Monopoli Penguasaan Kawasan Hutan Masih Mendiskriminasi Hak Buruh Perempuan

berita-diskusi-buruh-perempuan-april-2017

ELSAM, Tangerang – Kemudahan akses penguasaan tanah dan kawasan hutan bagi korporasi oleh negara melangengkan monopoli dan perampasan tanah ternyata punya dampak buruk. Rakyat Indonesia akan mengalami krisis multidimensi yang berkepanjangan. Termasuk nasib kaum buruh perempuan yang pemenuhan haknya semakin tenggelam dalam skala besar bisnis perkebunan di Indonesia.

Menurut WALHI sampai di tahun 2014, monopoli kawasan hutan dari 4 sektor saja telah mencapai 57 juta hektar dari total 132 juta hektar kawasan hutan Indonesia. Pertama, sektor Hak Pengusaha Hutan termasuk kegiatan logging (HPH) menguasai 25 juta hektar oleh 303 perusahaan; kemudian Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai 10,1 juta hektar yang dikuasai oleh sekitar 262 perusahaan. Selanjutnya, perkebunan sawit seluas 12,3 juta hektar dikuasasi oleh sekitar 1.605 perusahaan, dan sektor tambang sekitar 3,2 juta hektar dikuasai oleh sekitar 1.755 perusahaan. Dari angka tersebut, belum ada satu perusahaan pun yang mampu memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan yang memadai.

Dalam situasi peningkatan ekspansi perkebunan di Indonesia, dukungan pemerintah dalam menjamin penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan belum sesuai harapan. ELSAM, AGRA, dan SERUNI menggelar diskusi multiprepektif bertema “Dimensi Keadilan Gender dan Hak Asasi Perempuan dalam Konteks Perkebunan Berbasis Lahan Skala Besar” pada 28 Maret 2017 di Wisma PKPN Tangerang.

Rahmat Ajiguna Ketua PP Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) memaparkan tentang bagaimana perampasan tanah untuk perkebunan skala besar terus terjadi akibat prespektif kapitalisme yang menumbuhsuburkan situasi imperalisme. Situasi tersebut diperparah dengan proses pemberian izin yang sering kali disertai praktek korupsi. Dalam situasi tersebut, perempuan menjadi korban yang terdampak paling besar, karena kehilangan mata air, tanaman pangan, dan hal-hal penting lain yang penting untuk keberlangsungan hidup keluarganya.

Sementara Renatha Sandhi dari Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK) menjelaskan masih banyak permasalahan yang diterima oleh para buruh perkebunan berbasis lahan skala besar seperti sawit. Permasalahan-permasalahan itu antara lain: buruh perempuan dibebani target kerja yang berat; status Buruh Harian Lepas (BHL) jarang sekali buruh perempuan bisa menjadi buruh tetap; bekerja kurang dari 21 hari kerja; bekerja dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, upah harian di bawah ketentuan pemerintah; tidak ada jaminan sosial ketenagekerjaan; dan tidak ada alat perlindungan diri dan alat perlindungan kerja; serta kewajiban buruh perempuan melakukan test darah (bagi buruh penyemprot)  meski tidak memiliki akses untuk mengetahui hasil test darah.

“Pekerjaan menjadi buruh sawit kini menjadi pekerjaan turun temurun. Dimana bapak akan mengajari anaknya memanen sawit diusia muda supaya bisa membantunya bekerja di kebun. Lantas karena rendahnya upah, akhirnya si anak tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Kemudian satu-satunya jalan agar anak tersebut dapat bertahan hidup ialah kembali mengulang jalur orang tuanya menjadi buruh sawit,”ujar Agustinus Karlo Lumban Raja dari Sawit Watch.

Selanjutnya Tia Mboik dari FNV (persatuan serikat buruh) memaparkan tentang pentingnya serikat pekerja untuk mengadvokasi hak asasi perempuan. Dampak dari budaya patriarki, perempuan mendapatkan diskriminasi di ruang kerja yang mereduksi hak-hak pekerja perempuan. Penting untuk menguatkan serikat pekerja agar para buruh dapat berjuang bersama menuntut hak-haknya yang terlanggar.

Sebagai penutup Helda Khasmy (SERUNI), memaparkan pentingnya pengorganisasian dalam memperjuangkan hak asasi perempuan. Tidak dapat dipungkiri organisasi perempuan menjadi mudah lesu akibat cengkraman budaya patriarki. Helda merefleksikan pengalaman SERUNI sebagai gerakan perempuan yang menggambarkan tanpa adanya pengorganisasian yang baik dalam sebuah organisasi, maka tidak akan mampu mencapai cita-citanya. Dengan organisasi perempuan yang kuat maka diharapkan semakin banyak hak-hak perempuan yang terpenuhi.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

share on:

Leave a Response