Menggunakan Mekanisme Lembaga Keluhan Bank Dunia Untuk Advokasi Konflik Sawit di Indonesia

rio

ELSAM, Bogor- Peningkatan permintaan terhadap minyak kelapa sawit di tingkat global berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia termasuk di Indonesia. Pada perkembangannya, penyelesaian konflik telah melahirkan beberapa mekanisme anyar yang dapat dilakukan dalam advokasi konflik pembangunan. Salah satunya menggunakan mekanisme penanganan keluhan yang disediakan bank dunia. Berdasarkan tren tersebut, ELSAM menyelenggarakan Pelatihan IMPACT (Indonesian Movement for Plantation and Human Rights Transformation) untuk beberapa masyarakat sipil di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Juli 2017 di Bogor.

Dalam pelatihan ini diuraikan strategi-strategi penyelesaian kasus-kasus perkelapasawitan yang bervariasi, sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang sudah ada, baik secara yudisial, maupun non-yudisial.  Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak korban adalah melalui penanganan keluhan dalam sistem bank dunia.  Seperti yang dijelaskan oleh Rio Ismail (the Ecological Justice) di hari ketiga pelatihan, Bank Dunia mempunyai dua tema utama yaitu menghentikan kemiskinan “Poverty”, dan Mempromosikan kesejahteraan “Prosperity”.  Dua tema tersebut menunjukkan sisi baik dari Bank Dunia, akan tetapi juga menunjukkan sisi negatif dari segi skema pendanaan.

“Bank Dunia adalah specialized agency di bawah PBB, oleh karena itu, seharusnya tunduk pada berbagai konvensi dan kovenan internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia.  Namun banyak proyek-proyek yang justru berpotensi, bahkan telah memunculkan berbagai pelanggaran HAM,” jelas Rio Ismail dalam Pelatihan IMPACT .  Atas desakkan Majelis Umum PBB, Bank Dunia menciptakan sistem perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia, beserta mekanisme keluhannya.

Dalam memantau bank dunia, masyarakat sipil perlu terlebih dahulu mengetahui siklus proyek bank dunia yang terdiri dari enam tahap, yaitu:  1) Kerangka Kerjasama Negara (Country Partnership Framework); 2) Identifikasi, 3) Persiapan, Penilaian, dan Persetujuan Dewan (Preparation, appraisal and board approval); 4) Implementasi dan Supervisi; 5) Implementasi dan Penyelesaian; 6) Evaluasi.

Tiga tahap pertama dari siklus tersebut paling sering terjadi permasalahan karena prosesnya tidak transparan dan bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak tahu rencana proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Akibatnya konflik tanah sering terjadi karena masyrakat merasa tanahnya dirampas untuk keperluan proyek yang sudah disetujui dan didanai oleh Bank Dunia.

Dalam situasi demikian, Rio Ismail menyatakan perlunya pemantauan khusus dari masyarakat terkait rencana kerja proyek yang didanai Bank Dunia. Setidaknya ada tiga hal yang harus dipantau oleh masyarakat sipil yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana-rencana pembangunan daerah, buku biru/blue book yang merupakan daftar proyek-proyek untuk mendapatkan pinjaman Bank Dunia, serta buku hijau/green book yang merupakan daftar proyek-proyek yang sudah mendapatkan pinjaman.”  Jelas Rio.

Selain proses pemantauan, terdapat pula empat kelembagaan penanganan keluhan dalam Bank Dunia yang harus dimanfaatkan masyarakat sipil dalam menangani konflik akibat proyek-proyek tersebut, di antaranya adalah: 1) Inspection Panel (IP), Grievance Redress Service (GRS), Institutional Integrity (INT), dan Compliance Advisor Ombudsman (CAO).  Menurut Rio Ismail, “Ketika melaporkan keluhan ke Bank Dunia, kita cukup mengirimkan laporan singkat, maksimal 2 halaman.  Jika mereka merespon, baru kita dapat mengirimkan laporan lengkapnya.”

Rio mengatakan bahwa dengan melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan pendanaan Bank Dunia, masyarakat sipil dapat menghindari terjadinya potensi-potensi konflik yang akan terjadi yang semakin meningkat di era pemerintahan Jokowi yang menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Mekanisme ini juga berguna dalam advokasi kasus perkebunan kelapa sawit. Penelusuran sumber dana dari perusahaan yang bermasalah dapat dilaporkan ke Bank Dunia. Apabila laporan diterima, maka Bank Dunia memiliki otoritas untuk menghentikan aliran dana untuk perusahaan tersebut yang mengakibatkan proyek dapat dihentikan.

Meskipun demikian, mekanisme lembaga bank penanganan keluhan dari Bank Dunia ini belum sepenuhnya efektif. Menurut Rio, ada dua hal yang menyebabkan mengapa  mekanisme penanganan keluhan itu belum efektif.

“Pertama, dalam kebijakan Bank Dunia, mekanisme penanganan keluhan itu hanya disediakan untuk keluhan yang terkait dengan pinjaman proyek. Tidak untuk pinjaman yang terkait dengan kebijakan, termasuk pinjaman untuk kategori “program for result (P for R)”. Padahal pinjaman untuk reform kebijakan dan PforR justru lebih banyak digelontorkan ke Indonesia. Kedua, kebijakan Bank Dunia yang mendorong country system/borrower system juga menjadi faktor penyebab mengapa mekanisne keluhan justru berujung pada upaya Bank Dunia sendiri untuk mengembalikan proses penanganannya kepada pemerintah dengan menggunakan sistem hukum negara.” Jelas Rio.

Namun sebagai bagian dari strategi advokasi jalur ini dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik karena dapat menekan perusahaan yang bermasalah untuk melakukan pemulihan terhadap masyarakat yang terdampak.

Penulis : Kania Mezariani

Editor :Lintang Setianti

share on:

Leave a Response