahli: Rumusan Norma Makar Dalam KUHP Yang Tidak Jelas Bisa Jadi Pasal Subversif

screenshot_2017-08-10-10-54-15_com-google-android-youtube

Jakarta 24/07/2017- Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materiil pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar pada hari Senin 24 Juli 2017. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan DPR, keterangan ahli hukum pidana, ahli antropologi/politik kebudayaan Papua dan keterangan saksi fakta dari para pemohon.

Tidak hanya praktisi hukum, civitas akademika ilmu hukum juga mengalami kebuntuan yang sama ketika diminta menafsirkan pasal-pasal makar di KUHP. Kebuntuan itu disebabkan tidak jelasnya frasa “aanslag” yang telah diartikan begitu saja menjadi “makar” tanpa dibarengi dengan definisi yang dapat menjamin asas kepastian hukum dan asas predikbilitas tinggi sebagai norma pidana di KUHP.

“Ada permasalahan baik dari segi definisi norma maupun penerapan ketika berbicara tentang tindak pidana makar. Saya melihat pasal-pasal tersebut sama sekali tidak menjelaskan apa itu definisi makar, karena hanya langsung menyebut frasa makar. Ketika mencari definisi makar diberbagai literatur selalu merujuk kepada Pasal 87 KUHP yang selalu dikaitkan dengan pasal 53  yang tadi juga disebutkan oleh pihak DPR.” Jelas Made Darma Weda, salah satu dosen pidana di Fakultas Hukum Univeristas Krisnadipayana yang menjadi saksi ahli dalam sidang pada hari Senin, 24 Juli 2017 kemarin.

Menurut Made Darma, pasal tersebut menyatakan bahwa makar digunakan untuk suatu perbuatan sudah ada. Dalam artian, kehendak si pelaku sudah nampak berupa permulaan pelaksaanaan dalam arti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 KUHP.

“Sehingga menurut saya rumusan itu bukanlah definisi, hal ini lah yang sangat bias sehingga menimbulkan berbagai penafsiran penggunaan pasal makar sesuai selera rezimnya,” tegas Made Darma Weda.

Made Darma menjelaskan, dalam hukum pidana, rumusan norma yang tidak jelas serta menimbulkan pengertian yang berbeda diantara penegak hukum, harus dihindari. Jaminan pemenuhan asas legalitas seperti asas lex stricta, scripta, certa, dan lex previa harus dipenuhi dalam setiap rumusan pasal-pasal tindak pidana di KUHP. Akan tetapi dalam perkembangan rancangan KUHP saat ini yang dia ketahui, belum menjelaskan definisi utuh terkait tindak pidana makar ini. Dampaknya penggunaan pasal menjadi problematik secara norma, dan tidak menjamin pemenuhan asas legalitas yang menjadi ruh dalam hukum pidana. Oleh karena itu, dalam konteks norma, tindakan makar ini harus dirumuskan, didefinisikan, dijabarkan dalam bentuk perilaku, bisa saja diartikan kembali kepada definisi aslinya versi belanda yaitu “aanslag” (belanda) yang berarti serangan atau “aanval” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (Misdadige Aanranding).

“Sangat bahaya bila definisi makar yang saat ini berlaku masih diterapkan, karena kita mengetahui pasal-pasal ini ditujukan untuk melindungi pemerintah. ‘’Ketidakjelasannya pasal ini, bisa saja menjadi seperti pasal-pasal subversif dahulu yang begitu mudah dijadikan alat penguasa untuk mengkriminalisasi mereka yang tidak sependapat dengan pemerintah, seperti yang sudah dirasakan oleh para pemohon tersebut.” Lanjut Made.

Gagal Memahami Ekpresi Politik dan Budaya Orang Papua

Dari perspektif keilmuan yang berbeda, I Ngurah memberikan gambaran antropologis tentang kebiasaan dan budaya Papua yang kerap kali disalah artikan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan. “Budaya Papua selama ini dihidupkan tiap generasi dalam menjaga kelesteraian ekpresei seni dan budayanya, dianggap sebagai momok dan ancaman serius bagi kita.” Jelas I Ngurah dalam kesaksiannya sebagai ahli di sidang, Senin 24 Juli 2017.

