Advokasi Berbasis Bukti: Keterampilan untuk Perubahan Kebijakan

img_7113

ELSAM – Jakarta. Gerakan masyarakat sipil yang berhasil tidak hanya diperlihatkan melalui kemampuannya mengorganisasikan massa secara efektif melainkan juga bagaimana memanfaatkan pengorganisasian untuk mendorong adanya perubahan kebijakan yang baik. Perubahan taraf hidup masyarakat dan akses terhadap hak asasi manusia mustahil dapat terjadi jika tidak diiringi dengan perubahan kebijakan publik yang memungkinkan terciptanya situasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil dituntut tidak hanya mampu mengorganisasi dirinya di tingkat akar rumput (grass root) namun juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendorong adanya perubahan kebijakan publik yang mendukung pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.

Kepedulian terhadap kapasitas masyarakat sipil dalam mendorong perubahan kebijakan menjadi alasan utama terselenggaranya “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti” sebagai bagian dari pelaksanaan Program Peduli Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelatihan ini dikelola oleh Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) bersama-sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan diperuntukkan bagi mitra-mitra organisasi masyarakat sipil di bawah Program Peduli. Sebanyak 26 orang yang berasal dari 17 mitra Program Peduli berpartisipasi dalam pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Agustus 2017 di Puri Avia, Bogor.

Dalam pembukaannya, Anik Wusari, Direktur Eksekutif IKA mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan yang pertama dari fase ketiga Program Peduli yang bertujuan untuk mendorong adanya perubahan kebijakan publik.

 “IKA bersama-sama dengan teman-teman mitra, khususnya ELSAM, telah lama bekerjasama untuk mendorong adanya inklusi sosial, terutama tergabung di dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) untuk mendorong adanya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Anik Wusari.

Pelatihan ini sendiri bertujuan salah satunya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi dan berbagai varian pendekatan dalam advokasi kebijakan, terutama keterampilan dalam mengaplikasikan strategis advokasi berbasis bukti. Setidaknya ada empat hal yang disampaikan di dalam materi pelatihan yaitu pengetahuan mengenai advokasi kebijakan secara umum, pengetahuan ihwal advokasi kebijakan berbasis bukti, pendekatan advokasi berbasis hak dan keterampilan membangun aliansi baik melalui media maupun lobby. Difasilitasi oleh Herizal (fasilitator pelatihan HAM senior), pelatihan ini diisi oleh sejumlah narasumber antara lain Dony Hendrocahyono (INSIST), Arfi Bambani (AJI), Indriaswati D. Saptaningrum, Wahyudi Djafar dan Adzkar Ahsinin (ELSAM).

Herizal memandu peserta pelatihan untuk mengeksplorasi pengalaman advokasi yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga mitra Program Peduli di tingkat lokal. Dalam sesi yang difasilitasi olehnya, Herizal menekankan bahwa tujuan advokasi kebijakan terdiri dari tiga area yaitu isi kebijakan, struktur kebijakan dan kultur kebijakan.

“Jika menyasar isi kebijakan, kita juga harus melihat apakah yang hendak diadvokasi berupa regulasinya, program atau perilaku/tindakan yang terkait dengan kebijakan yang hendak didukung atau diubah,” ucap Herizal.

Dalam kesempatan yang berbeda, Dony Hendrocahyono mengamini pernyataan Herizal. Lebih lanjut dia menambahkan, “Advokasi itu harus taktis. Karena tujuan dari advokasi adalah menang, maka kita harus menetapkan sasaran advokasi secara logis. Jangan menetapkan sasaran advokasi terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu minimalis. Berbeda dengan revolusi, advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakat yang lebih luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap maju.”

Wahyudi Djafar dan Adzkar Ahsinin secara paralel menyampaikan materi terkait dengan pengetahuan dan keterampilan membangun advokasi kebijakan. Adzkar Ahsinin mengingatkan bahwa dalam advokasi kebijakan, politik anggaran juga perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana isu tertentu menjadi perhatian pemerintah. Indriaswati Saptaningrum dan Arfi Bambani menekankan pada kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk melatih keahlian memilih aktor (pengambil kebijakan maupun media massa) yang berguna untuk mempercepat agenda advokasi kebijakan masyarakat sipil.

Edi Arsadad, peserta dari PK2TL Lampung yang bekerja untuk korban kekerasan Talang Sari, mengatakan, “Penggunaan media sosial juga penting untuk mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan.”

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response