Sarat Potensi Konflik, Hutang Bank Dunia Dalam Proyek Indonesia Patut Dikritisi

foto-berita-mas-andi

(Washington, 27 Mei 2017) Pasca pertemuan Spring Meeting World Bank Group di Washington DC yang diselenggarakan pada bulan April 2017, masyarakat sipil Indonesia berangkat ke Washington DC untuk menyampaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya Bank Dunia memiliki andil dan terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

Pada 22-26 Mei 2017, Andi Muttaqien (ELSAM) dan Ode Rakhman (WALHI) yang difasilitasi Ulu Foundation, bersama dengan CIEL (Centre for International Environmental Law) menemui pihak Bank Dunia. Dalam perjalanan tersebut ketiga perwakilan masyarakat sipil Indonesia berdiskusi dengan direktur eksekutif Bank Dunia yang mewakili total 57 negara, Senat, Kongres, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Beberapa fokus hal yang disampaikan adalah analisa pelanggaran safeguards Bank Dunia dalam perkembangan program National Slum Upgrading Project (NSUP) dan PT. IIF (Indonesia Infrastructure Finance). Termasuk proyek perantara pendanaan baru yang akan segera beroperasi, RIDF (Regional Infrastructure Development Fund) yang baru disetujui proyeknya oleh Bank Dunia pada 10 Maret.

Berkaitan denga program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang didanai Bank Dunia, terdapat praktik intimidasi dan ancaman terhadap aktivis yang menyuarakan penolakan. Termasuk pihak-pihak yang memberka pendidikan terhadap warga calon korban gusuran di beberapa kota. Kegiatan tersebut masuk dalam struktur program karena ancaman tersebut datang dari Tim resmi yang dibentuk suatu Pemerintah Provinsi untuk program KOTAKU.

Selain ancaman terhadap aktivis, warga yang menolak program KOTAKU juga mengalami perlakuan diskriminatif dalam pelayanan administrasi. Mereka dipersulit untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP); Kartu Keluarga (KK); bahkan sulit mendapatkan surat keterangan miskin. Masyarakat yang menolak proyek NSUP juga sering tidak diberi Rasidin (beras miskin). Jika masyarakat datang untuk meminta, pihak kelurahan selalu terlambat membagi raskin tersebut. Dengan situasi yang demikian, masyarakat semakin ketakutan untuk melakukan perlawanan terhadap program ini, meskipun pada dasarnya mereka menolak apabila ada penggusuran atas tanah yang telah didiami oleh keluarganya.

Potensi Masalah Pelanggaran HAM dan Korupsi Dalam Proyek IIF dan RIDF

Kehadiran Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, serta pinjaman dari beberapa institusi keuangan global dalam struktur modal menjadi kekuatan bagi IIF dalam mendukung kelancaran kegiatan usahanya. IIF telah memasuki tahapan lending and growth pada tahun 2015 dan berhasil menunjukkan kinerja yang kuat baik di sisi operasional maupun finansial. Keberhasilan ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi IIF sebagai katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.(Annual Report IIF Tahun 2016, halaman 31).

Menurut pemantauan WALHI dan ELSAM, proyek yang diberikan pinjaman sindikasi oleh IIF di tahun 2016 sarat akan beberapa masalah seperti perampasan lahan, dugaan korupsi hingga ancaman penghancuran ekosistem. Hal ini terlihat dari sejumlah proyek pengembangan bandara yang sudah ditanda tangani oleh PT IIF per tahun 2016, yaitu:

  1. Perluasan bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin – Kalimantan Selatan
  2. Perluasan bandara Ahmad Yani, Semarang – Jawa Tengah
  3. Perluasan bandara New Kulon Progo, Yogyakarta – DI Yogyakarta
  4. Perluasan bandara Sultan Hasanuddin, Makassar – Sulawesi Selatan
  5. Perluasan bandara Juanda, Surabaya – Jawa Timur

Hadirnya persoalan dalam proses pembangunan proyek tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Good Corporate Gorvenance (GCG) dan Anti Korupsi yang diterapkan oleh  IIF. Absennya kewajiban IIF untuk mencantumkan dokumen ringkasan dan informasi atas proyek-proyek perluasan bandara merupakan salah satu bentuk pengingkaran asas transparansi dan akuntabilitas. Padahal hal ini sangat penting untuk dikonsumsi oleh publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Potensi masalah juga hadir dari Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) yang telah menerima 100juta USD dari Bank Dunia. RIDF sebagai lembaga perantara keuangan baru di Indonesia. Akan berkoordinasi dalam pendanaan langsung ke Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk proyek-proyek Infrastruktur yang telah ditentukan dalam dokumen Bank Dunia Report No. PAD1579.

Setidaknya terdapat 3 poin penting yang perlu diperhatikan Bank Dunia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pertama, berdasarkan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW)  bulan Juni dan Agustus 2016 bahwa permasalahan korupsi di Indonesia sebagian besar berada di tingkat daerah dan terjadi pada sektor infrastruktur yang paling merugikan negara. Faktanya terdapat 10 provinsi terkorup di Indonesia dan ada 173 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi pelaku korupsi. Untuk 3 propinsi teratas pelaku korupsi telah merugikan negara sebesar 47,2 juta dolar. Sedangkan dan untuk sektor infrastruktur dengan dugaan kerugian negara sebesar 37,3 juta dolar. Kedua nilai korupsi ini sebesar 84,5 juta USD sebanding dengan jumlah dana yang diberikan Bank Dunia untuk RIDF.

Selanjutnya, Bank Dunia harus mengetahui kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2015 dari total  533 laporan keuangan pemerintah daerah, hanya 312 pemerintah daerah yang kualitasnya dikategorikan “tanpa pengecualian”. Artinya sebanyak 221 pemerintah daerah kualitas laporan keuangannya belum maksimal. Hasil temuan BPK RI juga menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah menjadi kunci kelemahan. Hal ini menjadi catatan penting bagi RIDF untuk meyakinkan Bank Dunia apabila ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah yang korup tanpa sistem SPI yang tidak berjalan. Situasi yang demikia dapat membuka lebar celah pelaporan tahunan yang tertutup dan tidak dapat diakses publik seperti yang dilakukan oleh PT IIF. Padahal ketiaadaan transparansi informasi laporan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas safeguard Bank Dunia.

Permasalahan-permasalahan di atas semakin kompleks mengingat regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum  yang terdepat dalam Undang-Undang no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum beserta aturan perubahannya makin memudahkan praktik penggusuran terhadap masyarakat.

Dengan situasi yang demikian, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Infrastruktur meminta agar Bank Dunia dapat mengangkat isu ini dalam pertemuan para direktur eksekutifnya, sehingga segera melakukan due diligence berdasarkan safeguards Bank Dunia terhadap proyek-proyek bermasalah. Hal ini bukan hanya melanggar safeguard yang dibentuk sendiri oleh Bank Dunia, tetapi juga terindikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pihak masyarakat sipil juga menuntut Bank Dunia untuk memperhatikan catatan-catatan kelemahan dalam country safeguards system Indonesia, mengingat saat ini Guidance Notes bagi Environment and Social Framework yang baru disahkan.

sumber: Kajian Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Infrastruktur

Penulis: Andi Muttaqin

 

share on:

Leave a Response