Indonesia Membutuhkan Pengaturan Tentang Mekanisme Pemblokiran Konten Internet Yang Sesuai HAM

untitled-1

ELSAM, Jakarta- Praktik pemblokiran konten internet di Indonesia selalu menuai polemik. Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan peraturan mengenai kewenangan mekanisme pemblokiran. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat database Trust+ Positif sebagai daftar situs hitam yang dianggap terlarang oleh pemerintah. Kemudian memberikan instruksi kepada setiap penyedia jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang dimasukan dalam Trust+ Positif tersebut. Dengan pola dan metode yang seperti ini, terdapat beberapa kekosongan hukum terkait legitimasi wewenang dan berpotensi besar terjadinya blokir salah sasaran.

Merespon hal ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tengah melakukan suatu studi untuk menyiapkan usulan kebijakan terkain mekanisme tata kelola dan pemblokiran konten yang berperspektif hak asasi manusia. Sebagai bagian dari studi itu, pada 10 Mei 2017 yang lalu di Artotel Jakarta, ELSAM menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus untuk melakukan pemetaan permasalahan dan potensi perbaikan kebijakan ini. Diskusi yang bertajuk ‘Penyusunan Desain Studi Diagnostik Tata Kelola Konten Internet di Indonesia’ diikuti oleh perwakilan dari aparat penegak hukum, perwakilan organisasi masyarakat sipil, perwakilan pemerintah Kementrian Komunikasi dan Informatika, dan sektor bisnis.

Dalam diskusi tersebut, Anggara dari ICJR membedah esensi dari pemutusan akses atau pemblokiran konten jika dikontekskan dalam teori hukum. Menurut Anggara, aksesibilitas internet merupakan hak kebendaan. “Yang menjadi pertanyaan, yang diblokir akses pengguna atau kontennya? Hal ini sangat berdekatan dengan konsep hak kebendaan dalam konteks hukum. Apakah memungkinkan jika yang dibatasi adalah akses dari lembaga penyedia konten? Karena selama ini paparan ELSAM menyebutkan hal yang dibatasi adalah akses pengguna melalui mekanisme ‘take down’” jelas Anggara dalam forum.

Padahal menurut Muhammad Yamin dari Nawala Nusantara, mekanisme ‘take down’ sangat luas. Mulai dari penghilangan domain atau penapisan konten. “Untuk penapisan konten ada proses dari awal yaitu memilah konten yang bisa diakses dan tidak. Sedangkan istilah pemblokiran adalah hasil akhir dari penapisan. Yang terjadi selama ini langsung pemblokiran sehingga seolah-olah tidak ada proses sebelumnya” jelas Yamin.

Permasalahan yang muncul adalah mengenai dasar hukum wewenang pemblokiran. Menurut Yamin, Peraturan Menteri Kominfo terkait Penanganan Situs Internet Bermuatan Negartif (Permen no. 19 tahun 2014) memuat prosedur yang sesuai namun pelaksanaannya yang tidak sesuai. Sehingga jika akan dibentuk kebijakan baru harus diatur dalam konteks prosedur dan pelaksanaannya.

“Jika diatur dalam PP, kompleksitasnya akan beragam karena tidak akan mempertimbangan PP yang mengatur hal serupa. Misalnya jika harus diatur terkait turunan dari UU Hak cipta dan UU Pornografi, maka kalau ada PP terkait pemblokiran akan melahirkan PP turunan dari kedua UU diatas. Hal ini malah membingungkan.” Jelas Anggara.

Selain dasar hukum kewenangan dan prosedur, diperlukan juga batasan terkait konten apa yang dapat dilakukan blokir dari otoritas yang resmi. Dalam standar internasional dan berkaitan dengan hak asasi manusia, konten yang harus dibatasi adalah yang memuat ujaran kebencian dan pornografi anak dan juga berita bohong yang sangat marak di Indonesia.

Dalam proses pemblokiran sebagai bentuk penahanan tindak pidana, sering kali pemerintah hanya memblokir situs tanpa memproses lebih lanjut pembuat situs tersebut. Sehingga pihak yang diduga melakukan tindak pidana dapat membuat situs baru. “Prinsip kerja direktorat selama ini memang memblokir situs. Padahal jika itu perbuatan pidana, prinsipnya yang dihukum adalah orangnya. Sehingga jika sudah dilakukan pemblokiran, pelakunya harus segera ditangkap. Hal ini seharusnya tidak dapat dipisahkan.” Jelas Himawan dari Cyber Crime Bareskrim Polri.

Sedangkan untuk efektifitas dan independensi mekanisme pembatasan hak atas penikmatan internet ini dimunculkan perlu atau tidaknya lembaga independen yang berwenang melakukan pemblokiran. Pemerintah seharusnya hanya menjadi pelaksana (untuk melakukan pemblokiran) dari pihak lain. Namun terdapat badan lain seperti pengadilan, atau kementrian atau lembaga yang melakukan penilaian apakah situs dengan konten tertentu dapat diblokir atau tidak.

“Kewenangan Kominfo harus diatur jika memang pelaksanaan blokir hanya bisa dilakukan pemerintah. Jangan sampai Kominfo juga ikut menilai. Sehingga penilaian bisa dilakukan oleh badan yang lebih independen dan transparan, supaya tidak ada potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu diperlukan adanya mekanisme ganti rugi bagi pihak yang situsnya diblokir dengan prosedur yang tidak sesuah hukum” jelas Arfi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Momentum reformasi kebijakan ini berangkat dari hasil perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang baru disahkan pada November 2016 lalu, yang menegaskan bahwa mekanisme pemblokiran harus diatur dalam suatu undang-undang.

Penulis: Lintang Setianti

share on:

Leave a Response