Uji Materiil Pasal Makar: Majelis Hakim Harus Jernih Melihat Permasalahan Kerugian Konstitusional

img_5913

ELSAM, Jakarta – Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materiil terhadap pasal makar yang diajukan masyarakat. Seperti yang telah diberitakan ELSAM sebelumnya, korban langsung ekspresi politik bersama sejumlah lembaga keagamaan dari Papua berinisiatif menguji pasal makar yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lihat berita Cerminan Ketidakpastian Hukum, Pasal Makar Diuji Ke Mahkamah Konstitusi). Alasan para pemohon tidak lain karena pasal-pasal tersebut telah melanggar hak konstitusional mereka. Termasuk pelanggaran terhadap jaminan kepastian hukum serta jaminan perlakuan yang sama di muka hukum yang melekat dan menjadi ciri dari negara hukum seperti Indonesia.

“Pasal-pasal makar ini kami mohonkan pengujiannya, karena sering digunakan sebagai alat kriminalisasi dan pembungkam kebebasan berekspresi masyarakat Papua. Pasal-Pasal ini sangat multitafsir dan tidak menjamin kepastian hukum, digunakan sewenang-wenang oleh kekuasaan rezim untuk menekan sikap kritis rakyatnya,” Tegas Andi Muttaqien, kuasa hukum para pemohon perwakilan Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara.

Andi menambahkan pasal-pasal makar ini sudah seharusnya tidak diberlakukan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Di samping itu, frasa “makar” dari pasal-pasal ini telah ditafsirkan begitu luas dan subjektif, sehingga tidak lagi sesuai dengan makna aslinya. Dalam Wetboek van Strafrecht, frasa “Aanslag” yang artinya “serangan”. Kesalahan penafsiran dan penyaduran dari “serangan” menjadi “makar” mengakibatkan perluasan makna yang selama ini disalahgunakan.

Tidak ada batasan yang jelas kapan seseorang dapat dikatakan melaksanakan “makar” dengan maksud menggulingkan pemerintah atau “makar” dengan maksud memisahkan diri dari Indonesia. Seperti yang dialami para pemohon, hanya karena mengibarkan bendera selain bendera Indonesia di pemakaman kerabatnya, mereka dituduh telah melakukan makar dan dipidana penjara sekian tahun. Padahal pada saat mengibarkan bendera tersebut, tidak ada niat menggulingkan pemerintah Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia, apalagi membawa peralatan militer yang dapat membahayakan keamanan nasional.

“Selama ini penerapan pasal-pasal makar telah mengkriminalisasi puluhan warga Indonesia termasuk para pemohon. Kami memohon Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan menyatakan pasal-pasal makar tersebut bertentangan dengan Konsititusi UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” lanjut Andi dalam menjelaskan petitum permohonan di persidangan.

Kekecewaan Para Pemohon Terhadap Sikap Majelis Hakim Konstitusi

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah melalui UU No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam prakteknya, pada tahap tersebut persidangan akan memeriksa kelengkapan administrasi perkara dan memeriksa kualifikasi pemohon untuk mengajukan permohonan atau dikenal dengan istilah memiliki legal standing. Termasuk pemeriksaan perkara yang dimohonkan apakah sudah sesuai dengan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam sidang pendahuluan ini, Majelis Mahkamah Konstitusi justru melakukan tindakan diluar ketentuan acara pemeriksaan, seperti memberikan masukan-masukan diluar substansi permohonan. Pendapat Majelis Hakim tersebut justru menunjukkan sikap antikritik dari pemerintah yang tidak ingin produk hukumnya diuji kemanfaatannya, kepastian hukum dan tujuan keadilannya. Padahal sudah jelas bahwa hak-hak konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan keberadaan.

“Jika pasalnya serta merta dibuang, bagaimana fungsi negara dalam melindungi segenap warga negaranya?” komentar Saldi, salah satu Majelis Mahkamah Konstitusi.

Nasehat Majelis yang diungkapkan dalam sidang pendahuluan telah menyalahi kewenangan dan prosedur persidangan. Terlebih pesan tersebut memiliki kesan untuk menutup akses para pemohon, agar segera mencabut permohonannya. Masukan-masukan tersebut sangat kontraproduktif dengan 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).

share on:

Leave a Response