Catatan ELSAM Dalam Survei The UN Working Group On Business And Human Rights Terkait Akses Pemulihan

paulo-de-tarso_1

Catatan ELSAM Dalam Survei

The UN Working Group On Business And Human Rights

Terkait Akses Pemulihan

 

(Jakarta, 11 Juli 2017) Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM berupaya meningkatkan akses pemulihan efektif atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan korporasi. Salah satunya dengan menjalankan mandat Kelompok Kerja PBB yaitu mengeksplorasi pilihan dan membuat rekomendasi di tingkat nasional, regional dan internasional terkait mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan oleh kegiatan perusahaan, termasuk di daerah konflik. Dalam mendukung itu, ELSAM memberikan catatan kritis kepada Kelompok Kerja tersebut terkait mekanisme pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran hak asasi manusia.

Saat ini sedang Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM sedang mempersiapkan laporan tentang akses terhadap pemulihan yang akan dipresentasikan ke Majelis Umum PBB pada bulan Oktober 2017. Kelompok Kerja ini melakukan survei di negara-negara Anggota PBB dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui usaha negara anggota dalam menerapkan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Termasuk mengidentifikasi tantangan, peluang dan inovasi kebijakan di bidang ini.

Laporan Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM akan mengartikulasikan konsep sarana pemulihan yang efektif di bawah Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya laporan ini juga berusaha mengembangkan kerangka kerja untuk mewujudkan solusi efektif bagi pemegang hak dan menguraikan konsep reparasi dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis.

Pada tanggal 15 Juni 2017 ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil Indonesia yang fokus mengkaji dampak operasi korporasi terhadap HAM telah memberikan masukkan atas survei yang dilakukan Kelompok Kerja tersebut.

Setidaknya ada empat aspek mendasar yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan sebuah pemulihan responsif atas pelanggaran HAM terkait bisnis. Pertama, penguatan komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan dan menghargai putusan pengadilan. Kedua, kerangka hukum suatu negara yang memastikan individu, termasuk perusahaan bisnis untuk mencegah serta menghindari, menyebabkan atau memberikan kontribusi yang membahayakan pemenuhan HAM. Ketiga, perusahaan bisnis diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mewujudkan nilai HAM melalui serangkaian pelatihan dan keluhan internal. Keempat, negara perlu memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk kompensasi kepada para korban.

Demi mengefektifkan pemulihan, negara harus mengkombinasikan langkah preventif, redresif dan mengidentifikasi semua elemen terkait pemulihan. Melihat situasi domestik, ELSAM menganggap Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (NAP on B&HR) sangat krusial untuk menyusun agenda terkait pemulihan yang ada di pilar ke III UNGP’s.

Secara sentral, peran tuan rumah dan negara asal dibedakan pada tingkat prinsip dasar. Sesuai dengan Prinsip Dasar I UNGP, negara tuan rumah harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki penyalahgunaan tersebut melalui kebijakan, undang-undang, peraturan yang efektif dan ajudikasi.

Sementara tugas negara asal adalah mengatur aktivitas ekstrateritorial bisnis yang berdomisili di wilayah mereka dan atau yurisdiksi dihormati hak asasi manusia, sebagaimana dipersyaratkan di bawah Pedoman OECD tentang Perusahaan Multinasional dan Prinsip-prinsip G20 / OECD 2015 tentang Perusahaan Pemerintahan.

Terakhir, ELSAM merekomendasikan kepada The UN Working Group On Business And Human Rights agar dapat berkolaborasi dengan badan-badan di tingkat ASEAN seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Commission on The Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), and ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW). Tujuannya ialah menguatkan akses terhadap pemulihan di regional ASEAN.

 

Lampiran:

Individual Report on The Issue Relating to The Access of Remedy

share on:

Leave a Response