Seluruh Proses Produksi Industri Sawit Potensial Konflik

unnamed

ELSAM, Bogor – Kehadiran industri sawit di suatu daerah akan mengubah struktur masyarakatnya. Mulai dari perubahan aktor serta struktur yang membawa perubahan budaya. Misalnya masyarakat adat yang sebelumnya bercocok tanam berubah menjadi bertani sawit atau hadirnya pendatang baru sebagai buruh di perkebunan. Perubahan struktur peran tersebut berpengaruh pada dinamika kebudayaan yang memiliki dampak besar pada keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu dinamika ini harus diarahkan untuk meminimalisir celah potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Menyikapi situasi tersebut, ELSAM mengadakan seri pertama Pelatihan PULIH (Plantation Issue in Utilizing Local Communities to Integrate Human Rights) angkatan 2 bagi masyarakat lokal, buruh, petani dan perempuan pada 9-12 Mei 2017 di Bogor. Dalam pembukaannya, diadakan kuliah umum mengenai dengan tema “Ada Apa Dengan Sawit?” yang membahas mengenai realita industri perkelapasawitan yang membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar. Diskusi tersebut menghadirkan Achmad Surambo dari Sawit Watch sebagai pemateri.

Sejarah mencatat kedatangan kelapa sawit pertama kali dilakukan tahun 1848 yang ditanam pertama kali oleh Pemerintah Hindia Belanda di Kebun Raya Bogor. Sejak era kolonial, perkebunan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Berbeda dengan tanaman padi yang sebagian hasilnya dapat dimasak sendiri oleh petaninya. “Konsekuensinya seluruh tandan buah segar yang dihasilkan dari kebun sawit lantas dijual dan bukan untuk dikonsumsi pribadi.” Ujar Achmad Surambo.

Dalam praktek pembebasan lahan juga memiliki permasalahan yang kompleks. Persebaran informasi semu atau kurang berimbang, serta tebar janji kepada masyarakat mendominasi proses pembebasan itu. Termasuk maraknya  intimidasi dan pemaksaan dan pendekatan ke tokoh kunci yang dimanfaatkan pihak tertentu.  Dalam praktik land clearing,  potensi konflik karena dalam proses negosiasi sudah dilakukan pembakaran dan perataan lahan milik masyarakat melalui sub-kontrak yang dibuat oleh tokoh kunci dan perusahaan. “Realita di lapangan yang demikian, memicu konflik di daerah” jelas Achmad.

Potensi konflik terjadi sejak pra-produksi, produksi dan pasca produksi. Dalam pra-produksi ada anggapan diskriminasi antara pendatang dan masyaraka lokal ataupun buruh dengan karyawan. Potensi konflik horizontal ini dikarenakan karena hama baru, upah buruh sangat rendah, diskriminasi perawatan antara perkebunan plasma dengan inti, serta lahan yang sulit diakses dan penundaan akad kredit.

Sementara dalam tahap produksi, konflik biasa terjadi karena daya tawar petani dalam menentukan harga Tbk sangat rendah. Selain itu realita limbah yang mencemari sungai dan air tanah. Selanjutnya beban kredit yang dapat mengakibatkan beban hutang dan menyusahkan petani.

Terakhir dalam tahap pasca produksi, konflik biasanya disebabkan karena produktivitas kebun sawit menurun dan tidak cukup modal dalam penanaman ulang atau re-planting. Hal ini disebabkan tidak adanya jaminan keberlanjutan sehingga mengakibatkan banyak petani dan buruh yang kehilangan mata pencarian.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Editor : Lintang Setianti

share on:

Leave a Response