Sudahkah SmartCity Melindungi Hak Privasi Masyarakat Modern?

img_4787

ELSAM, Jakarta- “Are we being stupid about smart cities?”

Berikut adalah pertanyaan dari Profesor Joe Cannataci kepada peserta kuliah umum mengenai privasi di Universitas Indonesia, yang diselenggarakan ELSAM pada hari Selasa, 25 April 2017. Ungkapan tersebut merupakan sebuah ajakan untuk merefleksikan kembali konsekuensi lain dari beberapa solusi yang ditawarkan oleh konsep ‘Smart City.’

Di Indonesia, beberapa kota besar telah menggadangkan konsep ‘Kota Pintar’ atau Smart City, termasuk di Jakarta. Konsep ini di Jakarta dibuat berdasarkan 6 pilar yaitu : Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Environment. Fungsinya adalah menguraikan permasalahan kota besar dengan meningkatkan pelayanan berdasarkan teknologi termasuk internet. Misalnya mengumpulkan data dan membuat aplikasi untuk mengurai kemacetan, serta membuka ruang komunikasi yang meningkatkan partisipasi warga sehingga dengan mudah memberi masukan dan kritik bagi pemerintah.

‘Smart City’ telah memiliki beberapa catatan sukses mengurai permasalahan kota-kota besar. Namun di satu sisi ada konsekuensi lain yang juga menjadi tantangan kedepan yaitu masifnya pengumpulan dan peredaran data warga negara. Berkaca pada regulasi, sudahkan Indonesia sepenuhnya menghormati privasi? Apakah regulasi di Indonesia cukup untuk menjawab tantangan itu?

Arti Perlindungan Privasi Bagi Otonomi, Demokrasi, dan Kebebasan

Dalam era digital, perlindungan terhadap privasi sangat esensial dalam mengimplementasikan kebebasan ekspresi dan pengembangan diri bagi individu.  Terlindungnya privasi berarti menjaga otonomi individu warga negara. Menurut Cannataci, apabila seseorang merasa privasinya cukup terlindungi, maka individu tersebut akan memiliki pilihan untuk menjalani hidup berdasarkan motivasi dan alasannya secara otentik, bukan hasil manipulasi atau distorsi pihak lain.

Selain itu, menjaga privasi sama dengan menjaga demokrasi. Berdasarkan kutipan dari Paul Sieghart disebutkan bahwa dalam dunia modern, dimana teknologi informasi berkembang pesat, pihak-pihak lain dengan mudah menganalisa bagaimana pola dan reaksi kehidupan publik. Situasi tersebut akan berpengaruh pada kebebasan dan otonomi diri karena jika pihak lain mengenali pola kebutuhan dan minat publik, maka dengan mudah pihak tersebut akan menghalangi publik, bahkan berpotensi untuk menghentikan apa yang telah dilakukan publik, dan mencari cara untuk memanipulasi publik untuk melakukan apa yang mereka kehendaki.

Dalam hal ini dibutuhkan dari negara sebagai untuk melindungi privasi warga negara. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencaari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini menunjukan bagaimana perlindungan privasi telah dimandatkan dalam konsitusi.

Pada sesi ke 34 Dewan HAM di bulan Maret, PBB telah mengadopsi resolusi mengenai hak privasi dalam era digital. Hasil resolusi tersebut menegaskan bahwa praktik surveilans yang dilakukan pemerintah harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas sebagaimana mekanisme pembatasan hak lainnya.

Privasi Bukan Bertentangan Dengan Sekuritas

“Aktivitas surveilans yang dilakukan negara harus dilakukan sesuai proporsinya. Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan surveilans massal atas aplikasi komunikasi warga negara, atas nama kepentingan nasional” jelas Cannataci dalam kuliah umum tersebut. Menurutnya, tindakan surveilans dapat dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu yang memang diidentifikasi sebagai kelompok yang berpotensi melakukan kejahatan, seperti terorisme, korupsi, dan perdagangan manusia. Sedangkan tindakan surveilans massal adalah tindakan yang buruk dan melanggar hak privasi.

Narasi besar atas tindakan pembatasan hak privasi adalah aktivitas keamanan atau sekuritas nasional. Cannataci sendiri menegaskan bahwa konsep perlindungan privasi tidak dapat ditempatkan sebagai hak yang berlawanan dengan aktivitas kemanan negara. “Privasi harus terintegrasi dengan kemananan nasional” jelas Cannataci.

Untuk itu menjadi penting perumusan safeguards atau regulasi yang mengatur mengenai kewenangan intrusi atau pembatasan hak privasi yang dilakukan negara maupun pihak swasta. Pembatasan tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan tetap mengindahkan dan menghormati prinsip hak asasi manusia warga negara.

Berdasarkan dari hasil penelitian ELSAM, Indonesia memiliki 30 regulasi yang memuat mengenai perlindungan data privasi. Termasuk UU ITE, UU Terorisme, dan UU Intelijen Negara yang memberikan kewenangan intersepsi data sebagai pembatasan hak privasi dapat dilakukan dalam situasi tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, sejumah regulasi tersebut memiliki standar akuntabilitas dan transparansi yang berbeda-beda. Selain itu, beberapa regulasi belum sepenuhnya mengimplementasikan standar prinsip-prinsip internasional seperti Kovenan Sipil dan Politik (ICCPR). Hal ini menyebabkan bahwa setiap tindakan pembatasan yang dilakukan negara dapat diidentifikasikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak privasi.

Lintang Setianti

share on:

Leave a Response