Pelanggaran Hak Atas Privasi: Tindakan Menteri Dalam Negeri Merupakan Ancaman terhadap Keutuhan Demokrasi di Indonesia

20150305-menteri-dalam-negeri-tjahjo-kumolo

Siaran Pers ELSAM

Pelanggaran Hak Atas Privasi: Tindakan Menteri Dalam Negeri Merupakan Ancaman terhadap Keutuhan Demokrasi di Indonesia

Pada tanggal 11 Mei 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menyebarkan informasi Kartu Tanda Penduduk – Elektronik (e-KTP) milik seorang demonstran pasca orasi yang disampaikan dalam sebuah aksi di depan Lembaga Permasyarakat Cipinang, dua hari sebelumnya. Langkah itu dilakukan menyusul kritik yang disampaikan demonstran terkait dengan buruknya kualitas penegakan hak asasi manusia selama pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla setelah vonis dua tahun penjara terhadap Basuki Tjahja Purnama atas kasus penistaan agama. Tak hanya menyebarkan, Mendagri bahkan berniat untuk mengambil langkah-langkah lanjutan terkait dengan orasi tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Tjahjo Kumolo mengindikasikan semakin suramnya jaminan penegakan dan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi di Indonesia, yang sesungguhnya telah menjadi komitmen konstitusional setelah tumbangnya rezim otoritarianisme Soeharto.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tindakan yang dilakukan oleh Mendagri merupakan tindakan inkonstitusional yang mengancam jaminan perlindungan hak atas privasi sekaligus berpotensi menimbulkan efek ketakutan (chilling effect) terhadap penikmatan kebebasan berekspresi di Indonesia. Pemerintah harus ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F telah menjamin setiap warga negara untuk dapat mengembangkan kehidupan pribadi dan sosialnya. Di sana tertulis,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 pula, Pemerintah memikul tanggungjawab besar untuk melindungi hak atas privasi warga negara termasuk melindunginya dari segala bentuk ancaman terhadap kehidupan pribadinya. Jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam undang-undang lain yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap langkah yang dilakukannya, Tjahjo Kumolo sesungguhnya telah lalai dengan melanggar sejumlah ketentuan mengenai data pribadi. Sebagai pejabat negara, Mendagri terbukti telah lalai melakukan perlindungan terhadap bebagai bentuk dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan. Tjahjo Kumolo telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan menyebarluaskan data kependudukan warga. Mendagri juga telah mengabaikan kewajibannya untuk terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik data sebelum menyebarluaskan data-data pribadi yang bersangkutan di jaringan telekomunikasi elektronik sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan Mendagri yang secara sepihak menyebarluaskan data pribadi warga negara merupakan preseden buruk dalam demokrasi Indonesia yang sejatinya menjamin hak-hak warga negara sebagaimana yang menjadi komitmen Indonesia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Lebih lanjut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2006, negara-negara Pihak Kovenan diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak warga negara yang berada di bawah kekuasannya.

Hak atas privasi, yang semestinya menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia dalam menjamin demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi, dijamin di dalam Pasal 17 Kovenan, berbunyi,

  1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak saha diserang kehormatan dan nama baiknya.
  2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut.

Atas dasar tersebut, ELSAM menyatakan dengan tegas bahwa Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tjahjo Kumolo, telah jelas-jelas melanggar ketentuan hukum dan HAM yang telah dijamin baik oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan ini, ELSAM mendesak:

  1. Tjahjo Kumolo, selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia, untuk meminta maaf secara publik atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukannya.
  2. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah penting terkait dengan keputusan sepihak Mendagri sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
  3. Mendorong pemerintah termasuk legislatif untuk segera melakukan pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kesamaan proses dan mekanisme yang terintegrasi akuntabel dan transparan serta melimitasi kewenangan negara sebagai pihak yang mengumpulkan data warga negara secara massal

Jakarta, 12 Mei 2017

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Lintang Setianti (Peneliti), telepon 085711624684, atau Miftah Fadhli (Peneliti)

share on:

Leave a Response