SIF 2017: Memperdebatkan Relasi Akses dan Kekuasaan

251fdb62-f9f2-4dd9-9886-e842c1fa3034

ELSAM, Stockholm- Stockholm Internet Forum (SIF) 2017 fokus pada koneksi antara akses dan kekuasaan. Tema ini menjadi sangat relevan dengan situasi hari ini, ketika akses belum dinikmati secara merata oleh seluruh warga di berbagai penjuru dunia, sebagai akibat masih besarnya kesenjangan digital. Selain itu, kekuasaan atas akses juga hanya dipegang oleh segelintir entitas, khususnya bisnis dan negara sebagai entitas politik. Akibatnya, seringkali pengguna akses (warganet) tidak bisa sepenuhnya menikmati kebebasan atas akses itu sendiri. Pemusatan ini misalnya menciptakan banyak dis-informasi, seperti yang marak terjadi belakangan ini. Warga sulit mendapatkan informasi pembanding dan menyeluruh, karena kekuasaan atas akses hanya dimiliki kelompok tertentu, padahal informasi yang benar sangat berkait erat dengan benar salahnya pengambilan keputusan.

Dengan membahas kekuatan dan struktur dari akses dan kekuasaan, diharapkan dapat diperoleh pembelajaran yang bermanfaat untuk pengembangan internet itu sendiri, maupun masa depan hak asasi manusia, sekaligus mencari cara yang efektif untuk menemukan solusi terhadap ketidaksetaraan sosial. Sebagaimana kita ketahui, internet merupakan alat yang sangat penting dan efektif dalam mempromosikan hak asasi manusia serta bentuk-bentuk pelanggaran terhadapnya (hak asasi manusia). Bahkan beberapa laporan yang dirilis oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menyebutkan, internet memiliki potensi yang begitu besar untuk menjadi salah satu alat yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan dan segala bentuk diskriminasi atas alasan apa pun. Internet adalah instrumen kunci dalam hal menerima informasi dan menyebarkan informasi.

Namun demikian, sayangnya internet baru tersedia bagi mereka yang memiliki infrastruktur akses memadai, belum semua warga terkoneksi dengan internet (online). Kesenjangan akses internet (digital divide) masih menjadi problem utama dalam menikmati internet, baik karena infrastruktur maupun larangan-larangan yang bersifat pembatasan dan praktik pengintaian (surveillance) melalui internet. Padahal, dalam konteks pemajuan hak asasi manusia, besarnya pengguna internet ini tentu telah melahirkan banyak peluang dan kesempatan. Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara.

Dengan dimensi pembicaraan yang begitu luas mengenai akses, tentu pembicaraan mengenai hal ini tidak semata-mata terkait dengan penambahan jumlah pengguna (internet penetration). Akan tetapi bagaimana akses tersebut memiliki manfaat untuk beragam tujuan di atas, memberantas ketidakadilan, percepatan pembangunan, maupun pemenuhan hak asasi manusia secara umum. Tidak cukup memiliki akses ke Internet, perangkat ICT dan digital, karena di situ juga ada permasalahan keterjangkauan dan konteks sosio-politik, seperti peraturan dan struktur sosial dan kekuasaan, termasuk bagaimana menggunakan akses untuk mencapai hasil keadilan dan pembangunan sosial? Pada konteks inilah relasi antara akses dan kekuasaan menemukan titik temunya. Akses ke Internet lebih dari sekedar aspek teknis dan solusi—ada juga dimensi yang terkait dengan hak, kebijakan dan kekuasaan yang perlu ditangani. [ ]

 

share on:

Leave a Response