Negosiasi Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Mengabaikan Pemulihan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Tidak Menjadi Pertimbangan

605873-03262820112015-freeport-big-gossan-1-565f1e7724afbd8f0a5ea400

cropped-logo-elsam-thumb.png

Siaran Pers ELSAM

Negosiasi Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia
Mengabaikan Pemulihan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Tidak Menjadi Pertimbangan

Jakarta, 6 Juli 2017 – Pada tanggal 4 Juli 2017 lalu, sejumlah menteri menggelar pertemuan untuk membahas kelanjutan bisnis PT Freeport Indonesia. Dalam pertemuan tersebut sejumlah menteri tersebut membahas empat hal terkait PT Freeport, yakni perpanjangan operasi Freeport, pembangunan smelter, divestasi saham serta stabilitas investasi.

Walaupun belum diputuskan apakah izin operasi PT Freeport Indonesia akan diperpanjang atau tidak, sayangnya pembahasan dalam pertemuan sejumlah tersebut mengabaikan hal yang paling penting. Nasib masyarakat asli Papua serta lingkungan yang mengalami dampak dari operasi PT Freeport Indonesia selama ini sepertinya tidak menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Keterlibatan masyarakat yang mengalami kerugian dari operasi PT Freeport Indonesia selalu saja diabaikan oleh pemerintah.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 6 (enam) pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia, yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya tahun anggaran 2013-2015. Salah satu pelanggaran yang ditemukan BPK tersebut adalah penambangan PT Freeport Indonesia menimbulkan kerusakan karena membuang limbah operasional di sungai, muara dan laut. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp 185 triliun.

Di sisi lain, BPK juga menyatakan PT Freeport Indonesia telah menggunakan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport, minimal 4.535,93 hektare, sejak 2008 hingga 2015. Akibatnya negara berpotensi merugi sekitar Rp 270 miliar karena kehilangan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Tentu saja, kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah dan penggunaan hutan lindung tanpa izin tersebut juga merugikan masyarakat yang berada di sekitar hutan tersebut. Masyarakat kehilangan hak atas air serta lingkungan hidup yang layak.

Selain itu, PT Freeport Indonesia juga disinyalir telah melanggar aturan ketenagakerjaan yang berlaku karena telah melalukan PHK kepada 4.000 pekerja secara sepihak. PHK tersebut dilakukan oleh PT Freeport Indonesia karena ribuan pekerjanya melakukan aksi mogok kerja sejak tanggal 1 Mei 2017. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga telah memberikan peringatan kepada PT Freeport Indonesia terkait PHK massal ini, namun tidak dihiraukan oleh perusahaan tersebut.

Berbagai permasalahan yang muncul seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah ketika ingin membahas kelanjutan bisnis PT Freeport Indonesia. Perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia selama ini tidak pernah membahas pemulihan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah konsesi PT Freeport Indonesia. Padahal, seluruh hasil perundingan dan kebijakan yang dihasilkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan perlindungan lingkungan hidup di tanah Papua.

Pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan dan menyiapkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar rela pertambangan pasca habisnya bahan-bahan minerba di wilayah operasi PT Freeport Indonesia untuk 10 atau mungkin 50 tahun yang akan datang. Pemanfaatan seluruh sumber daya alam yang berada di tanah Papua seharusnya dipergunakan bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat Papua.

Berbagai hal di atas seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia ketika bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Melibatkan masyarakat Papua dalam setiap negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia juga harus dilakukan. Jangan hanya mementingkan kepentingan PT Freeport Indonesia, yang kemudian akan mengorbankan kepentingan masyarakat Papua.

Jakarta, 6 Juli 2017

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon 0812 1996 984 atau Ari Yurino (Staf Advokasi HAM ELSAM), telepon 0858 8206 3232

share on:

Leave a Response