Menurut Ngurah, pemerintah dan aparatusnya telah melanggengkan stigmatisasi dengan melabelisasi gerakan-gerakan dan ekspresi politik orang Papua sebagai bentuk separatisme, makar atau perlawanan terhadap negara. Hal-hal ini selalu dikonstruksi oleh negara dan aparatusnya sedemikian rupa dengan tipu muslihat dan pembakaran (istilah keseharian di Papua untuk menggambarkan melebih-lebihkan, provokasi), negara kemudian menebarkan propaganda di tengah masyarakat dengan berbagai macam cara.

Ahli antropologi dan politik kebudayaan Papua itu lanjut menjelaskan bahwa budaya Papua itu sangat kental dengan kumpul-kumpul bersama untuk berbagi permasalahan hingga menyatukan pendapat. Kegiatan kumpul-kumpul ini kemudian yang kita salah tafsirkan sebagai bentuk pemufaktan jahat atau persengkokolan jahat untuk menggulingkan pemerintah. Dengan demikian bila itu dikonstruksikan sedemikian lama maka Kita sebenarnya sedang merendahkan martabat dan harkat orang Papua yang mempunyai falsafah kebudayaan, falsafah kehidupan, praktik kebudayaannya, praktik keseniannya karena kita hanya memahami dari kulit luarnya saja.

Dampaknya Undang-Undang Makar menjadi salah satu ‘hantu’ yang mengancam kebebasan ekspesi budaya Papua. Hal ini menurut I Ngurah tercermin dari studi antrologis yang menunjukan dampak serius seperti ketakutan, trauma, berurusan dengan aparat keamanan, yang kemudian menjadi enggan dan tertutup dalam menyampaikan pendapat. Situasi tersebut merupakan bentuk diskriminatid dan stigmatisasi yang dilanggengkan melalui produk hukum.

“Studi-studi antropologis saya menunjukkan bahwa dampaknya buruk bagi budaya Papua jelas. Mereka ketakutan, trauma jika berurusan dengan aparat keamanan, kemudian menjadi tertutup untuk menyampaikan pendapat karena ancaman itu. Jadi, saya kira problem diskriminatif dan stigmatisasi itu yang dilanggengkan. Salah satunya melalui produk-produk hukum yang mengekang kebebasan orang Papua. Selain itu diterjemahkan dalam berbagai bidang, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemerintahan, dan lain sebagainya,” tegas I Ngurah.

Termasuk diskriminasi terhadap kebudayaan tarian dari Papua. Dalam aksi demonstrasi, masyarakat Papua menampilkan tari-tarian, salah satunya orang Dani di Wamena, mereka memakai koteka dan mengecar seluruh bagian tubuh dengan warna hitam dan kapur. Sambil meneriakan ‘wah wah’ berkali-kali tanda keselamatan sebagai bagian dari ekspresi budaya. Namun kerap kali aksi tersebut dianggap menyebarkan ketakutan karena terkesan barbar dan lebih rendah dari kebudayaan orang luar Pulau Papua. “Aparat keamanan itu menganggap hal itu adalah ancaman ancaman, itu dianggap sebagai teror bagi mereka, ancaman, dan perilaku yang mungkin tidak kita dapatkan di negara yang lain atau di wilayah yang lain. Jadi, saya kira ada problem pemahaman itu,” lanjut I Ngurah.

I Ngurah juga menjelaskan mengenai makna pengibaran bendera bintang kejora yang merupakan simbol kultural. Selama ini, pengibaran bendera bintang kejora oleh masyarakat Papua akan dianggap separatis atau makar, tanpa mengetahui makna dari bendera tersebut. I Ngurah berpendapat bahwa memahami bendera harus dilihat dalam bidang kebudayaan.

“ Saya setuju dengan pendapat Gus Dur bahwa Ini (bendera bintang kejora- red) simbol kultural orang Papua yang berada di bawah bendera merah putih NKRI. Maka dari itu, bendera itu adalah simbol kultural orang Papua dan dia tetap harus berada di bawah sang saka merah putih. Sekarang ini banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia terkait ekspresi nasionalisme orang Papua terhadap bendera merah putih, seperti penelitiannya di Biak, di daerah Teluk Cendrawasih ini maskawin orang Biak adalah mengibarkan bendera merah putih dan hal itu dijadikan sebagai peristiwa yang sakral bagi mereka.” Jelas I Ngurah.

