Komnas HAM Luncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia

img_5894

Pernyataan Pers

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Komnas HAM Luncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Jakarta, 16 Juni 2017 – Enam tahun pasca PBB mengesahkan The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on B&HR), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meluncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM) pada 16 Juni 2017. Hal ini penting sebagai wujud komitmen Indonesia terkait Hak Asasi Manusia. Ini juga menjadi catatan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM yang diinisasi National Human Rights Institutions (NHRIs) dan organisasi masyarakat sipil. RAN Bisnis dan HAM ini diluncurkan berdasarkan Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, Berita Negara No. 856.

Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada level nasional. RAN Bisnis dan HAM merupakan strategi kebijakan dikembangkan dalam rangka melindungi HAM warga Negara dari dampak negatif operasional dunia usaha dengan merujuk  pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis  dan HAM.

Sejak disahkannya prinsip tersebut pada tahun 2011, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights mencatat 14 (empat belas) Negara yang sudah memiliki RAN Bisnis dan HAM. Keempat belas Negara tersebut adalah Inggris, Belanda, Italia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Lithuania, Swedia, Swiss, Kolombia, Norwegia, Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis. Semua berasal dari Eropa, serta Amerika.

Ada 20 negara lain yang telah menyatakan bahwa mereka akan merancang RAN Bisnis dan HAM. Untuk Asia Tenggara, yang sedang merancang RAN tersebut adalah Indonesia dan Filipina yang diinisiasi oleh NHRI dan NGO. Sementara itu, pemerintah yang telah berkomitmen untuk menyusun RAN Bisnis dan HAM adalah Malaysia, Myanmar dan Thailand.

Proses penyusunan RAN Bisnis dan HAM ini telah dimulai sejak September 2014 dengan melibatkan berbagai pihak, di antara lain Kementerian/Lembaga terkait, kelompok bisnis, serta masyarakat sipil. Penyusunan RAN Bisnis dan HAM ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pola relasi negara, pasar dan masyarakat. Diindikasikan bahwa kekuasaan pasar lebih kuat dibandingkan kekuasaan negara yang tercermin dalam konflik-konflik yang berdimensi pelanggaran HAM dalam pengelolaan sumber daya alam.

RAN Bisnis dan HAM akan memperlihatkan peta legislasi yang mendukung dan menghambat dalam rangka meningkatkan peran Negara untuk melindungi HAM terkait dengan operasi korporasi. Merujuk peta regulasi yang ada, saat ini sebenarnya sudah banyak regulasi yang sudah mendukung penerapan Prinsip-prinsip Panduan PBB, namu belum terbangun koherensi kebijakan yang mengefektifkan Prinsip-Prinsip Panduan tersebut.

Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden, mengingat dimensi dan dinamika relasi Bisnis dan HAM yang sangat luas sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

Selanjutnya terdapat konvensi ketatanegaraan untuk mengatur lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang melalui peraturan presiden. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 merupakan contoh konvensi ketatanegaraan yang mengatur lebih lanjut norma hukum HAM seperti diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar lebih memiliki daya laku secara operasional. Selanjutnya sebangun dengan logika hukum implementasi RANHAM, maka Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga menjadi kewajiban hukum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Informasi tambahan:

Kertas Kebijakan Komnas HAM & ELSAM: Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia

 

Kutipan lebih lanjut:

Nur Kholis, SH., MA.                       (Ketua Komnas HAM) [email protected]

WahyuWagiman, SH., MH.           (Direktur Eksekutif ELSAM) [email protected]

 

Narahubung:

Iriena Heryati: 081519542921 – [email protected]

Andi Muttaqien: 08121996984 – [email protected]

share on:

Leave a Response