Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat Papua: Mempertahankan Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam

foto-berita-azhar_pelatihan-papua

ELSAM, Papua- Meningkatnya investasi di berbagai sektor sumber daya alam di Papua, belum memberikan dampak kesejahteraan yang berarti bagi Orang Asli Papua (OAP). Sebaliknya konflik struktural agraria justru semakin meningkat. Sehingga perampasan hak atas tanah ulayat, korupsi perizinan, perusakan hutan dan kawasan nilai konservasi tinggi, pengabaian hak atas buruh, dan pelanggaran hukum dan HAM lainnya oleh korporasi terus mewarnai wilayah Cendrawasih ini. Di tengah situasi kemudian,  masyarakat adat Papua sebagai pemegang penuh hak ulayat harus memiliki pengetahuan terkait keterampilan advokasi secara mandiri untuk melindungi haknya.

Melihat kebutuhan peningkatan kapasitas tersebut, beberapa organisasi masyarakat bekerja sama menyelenggarakan pelatihan dengan tajuk “Lokakarya dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Hak Legal Masyarakat Adat Papua tentang Hak atas Tanah dan Pengelolalan Sumber Daya Alam. Pelatihan ini diinisiasi oleh Yayasan PUSAKA dan Forest Peoples Programme (FPP) dengan melibatkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua untuk memfasilitasi pelatihan yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 22 s.d 24 Mei di Hotel Mahavira Nabire Papua.

Pada hari pertama di sesi pertama, pelatihan ini difasilitasi oleh Azhar N. F Alam, Staf Advokasi Hukum ELSAM dengan terkait pemahaman hak-hak dasar mulai dari hak sipil dan politik, hak dasar ekonomi, dan hak sosial dan budaya masyarakat adat Papua. Azhar juga memberikan pemahaman mengenai penyebab struktural langgengnya konflik agraria selalu terjadi, serta bagaimana cara-cara advokasi mandiri yang dapat dilakukan dalam lingkup internal masyarakat adat Papua.

Di sesi selanjutnya, Peneliti dan aktivis senior Forest People Programme (FPP), Emil Kleden memberikan materi terkait persinggungan dunia bisnis dan Hak Asasi Manusia. Termasuk bagaimana antisipasi dan sikap yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adat Papua. Dalam sesi ini, Emil juga memberikan pentingnya masyarakat adat Papua untuk memahami konsep Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap pembukaan atau pengambilalihan lahan masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat objek terpenting dari berlangsungnya bisnis di Papua yang menjadi penyebab utama konflik agraria adalah perampasan lahan masyarakat Papua.

Di hari kedua, para peserta pelatihan diberikan materi mengenai hak masyarakat adat Papua dalam dimensi hukum pidana. Hardi Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua) yang membawakan materi ini menyebutkan pengetahuan soal pidana dan hak masyarakat adaat diperlukan untuk melakukan advokasi mandiri sebagai upaya preventif ketika mereka atau keluarga mereka disangkakan suatu delik pidana.

Selain hukum pidana, peserta juga dberikan materi terkait dimensi hukum keperdataan. Salah satunya menjelaskan bagaimana pentingnya masyarakat adat Papua dapat memahami asas dan syarat sah atau tidaknya suatu perjanjian. Termasuk penjelasan berbagai bentuk hak turunan dalam pemanfaatan tanah dan properti seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak milik dan hak-hak lainnya. Materi ini ditujukan agar mereka sebagai pemilik atau tuan tanah tidak mudah ditipu oleh perusahaan ataupun oknum individu terkait pembuatan perjanjian atau aktvitas hukum lainnya seperti jual beli tanah, sewa menyewa lahan perkebunan, dan lain sebagainya.

Pada hari terakhir, peserta diberikan pelatihan teknink advokasi dan investigasi. Mulai dari pengumpulkan bukti, pemantauan, pengaduan dan pelaporan. Hal ini sangat penting dipahami oleh masyarakat adat Papua untuk mempermudah gerakan advokasi, supaya setiap peristiwa konflik dapat terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya terdapat pula pelatihan mengenai mekanisme komplain dan pelaporan baik dalam rezim nasional maupun internasional. Dalam sesi tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah lembaga negara yang dapat menerima pengaduan dan laporan pelanggaran hukum dan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Yudisial, dan lembaga lainnya. Mereka juga dikenalkan dengan Badan-Badan atau Komite-Komite HAM Internasional yang dapat menerima pengaduan atau pelaporan ketika terjadi pelanggaran HAM seperti Human Rights Committee, Committee on Against of Torture, Committee on Elimination Discrimination Against Women, Committee on Elimination Racial Discrimination.

Dalam sektor agraria, Azhar menjelaskan beberapa pilihan komplain yang tersedia selain mekanisme litigasi. Salah satunya mekanisme mediasi yang disediakan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) khusus konflik dalam sektor industri perkelapasawitan, mekanisme komplain yang disediakan oleh Forest Stewardship Council (FSC) ketika terjadi pembalakan hutan adat, atau mekanisme komplain ke Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) ketika ada perusahaan anggota negara OECD melakukan pelanggaran HAM dan mekanisme internasional lainnya.

Andre Barahamin, Peneliti dari Yayasan PUSAKA juga menjelaskan pentingnya negosiasi, berjejaring, serta membangun komunikasi dan pengelolaan informasi. Masyarakat adat perlu mempelajari hal tersebut untuk membangun dan memperluas kekuatan besar skala nasional dalam advokasi, supaya  perlawanan tidak hanya berasal dari lokal per wilayah, melainkan dapat meluas hingga lingkup nasional dan internasional. Hal ini menjadi penting mengingat konflik masyarakat adat Papua berhadapan dengan korporasi-korporasi besar multinasional.

Pelatihan pengembangan kapasitas ini kurang lebih diikuti oleh 25 orang perwakilan dari berbagai Suku Besar di Kabupaten Nabire Papua, seperti perwakilan Suku Besar Yerisiam, Kampung Sima, Distrik Yaur, Perwakilan Suku Besar Wate, Distrik Yaur dan Distrik Malikikimi, Perwakilan Suku Besar Kwatisore, Distrik Teluk Umar, Perwakilan Suku Kepulauan Moor, Lembaga Masyarakat Adat di Nabire, Dewan Adat Papua di Nabire, juga peserta dari GKI Papua Paniai di Nabire, Keuskupan di Nabire, dan perwakilan Jurnalis di Nabire.

 

share on:

Leave a Response