Dituduh Makar, Hak-Hak Konstitusional Eks GAFATAR Terlanggar

Rentetan peristiwa kasus-kasus makar yang marak terjadi di rezim kepemimpinan Jokowi, juga dialami oleh anggota eks organisasi GAFATAR. Para pemimpin organisasi ini telah didakwa melakukan tindak pidana makar sebagaiamana yang diatur dalam Pasal 110 ayat 1 jo. Pasal 107 ayat 2 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, walaupun pada akhirnya hingga tingkat banding tuduhan makar tersebut tidak terbukti.

“Kami sangat menjunjung tinggi nasionalisme dan pernghormatan terhadap Pancasila. Bahkan di tingkat skala nasional, kami telah melakukan dialog kebangsaan pada tanggal 25 Mei 2012 di Gedung Joang ’45 Jakarta dalam peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2012 dengan tema 1000 Aksi Peduli Negeri. Kemudian, upacara bendera memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI 67 di Lapangan LPP RI Cimanggis Depok, yang pada saat itu juga ada perwakilan dari Pemerintah Kota Depok,” ujar Yudi Pratama, anggota eks-Gafatar  yang menjadi saksi Pemohon dalam Sidang MK Makar ini.

Diketahui tuduhan makar semakin menguat ketika orgnasasi Gafatar dibubarkan dan dibentuknya organisasi baru yang bernama Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN). Tuduhan itu berlanjut di kursi pesakitan, dimana JPU mendakwa eks pimpinan GAFATAR, yakni Mahful Muis Tumanurung, Drs. Abdussalam alias Ahmad Moshaddeq, dan Andry Cahya, dengan dakwaan makar disebabkan alasan atau landasan sebagai berikut : (1) Dalam agenda Kongreslub GAFATAR diduga telah terjadi pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara mendeklarasikan organisasi baru bernama “Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara” yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dugaan bahwa pelantikan kepengurusan NKTN di beberapa wilayah sebagai upaya untuk menandingi dan menggantikan pemerintahan NKRI.

“Kami anggota eks GAFATAR menolak dengan tegas segala dakwaan makar yang disampaikan oleh Negara melalui JPU. GAFATAR adalah organisasi sosial berasaskan Pancasila yang selama itu selalu berkarya dan berpartisipasi aktif membangun bangsa selalu diajarkan nilai-nilai luhur Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Pasca pembubaran GAFATAR dan pembentukan NKTN di dalam Kongreslub tidak pernah ada mufakat jahat ataupun niat sekecil apapun untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. NKTN hanyalah nama organisasi yang sedang fokus pada kegiatan positif yaitu program kedaulatan pangan yang itu juga masuk dalam Nawacita Pemerintah. Terkait menggunakan istilah presiden dan wakil presiden hanyalah nomenklatur struktur organisasi, seperti yang lumrah digunakan oleh organisasi-organisasi lainnya bahkan Partai Politik juga masih ada yang menggunakan istilah itu,” tegas Yudi.

Yudi menjelaskan walaupun tuduhan makar itu akhirnya tidak terbukti, sejumlah anggota eks GAFATAR banyak mengalami pelanggaran HAM, seperti hak warga negara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, mereka tidak memiliki tempat tinggal akibat pengusiran. “Kami mengalami stigmatisasi dan diskriminasi karena tuduhan makar tersebut. Pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara, hak atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi, hak atas kesejahteraan, hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Dampak signifikan lainnya adalah beberapa kawan kami mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dituliskan ‘terlibat organisasi atau sebagai pelaku kriminal.’

Dalam Putusan No. No.1107/Pidsus/2016/PN Jakarta Timur, Majelis Hakim memutuskan para terdakwa pemimpin eks organisasi GAFATAR tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana makar sebagaiaman dakwaan JPU. Dalam pertimbanganya berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terpenuhinya unsur-unsur delik makar seperti Permufakatan akan melakukan kejahatan makar, dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah, dan Pemimpin dan pengatur makar. Pertimbangan majelis hakim tersebut, juga ditemukan dimana majelis hakim menemukan kemandekan akan definisi makar yang belum diatur dalam KUHP sehingga terbukti bagaimana para penegak hokum terjebak dalam ketidakpastian hukum pasal ini.

share on:

Leave a Response