“Seleksi Komnas HAM; Ada Apa Dengan Rekam Jejak 60 Calon Komisioner?”

img_4594
Rilis Pers
Koalisi Selamatkan Komnas HAM

“Seleksi Komnas HAM; Ada Apa Dengan Rekam Jejak 60 Calon Komisioner?”

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-undang (UU 39 tahun 1999 tentang HAM, UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis) untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan penegakan HAM, pada periode 2012-2017 mengalami kemunduran yang begitu drastis. Laporan evaluasi dari aliansi masyarakat sipil Selamatkan Komnas HAM –yang telah disampaikan ke media dan panitia seleksi sebelumnya— menilai ada sejumlah catatan buruk antara lain dalam hal akuntabilitas kinerja penanganan kasus yang buruk; kapasitas dan pemahaman HAM yang belum merata di kalangan komisioner; tidak ada independensi, integritas dan kredibilitas; serta adanya temuan korupsi dan maladministrasi yang melembaga berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) dalam proses seleksi calon Anggota (komisioner) periode 2017-2022 yang memasuki tahap memilih 28 calon terbaik. Sebelumnya 60 calon telah mengikuti Uji Publik pada 17-18 Mei lalu. Setelah itu Koalisi masyarakat sipil telah melakukan penelusuran rekam jejak dan penilaian terhadap 60 calon tersebut. Rekam jejak yang dimaksud mencakup indikator Kapasitas, Integritas, Kompetensi dan Independensi para Calon Anggota yang harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan layak atau tidaknya calon untuk lanjut ke tahapan seleksi berikutnya. Metode pengambilan data yang dilakukan antara lain dengan wawancara (Calon Anggota, Lingkungan Sosial, Lingkungan Kerja); observasi; pemantauan media massa dan media sosial calon; dan catatan selama proses dialog publik. Dari hasil penelusuran tersebut kami melakukan penilaian obyektif dengan melibatkan ahli independen dari kalangan akademis, mantan komisioner terpilih dan pakar.

Adapun hasil penelusuran dan penilaian tersebut, kami mendapatkan ada 19 calon memiliki kompetensi yang sangat baik, 23 calon memiliki kompetensi yang cukup baik dan 5 calon masih harus mendalami isu-isu HAM. Ada lima calon menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan. Dari segi independensi ditemukan ada 13 orang yang berafiliasi ke partai politik, 13 orang berafiliasi dengan industri/korporasi dan 9 orang memiliki kaita dengan organisasi atau kelompok radikal. Sedangkan dilihat dari segi Kapasitas ada 11 orang yang memiliki masalah dalam hal kerjasama, 16 orang dalam hal komunikasi, 9 orang dalam hal pengambilan keputusan, 12 orang dalam hal kinerja, dan 12 orang bermasalah dalam menjalankan prinsip manajerial. Melihat dari segi integritas didapatkan temuan, 5 orang terkait masalah korupsi/gratifikasi, 11 orang dalam hal kejujuran, 8 orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman.

Berbasiskan hal-hal di atas, koalisi dan ahli independen melakukan penilaian dengan mengkuantifikasi (scoring) terhadap 60 calon. Dari penilaian tersebut kami akan sampaikan ke Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM 2017-2022 pada hari Senin (03/07) esok. Upaya kami ini sebagai salah satu tahapan dari proses mengawal seleksi Komnas HAM yang masih akan kami lakukan ke depan. Tujuan utama kami ialah untuk penguatan dan reformasi Komnas HAM demi peningkatan kualitas penegakan hak asasi setiap warga Indonesia.

Narahubung
Totok Yuliyanto (PBHI) +6282297771782
Zico Mulia (KKPK) +6282114096051
Andi Muttaqien (ELSAM) +628121996984
share on:

Leave a Response