Refleksi dari Palu: Mendorong Inisiatif Pemda Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

img_5548

ELSAM, Palu- Tahun 2013, Walikota Palu saat itu, Rusdi Mastura secara tanpa diduga melakukan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966 di sebuah forum publik di Palu. Sejak saat itu, proses keadilan transisional berkembang ke depan melahirkan wacana rehabilitasi korban hingga penerbitan Perwali Ranham yang menjadi basis hukum pemulihan korban pelanggaran HAM dan keluarganya. Di Indonesia, Palu adalah wilayah pertama yang mengembangkan praktik keadilan transisional semacam ini. Praktik yang dimulai, bukan dari pusat (nasional), melainkan dari daerah.

Memahami bahwa inisiatif ini perlu diperkenalkan secara luas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah menyelenggarakan seminar publik bertajuk “Belajar dari Palu: Mendorong Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Agenda Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu” pada 23 Mei 2017 di Palu, Sulawesi Tengah. Acara tersebut mengundang Ahmad Rifai (Direktur Informasi HAM Kementerian Hukum dan HAM), Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM 2012-2017), Muliati (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palu), dan Nurlaela K. Lamasitudju (Sekretaris Jenderal SKP-HAM Sulteng) sebagai pembawa materi. Acara seminar publik juga menghadirkan Dedi Taufan, Staf Ahli Sosial dan Budaya Pemerintah Kota Palu, yang membacakan naskah pidato kunci Drs. Hidayat, M.Si., Walikota Palu 2016-2021.

Dalam pidato yang dibacakan oleh Dedi Taufan, Hidayat berharap bahwa rekonsiliasi yang terjadi di Palu dapat diambil hikmahnya demi menciptakan masa depan yang jauh lebih baik.

“Rekonsiliasi yang utuh seharusnya dimulai dari keinginan semua pihak untuk mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan sejarah untuk selanjuntnya secara bersama membenahinya,” tulis Hidayat di dalam naskah pidato.

Sementara itu Nurlaela dalam presentasinya menyampaikan bahwa aspek kebenaran merupakan langkah paling minimal yang bisa diusahakan oleh komunitas korban pelanggaran HAM masa lalu untuk mendorong langkah penyelesaian yang adil.

“Kita tahu bahwa korban yang menyimpan kebenaran [peristiwa pelanggaran HAM masa lalu],” ujar Nurlaela.

Dalam laporan hasil investigasi yang dikerjakan oleh SKP-HAM Sulteng, ditemukan bahwa telah terjadi 17 jenis pelanggaran HAM masa lalu di Palu di mana kerja paksa merupakan angka paling yang paling tinggi.

“Hampir seluruh sarana dan prasarana yang bisa kita temukan di Palu hari ini merupakan hasil kerja paksa para korban dulu,” tegas Nurlaela.

Infrastruktur kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia saat ini nyaris sama sekali melupakan aspek rehabilitasi para korban. Nur Khoiron mengatakan bahwa UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memiliki mekanisme rehabilitasi/reparasi korban sehingga sangat sulit bagi Pemerintah untuk mengembalikan hak-hak korban yang dulu dirampas selama periode pelanggaran HAM.

Praktik keadilan transisional di Palu merupakan hasil kajian bersama yang dilakukan oleh ELSAM dengan SKL-HAM Sulteng. Hasil kajian tersebut termuat di dalam kertas kerja berjudul “Menghadirkan Kembali Negara: Praktik Keadilan Transisional Bagi Korban Peristiwa 1965 di Palu, Sulawesi Tengah.” Melalui kertas kerja tersebut, ELSAM dan SKP-HAM berusaha untuk merekam inisiatif-inisiatif lokal agar dapat menjadi pembelajaran bersama agar praktik sejenis dapat direplikasi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response