Negara Melanggengkan Praktek Diskriminatif Melalui Politik Rekognisi Agama “Resmi” dan Kepercayaan dan Leluhur

foto-berita-azar

ELSAM, Jakarta- Pada tanggal 3 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar lanjutan sidang panel uji materiil terkait pengosongan kolom agama bagi agama yang “belum diakui” dan penghayat Kepercayaan. Dalam sidang pleno ini, para pemohon menghadirkan dua orang ahli yaitu Dr. Samsul Maarif, MA Dosen Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM, sebagai ahli studi agama dan agama leluhur dan Keterangan Tertulis dari ahli Hak Asasi Manusia Enny Soeprapto, Ph.D.

Dalam keterangannya, Samsul Maarif menjelaskan persoalan diskriminasi yang selalu menimpa agama minoritas dan kepercayaan (agama leluhur) tidak bisa terlepas dari sejarah negosiasi panjang rezim negara yang selalu melanggengkan politik rekognisi timpang dan selalu dipengaruhi oleh sebagian kelompok mayoritas dengan menggunakan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan.

“Politik rekognisi di sini dimaksudkan sebagai upaya politik oleh kelompok warga negara tertentu dengan menggunakan ‘agama’ sebagai alat legitimasi ‘kuasa’,sekaligus memberikan tekanan dan kontrol terhadap kelompok warga negara tertentu (kepercayaan)” jelas Samsul Maarif.

Menurut Samsul, politik agama tersebut dilakukan melalui mobilisasi dan tekanan publik atas nama identitas (agama) mayoritas dan infiltrasi terhadap negara. Negara yang diinfiltrasi cenderung mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan atas nama politik agama yang mengklasifikasikan warga negara menjadi dua: ‘kelompok yang layak dilayani’, yaitu penganut agama resmi dan ‘kelompok yang tidak dapat dilayani’ yaitu kelompok penganut agama lokal/kepercayaan. Hal itu terlihat dari pengaturan pengosongan kolom agama dalam UU Adminduk bagi agama yang belum diakui dan pengantu kepercayaan.

Sejak zaman Orde Lama, praktik diskriminasi terus dilanggengkan. Departemen Agama mengusulkan definisi agama yang sangat eksklusif yaitu agama memiliki nabi, kitab suci, dan pengakuan secara internasional. Definisi tersebut, menurut Samsul Maarif tidak mengindahkan ke-Bhinekaan dan keragaman. Hal ini semakin terlihat ketika dibentuk lembaga Pakem di bawah Departemen Agama, yang kemudian pada tahun 1960 baru dipindahkan ke Kejaksaan.

Tujuannya tidak lain membangun stigma terhadap kepercayaan bahwa kepercayaan membahayakan negara, atau bahkan dituduh seperti komunis, sehingga harus dikontrol dan harus dikembalikan ke agama.” Tambah Samsul.

Samsul menjelaskan pada jilid pertama Orde Baru, kedudukan kepercayaan disetarakan dengan agama karena tidak ada kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tertera dalam MPR 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa “kepercayaan” dan “agama” adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sama-sama sah; agama dan kepercayaan SETARA.

Namun pada perkembangannya, periode Orde Baru kedua membentuk TAP MPR RI IV/MPR/1978 yang berbunyi:

“Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial – Budaya” (f) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan: Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbagai kebijakan, surat edaran/instruksi dari lembaga-lembaga negara seperti Kemenag, Kemendagri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah dikeluarkan untuk melegitimasi hanya 5 agama yang diakui, dilindungi dan dilayani: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha.

Pada periode Pasca reformasi, keadaan sedikit berubah. HAM dibicarakan cukup mainstream. Khususnya terkait dengan Undang-Undang Adminduk, kelompok penghayat penganut agama leluhur tidak lagi dipaksa untuk memilih salah satu agama, melainkan boleh dikosongkan. Hal ini tidak sepenuhnya sebuah kemajuan karena mekanisme pengosongan ini tetap menimbulkan diskriminasi.

Model pengosongan tersebut menunjukkan negara masih melanggengkan stigma sosial. Bahkan yang stigma sosial ini menjadi norma sosial, dan parahnya menjadi norma hukum yang dipakai untuk mempertimbangkan bisakah warga negara ini dilayani atau tidak.” Tegas Samsul.

Dalam persidangan ini, beberapa hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertanyaan kepada ahli. Salah satunya Arief Hidayat, Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang mempertanyakan kenapa keenam keyakinan atau agama yang berasal dari luar negeri (asing) justru diakui, sedangkan agama leluhur yang genuine yang asli Indonesia kenapa tidak diakui. Pertanyaan kritis selanjutnya juga hadir dari Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan mengapa kata “memeluk” dalam Pasal 29 UUD 1945 hanya untuk agama bukan Kepercayaan, dan bagaimana ahli melihat penafsiran “kepercayaan itu”.

“Agama-agama dunia yang mayoritas itu justru yang dianggap “resmi” tidak bisa terlepas dari upaya politik agama, khususnya politik Islam. Dan hari ini kita masih harus bernegosiasi oleh rezim. Pancasila melihat perlakuan terhadap penghayat ini diskriminasi, tetapi harus diajak bernegosiasi dengan tuntutan politik rekognisi dan politik identitas yang dengan nama mayoritas menjadi mendapatkan privilege dibanding dengan yang minoritas,” jawab Samsul.

share on:

Leave a Response