Pembahasan RUU Perubahan UU Anti-Terorisme Belum Menyentuh Materi Krusial

img-20170503-wa000

ELSAM, Jakarta- Dalam tengah tahun, Panitia Kerja (Panja) DPR untuk RUU Perubahan UU Anti-Terorisme dan tim pemerintah menargetkan untuk mengesahkan hasil pembahasan RUU ini. Meski tenggat sudah kian mendekat, sejumlah materi-materi krusial dalam RUU yang belum mencapai kesepakatan. Seperti pengertian terorisme; pertanggungjawaban pidana yang terkait terorisme; penggunaan upaya paksa penangkapan, penahanan, dan penyadapan; serta terkait kelembagaan dan koordinasi dalam pemberantasan terorisme.

ELSAM bersama sejumlah jaringan akademisi dan organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR Coalition) dan Civil Society Against Violence Extremism (C-SAVE) telah menyiapkan sejumlah masukan tertulis. Masukan ini dirumuskan dalam beberapa policy brief sekaligus komentar atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun oleh fraksi-fraksi di DPR. Harapannya masukkan ini dapat memudahkan pengambil kebijakan dalam menelaah setiap isu yang dibahas, dan merumuskannya dalam bentuk kebijakan.

Dalam beberapa masukan tertulis tersebut, ELSAM memberikan sejumlah kritik juga masukan rumusan untuk topik-topik menyangkut pengertian terorisme, pertanggungjawaban pidana khususnya yang terkait dengan adanya ancaman pencabutan kewarganegaraan, penggunaan upaya paksa khususnya penyadapan, serta koordinasi kelembagaan dalam pemberantasan terorisme.

Salah satunya mengenai ketiadaan pengertian ‘terorisme’ baik dalam UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun usulan revisi yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini dikhawatirkan pelaksanaan undang-undang ini menjadi karet. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, dibutuhkan suatu definisi yang rigid serta kejelasan ruang lingkup dari terorisme menurut undang-undang ini. ELSAM sendiri mencatat tidak adanya kesatuan definisi tentang terorisme. Dari sejumlah kajian yang ada, ditemukan sedikitnya 109 definisi tentang terorisme.

Beberapa konvensi internasional seperti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum domestik beberapa negara, memberikan  pengertian dan pembatasan terkait penanganan terorisme yang dapat dijadikan rujukan. Secara konsep, menurut Peter Katona (2006), unsur-unsur terorisme paling tidak terdiri dari: (i) ada kekerasan, sebuah kegiatan yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak akan didefinisikan sebagai terorisme (termasuk protes non-kekerasan, pemogokan, demonstrasi damai, pembangkangan pajak, dll); (ii) tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik, misalnya tujuan ideologis atau agama.

ELSAM secara tegas menolak ancaman pencabutan kewarganegaraan bagi seseorang WNI yang terlibat terorisme atau pelatihan militer di luar negeri. Merujuk pada Resolusi 26/14 (2014), Dewan HAM PBB telah menyerukan kepada semua negara di dunia untuk menahan diri dari segala macam bentuk tindakan diskriminatif yang dapat secara sewenang-wenang mengabaikan kewarganegaraan seseorang. Termasuk segala macam bentuk legislasi yang dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan seseorang (stateless person). Penggunaan margin of discretion oleh aparatur negara terhadap hak atas kewarganegaraan seseorang atas dasar pelanggaran loyalitas kebangsaan acap kali mengganggu penikmatan hak asasi yang lainnya. Selain itu, usulan kebijakan ini juga tak sejalan dengan jaminan kewarganegaraan menurut UUD 1945 dan UU Kewarganegaraan.

Dalam usulan rumusan mengenai pengaturan penyadapan maupun bentuk-bentuk communication surveillance lainnya, RUU ini juga mengalami kemunduran, dibanding UU Anti-Terorisme yang berlaku saat ini. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, terkesan tidak mau diikat dengan sejumlah prosedur, seperti perijinan dan pembatasan durasi waktu penyadapan, serta mekanisme pengawasan eksternal. ELSAM mendorong agar rumusan aturan mengenai penyadapan sejalan dengan prinsip-prinsip lawfull interception, demi memastikan perlindungan hak atas privasi bagi setiap warga negara. Hal ini untuk memastikan agar aparat negara tidak bisa dengan semena-mena mengintrusi komunikasi warga negara dengan alasan pemberantasan terorisme.

Terkait dengan koordinasi kelembagaan dalam pemberantasan terorisme, Indonesia belum menemukan formulasi lembaga yang memadai. Dibutuhkan adanya kesepakatan mengenai paradigma yang menentukan model pemberatasan terorisme, yaitu apakah menggunakan kerangka criminal justice model atau war of terrorism? Dalam kerangka penegakan hukum, pelibatan militer harus seminimal mungkin sehingga lebih mengutamakan kerja-kerja aparat penegak hukum seperti polisi dan sistem peradilan. Termasuk pelibatan aktor lain seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, juga masyarakat sipil dalam membangun lembaga koordinasi yang mumpuni.

Dalam proses pembentukan RUU ini, selain menghimpun masukkan dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil, Panja juga dikabarkan akan melalukan studi banding ke UK-Irlandia Utara dan Spanyol. Tidak jelas alasan pemilihan dua negara tersebut, selain pernyataan bahwa dua negara tersebut kabarnya memiliki pengalaman cukup baik dalam penanganan terorisme.

 

Penulis: Wahyudi Djafar

 

 

 

share on:

Leave a Response