Kinerja HAM Pemerintah Daerah: Berlimpah Program Kerja, Minim Dampak

img_5707

ELSAM, Jakarta- Bersamaan dengan semakin berkembangnya gerakan Kota Hak Asasi Manusia secara global, Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah untuk membangun model Kota HAM secara nasional. Selain meneruskan dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang telah diinisasi sejak 1998, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Peraturan Menkumham Nomor 25/2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang menjadi landasan hukum pemberian anugerah Kabupaten/Kota Peduli HAM di Indonesia. Berbekal 17 indikator HAM yang terbagi ke dalam lima jenis hak-hak dasar (yang sudah diperluas menjadi tujuh jenis hak-hak dasar di tahun 2016), ada 227 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan predikat peduli HAM.

Sebagai bagian dari perhatian masyarakat sipil terhadap perkembangan tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan studi penilaian (assessment study) dengan memilih enam wilayah dari daftar kabupaten/kota peduli HAM yang meliputi Kota Padang, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Jayapura. Berdasarkan hasil studi tersebut, didapati bahwa pencapaian kinerja HAM oleh pemerintah daerah sangat tinggi di aspek proses-nya yaitu komitmen yang diperlihatkan melalui keberadaan program kerja yang menyasar isu-isu hak asasi manusia (sipil, ekosob dan kelompok rentan), pengalokasian anggaran, serta mekanisme intervensi lainnya yang bertujuan untuk mencapai target yang diharapkan. Sementara itu, pencapaian kinerja dalam aspek struktur (ketersediaan peraturan daerah sebagai landasan pembentukan kebijakan perangkat daerah) hanya tinggi di beberapa daerah seperti Kota Padang, Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, pencapaian dalam aspek hasil (dampak kebijakan terhadap masyarakat secara riil) memperoleh skor yang relatif paling rendah di antara seluruh aspek kinerja yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang mencolok antara kebijakan pemerintah daerah dengan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Hasil temuan tersebut dipresentasikan dalam diskusi publik ELSAM bersama-sama dengan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) bertajuk HAM dan Pemerintahan Daerah: Dampak Desentralisasi dan Pilkada Langsung Bagi Perbaikan Penegakan HAM di Indonesia di Jakarta, 30 Mei 2017. Bersamaan dengan acara itu, ELSAM meluncurkan dua hasil studinya terkait pelaksanaan kinerja HAM pemerintah daerah yaitu Mengukur Kinerja HAM Pemerintah Daerah: Studi Pelaksanaan HAM di Enam Kabupaten/Kota di Indonesia dan Kesenjangan Dalam Komitmen dan Implementasi: Mengurai Hambatan Birokratik dalam Penegakan HAM di Indonesia. Dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan pidato kunci yang diwakilkan masing-masing oleh Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham dan, Widodo Sigit Pudjianto, Kepala Biro Hukum Kemendagri. Selain itu, acara itu pula menghadirkan Nurkhoiron (Ketua Komnas HAM) untuk memberikan pidato kunci, serta Roichatul Aswidah (Komisioner Komnas HAM), Maya Grandty (Bappenas) dan Wahyudi Djafar (Deputi Direktur ELSAM) sebagai pembicara di dalam diskusi publik. Hendro Prasetyo (Lembaga Survei Indonesia) hadir sebagai moderator diskusi.

Dalam diskusi, Roichatul menyampaikan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak tertinggi ketiga yang paling banyak diadukan terkait dengan pelanggaran HAM.

“Kota Peduli HAM merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan RANHAM,” ujar Roichatul. Anugerah tersebut juga diberikan untuk mendorong agar pemerintah daerah mulai memperhatikan hak-hak asasi masyarakatnya.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan salah satu Rencana Kerja Pemerintah yang menjadi agenda penting di dalam Dokumen Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini. Maya Grandty mengatakan bahwa salah satu langkah pemerintah dalam mengimplementasikan agenda tersebut adalah dengan melakukan sinergi antara pusat dan daerah. Salah satu langkah untuk melakukan sinergi tersebut antara lain melakukan kajian regulasi agar dapat diimplementasikan dan sinergi konsep penegakan HAM antara pusat dan daerah.

Roichatul mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Di antara tantangan-tantangan tersebut antara lain lemahnya kemauan politik pemerintah, tidak adanya visi/perencanaan jangka panjang dan komitmen, tidak adnaya pengakuan atas peran masyarakat sipil dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response