Kertas Kebijakan Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan RAN Bisnis dan HAM di Indonesia

web-sampul-kertas-kebijakan

Pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM sebagai bagian dari upaya komunitas internasional untuk merespon keberadaan dan kehadiran korporasi yang memiliki peran paradoks. Dalam konteks perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Prinsip-Prinsip Pedoman untuk Bisnis dan HAM menjadi penanda yang signifikan dalam evolusi norma standar dan tanggung jawab serta akuntabilitas korporasi. Prinsip-prinsip Panduan PBB tersebut terdiri dari 3 (tiga) pilar. Pilar pertama menitikberatkan pada kewajiban negara untuk melindungi HAM melalui pengambilan langkah-langkah kebijakan, legislasi, regulasi maupun ajudikasi. Pilar kedua berkaitan dengan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM dengan menitikberatkan pada upaya mengembangkan uji tuntas HAM dan mengatasi dampak buruk HAM yang diakibatkan oleh operasional mereka. Pilar ketiga diarahkan pada upaya memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme pemulihan berbasis yudisial maupun mekanisme pemulihan berbasis non-yudisial. Komitmen Pemerintah Indonesia terkait dengan perlindungan HAM yang terdampak oleh bisnis, terlihat semenjak isu relasi bisnis dan HAM mengemuka melalui forum Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Komitmen tersebut semakin terlihat ketika Pemerintah Indonesia turut terlibat dalam Interngovernmental Working Group for Binding Treaty on Business and Human Rights yang mencoba untuk mentransformasikan Prinsip-Prinsip Panduan menjadi instrumen yang mengikat secara hukum (legally binding). Sikap politik Indonesia terkait upaya ini adalah bertahap maju (incremental). Dalam jangka pendek Prinsip-Prinsip Panduan dilaksanakan secara sukarela dengan melihat kemungkinan untuk meningkatkan dan menguatkan status normanya tersebut menjadi mengikat secara hukum. Terlepas dari perbedaan pandangan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai status norma Prinsip-Prinsip Panduan, rumusan norma hukum internasional dari aspek bahasa memiliki tekstur terbuka sehingga memiliki ruang interpretasi untuk mengakomodasi kontekstualitas, maka penormaan dalam sistem hukum nasional menjadi keniscayaan. Pada titik ini, maka Rencana Aksi Nasional dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menginterpretasi dan memaknai Prinsip-Prinsip Panduan untuk mengangkat konstektualitas keindonesiaan tersebut. Pada saat yang bersamaan, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM semestinya ditempatkan pada upaya untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam ranah hukum nasional agar norma yang tercantum di dalamnya mempunyai daya laku yang lebih efektif. Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM akan yang menempatkan korporasi sebagai aktor penting untuk berperan sebagai agen yang menghormati HAM

Untuk membaca Kertas Kebijakan ini, silakan klik Unduh

share on:

Leave a Response