Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Pintu Masuk Implementasi UNGPs di Indonesia

img_5913

ELSAM, Jakarta- Rencara Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM diperlukan untuk mengimplementasi The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) di Indonesia. Dalam RAN tersebut, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih koheren dengan berkoordinasi melalui proses penyusunan yang inklusif antar kementerian. RAN Bisnis dan HAM juga dapat menjadi pusat dokumen kebijakan nasional sebagai media komunikasi kepada setiap pemangku kepentingan.

Enam tahun pasca PBB mengesahkan UNGPs, Komnas HAM bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meluncurkan RAN Bisnis dan HAM tersebut pada 16 Juni 2017 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Hal tersebut meneguhkan prestasi Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan Rencana Aksi Nasional terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang diinisasi oleh institusi HAM nasional dan organisasi masyarakat sipil.

“Selama ini ada kebekuan komunikasi, yang menyebabkan masalah yang tidak terselesaikan puluhan tahun, misalnya persoalan tanah antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta koorperasi. RAN Bisnis dan HAM yang sudah disahkan dengan adanya Perkom No.1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM serta tercatat dalam lembaran negara 856 ini adalah jalan tengah untuk mengatasi banyak persoalan yang belum selesai,” ujar Nur Kholis, Ketua Komnas HAM, saat membuka acara peluncuran.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 merupakan contoh konvensi ketatanegaraan yang mengatur lebih lanjut norma hukum HAM seperti diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar lebih memiliki daya laku secara operasional. Selanjutnya sebangun dengan logika hukum implementasi RANHAM, maka Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga menjadi kewajiban hukum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

“Harapannya Komnas HAM dapat menggandeng berbagai pihak dalam upaya memajukan perlindungan, penghormatan HAM oleh koorperasi dan mendorong mekanisme remidial yang efektif terhadap pelanggaran HAM, dalam praktek bisnis di Indonesia,” ujar Abdurrahman Mohammad Fachir Wakil Menteri Luar Negeri.

Mualimin Abdi Direktur Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM RI menekankan, “Dalam kancah bisnis dan HAM perlu adanya sinergitas untuk melakukan reformasi hukum, terutama mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM. Yang paling memungkinkan adalah dengan peraturan presiden agar hal ini segera direalisasikan, sehingga seluruh aktifitas bisnis dapat menjamin hak-hak warga negara.”

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Editor : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response