Penerbitan Perppu No. 2/2017, Potensial Mengancam Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi

pembubaran-ormas-1

Siaran Pers ELSAM

Penerbitan Perppu No. 2/2017, Potensial Mengancam Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi

(Jakarta, 14 Juli 2017) Desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organsasi, justru direspon berbeda. Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas, untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi, dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam UU Ormas. Secara umum, membaca substansinya, Perppu No. 2/2017 materinya hampir senada dengan UU No. 8/1985 tentang Ormas, maupun TAP MPRS No. 25/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk membubarkan suatu organisasi tanpa melalui proses peradilan. Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi kita. Rezim hak asasi manusia dan demokrasi menghendaki adanya campur tangan peradilan, sebagai manifestasi dari sistem checks and balances, dalam setiap tindakan pembubaran suatu organisasi, sekaligus memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi.

Oleh karenanya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melihat langkah hukum pemerintah dalam merespon ekpresi politik organisasi masyarakat yang dilabel “anti pancasila”, adalah salah. Lepas dari perbedaan konteks politik yang melatarinya, pemerintah justru terkesan tidak belajar dari kesewenang-wenangan di masa lalu, ketika membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses hukum/peradilan. Sebut saja pembubaran Pemuda Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) di era tahun 80 an, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengacu pada UU No. 8/1985, maupun pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), yang semata-mata hanya mengacu pada TAP MPRS No. 25/MPRS/1966. Bahkan terhadap PKI, tidak hanya organisasinya yang dibubarkan, tetapi juga anggota-anggotanya dipersekusi tanpa proses hukum.

Kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dilindungi, sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 22 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12/2005. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ICCPR, menegaskan, meski kebebasan berserikat/berorganisasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), tindakan pembatasan hanya dapat dilakukan sepanjang hal itu diatur oleh hukum (prescribed by law) dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan keamanan nasional (national security) atau keamanan publik (public safety), ketertiban umum (public order), perlindungan akan kesehatan atau moral publik, atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Lebih jauh, kaitannya dengan pembubaran, sebagai tindakan pembatasan yang dianggap paling kejam, tindakannya harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip due process of law sebagai pilar dari negara hukum, dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem), serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.  Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, mulai dari peringatan (notification), penghentian kegiatan, sanksi administratif, hingga pembekuan sementara. Tegasnya, tindakan pembubaran semestinya ditempatkan sebagai upaya terakhir (the last resort), jika upaya-upaya lainnya telah dilakukan.

Dalih keadaan darurat dan kegentingan yang memaksa, yang dijadikan pemerintah sebagai alasan dalam penerbitan Perppu tersebut, juga jauh dari memadai. Dalam hukum internasional ada sejumlah pra-syarat ketika negara akan menyatakan keadaan darurat, antara lain: (i) adanya ancaman bagi kehidupan bangsa dan eksistensinya; (ii) mengancam integritas fisik penduduk, baik di semua atau sebagian wilayah; (iii) mengancam kemerdekaan politik atau integritas wilayah; (iv) terganggunya fungsi dasar dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mempengaruhi kewajiban perlindungan hak-hak warga negara; (v) keadaan darurat dinyatakan secara resmi melalui sebuah deklarasi keadaan darurat; (vi) ancamannya bersifat aktual atau akan terjadi; (vii) tindakan pembatasan diizinkan untuk pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum; dan (viii) bersifat temporer atau dalam periode waktu tertentu. Sementara Perppu dapat dikeluarkan hanya karena suatu keadaan bahaya atau karena alasan-alasan yang mendesak, sementara proses legislasi di DPR tidak dapat dilaksanakan, sehingga atas dasar keyakinan presiden dapat mengeluarkan peraturan yang materinya setingkat dengan undang-undang.

Merespon hal tersebut, untuk memastikan masa depan perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, sebagai bagian penting dari kelanjutan proses demokratisasi di Indonesia, ELSAM menekankan kepada:

  1. DPR untuk menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena materinya jauh dari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan sipil dan the rule of law;
  2. Mahkamah Konstitusi memastikan proses yang fair trial dalam pengujian Perppu No. 2/2017, dengan secara konsisten menerapkan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan pengujian UU Ormas sebelumnya. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan jantung dari sistem demokrasi, oleh karena itu negara tidak diperkenankan untuk campur tangan terlalu jauh. Apalagi melakukan tindakan pembatasan yang sifatnya eksesif, yang dapat berakibat pada terganggunya pelaksanaan hak tersebut. Seluruh tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini mustimengacu pada kerangka pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia.

Jakarta, 14 Juli 2017

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif ELSAM 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon 0812 1996 984 atau Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon 0813 8208 3993

share on:

Leave a Response