Peninjauan Kembali PT Semen Indonesia Menyalahi SEMA, Tim Advokat Lapor ke Komisi Yudisial

pabrik-semen

ELSAM – Semarang-Jakarta, 20 April 2017. Masalah pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang kembali bergulir. Paska keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru dengan terang-terangan melakukan Obstruction of Justice atau pembangkangan hukum dengan menerbitkan kembali Izin Lingkungan bagi PT. Semen Indonesia .

Tak cukup sampai di situ, PT Semen Indonesia juga melakukan upaya hukum, yaitu Peninjauan Kembali (PK) kedua terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017. Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Upaya Hukum Luar Biasa yang hanya bisa dilakukan sekali untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas lembaga peradilan. PK kedua yang dilakukan oleh korporasi pelat merah ini merupakan upaya untuk meruntuhkan sistem negara hukum Indonesia. Upaya ini disinyalir merupakan upaya hukum sesat karena mendasarkan PK kepada Putusan PN Gresik Nomor 05/Pdt G/2017/PN Gsk.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali pada poin 2 (dua) menyatakan “Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkara tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung”. Putusan Peninjauan Kembali yang dimaksud, diketahui sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dan bukan disandingkan dengan Putusan tingkat pertama. Selain itu, perkara yang sedang dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali kedua juga menjadi tidak tepat karena menurut SEMA, perkara yang disyaratkan adalah pidana maupun perdata. Sedangkan PK yang diajukan PT Semen Indonesia merupakan perkara Tata Usaha Negara.

Hal lain yang mengganjal adalah fakta yang menunjukkan bahwa Putusan PN Gresik Nomor 05/Pdt G/2017/PN Gsk merupakan putusan yang muncul belakangan dan dijadikan argumen utama dalam PK kedua, memakan proses yang sangat singkat dalam prosesnya, yaitu hanya 41 hari dari pendaftaran perkara hingga putusan. Hal tersebut terkesan tergesa-gesa, dan menunjukkan perilaku yang membangkang hukum.

Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang diwakili Ronald Siahaan dan Azhar N. F. Alam pada tanggal 20 April 2017 melaporkan kejanggalan-kejanggalan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) di Jakarta. KYRI dianggap sebagai pemegang wewenang untuk menjaga dan menegakkan Kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim serta menegakkan kode etik kehakiman. Hal ini dilakukan agar KY dapat melakukan pemantauan terhadap berlangsungnya upaya hukum PK kedua di Mahkamah Agung dan segera melakukan investigasi terhadap perilaku hakim PN Gresik yang menyidangkan perkara 05/Pdt G/2017/PN Gsk.

Bersamaan dengan pengaduan ke KYRI, Tim Advokasi Peduli Lingkungan menyerahkan berkas Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk memberikan pandangan hukum bagi Mahkamah Agung yang kelak memeriksa setiap upaya PK kedua yang sesat tersebut. Sekiranya dua agenda penting hari ini harus diperhatikan dengan seksama oleh KY dan MA demi  tegaknya sistem Negara Hukum Indonesia.

Dalam proses Peninjauan Kembali kedua yang diajukan PT. Semen Indonesia ini, Joko Prianto dkk, serta WALHI sebagai Para Termohon didampingi Tim Advokasi Peduli Lingkungan, yang berkedudukan hukum di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Jalan Jomblangsari IV No.17 Semarang

Penulis Azhar N.F. Alam

share on:

Leave a Response