Problematika Hak Atas Privasi di Indonesia: Dari Kelompok Penghayat hingga Komunitas LGBTQI

unnamed

ELSAM, Jakarta –  Indonesia tengah menghadapi ancaman global seiring berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi yang mampu menghimpun jutaan jenis data secara waktu nyata (real time). Teknologi saat ini memungkinkan data-data yang terhimpun itu untuk dilacak, diidentifikasi dan diakses secara bebas; beberapa teknologi bahkan memiliki kemampuan untuk menerobos perangkat telekomunikasi pribadi untuk memperoleh data. Perkembangan ini, pada satu titik tertentu, sangat meresahkan karena berpotensi menerabas batas-batas komunikasi yang sebelumnya dimungkinkan karena adanya prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi. Sebagai informasi, Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melarang pihak manapun—bahkan Negara—untuk campur tangan terhadap privasi warganegaranya.

Merespon perkembangan ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) didukung oleh Privacy International menghadirkan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Privasi, Joseph Cannataci, dalam Dialog Masyarakat Sipil dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Privasi pada 28 April 2017 di Jakarta. Dialog tersebut menghadirkan sejumlah pegiat hak asasi manusia yang berasal dari ragam organisasi masyarakat sipil mulai dari isu LGBTQI hingga isu agama minoritas.

Dalam pembukaannya, Cannataci menekankan bahwa hak atas privasi datang dari asumsi bahwa setiap orang memiliki hak atas pengembangan diri pribadi.

“Ada hubungan antara privasi dengan pengembangan pribadi sehingga beberapa kelompok minoritas seperti LGBTQI memang harus dilibatkan dalam isu ini.” ungkapnya.

Sayangnya, kata Cannataci lagi, di beberapa negara terutama negara-negara Selatan, sangat sulit membicarakan kelompok minoritas ini karena konteks yang tidak memungkinkan. Di beberapa negara, keterbukaan terhadap identitas seksual bahkan bisa mendorong kekerasan, penyiksaan hingga pembunuhan terhadap kelompok ini.

Situasi tersebut dikonfirmasi oleh Yuli Rustinawati dari Arus Pelangi yang membagi pengalamannya sebagai kelompok LGBTQI yang terpinggirkan dalam konteks pengambilan keputusan di Indonesia.

“Kelompok LGBTQI bahkan dianggap sebagai ancaman negara oleh militer.” Ungkapnya.

Juwanto, pegiat Satunama juga mengungkapkan persoalan yang sama dialami oleh kelompok penghayat di Indonesia.

“Di Indonesia, ada 12 juta orang dengan kepercayaan lokal/agama leluhur dan 250-an lembaga keagamaan lokal yang tidak diakui berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Teman-teman ini tidak mencantumkan agama mereka [karena tidak termasuk ke dalam enam kelompok agama yang diakui oleh Negara] yang berakibat pada terhambatnya akses mereka terhadap hak-hak lain, seperti pendidikan dan kesehatan.” Jelas Juwanto.

Joseph Cannataci menegaskan bahwa perlu ada pemahaman terhadap ruang, waktu dan konteks yang berlangsung dalam sebuah masyarakat untuk menentukan sejauh mana hak atas privasi dapat dilindungi dan harus dibatasi. Hal ini sangat penting terutama dalam menentukan sikap kita terhadap konsep martabat dan reputasi yang sering muncul dalam isu-isu seputar privasi.

“Lalu bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan untuk memiliki pemerintah yang akuntabel dan transparan dengan kebutuhan untuk memproteksi data pribadi warga negara?” tanya Wahyudi Djafar, deputi direktur Elsam.

“Kita harus menentang ide bahwa big data adalah solusi untuk segalanya. Indonesia tidak hanya membutuhkan undang-undang perlindungan data yang baik dan kuat namun juga undang-undang yang solid untuk memastikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengintrusi data-data pribadi.” Jawab Cannataci.

Perlu diketahui bahwa saat ini ada lima isu yang menjadi prioritas Dewan HAM PBB terkait dengan hak atas privasi yaitu pemahaman yang baik tentang privasi, keamanan dan surveilans, data kesehatan, keterbukaan data, dan data yang dimiliki oleh perusahaan.[]

Penulis: Miftah Fadhli

share on:

Leave a Response