Majelis Hakim Gagal Menjaga Independensi dan Imparsialitas Dalam Mengadili Kasus Ahok

5bfd4405-7e38-4086-913b-337cf3b43091

Siaran Pers ELSAM

Majelis Hakim Gagal Menjaga Independensi dan Imparsialitas Dalam Mengadili Kasus Ahok

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Ahok sepertinya gagal melindungi dan menjaga marwah Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Kegagalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini tampak dari putusannya yang menghukum Ahok dengan 2 tahun penjara dengan perintah untuk langsung ditahan. Putusan Majelis Hakim seolah-olah mengkonfirmasi dan mengikuti tekanan massa yang selalu meminta Ahok untuk dihukum dengan berat.

Majelis Hakim PN Jakarta Utara seharusnya membaca secara cermat dan kontekstual terhadap eksistensi dan penggunaan Pasal Penodaan Agama yang digunakan untuk menjerat dan menghukum Ahok. Hal ini disebabkan karena rumusan Pasal 156 a KUHP disusun secara sumir, longgar, dan tidak dirumuskan dengan sangat ketat. Sehingga dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya. Lagi, dilihat dari prinsip kepastian hukum, Pasal 156a ini sangat berpotensi digunakan secarasewenang-wenang, tak ada prinsipkepastian hukum di sana. Oleh karenanya, Ahok dengan mudah menjadi korban dalam kasus penodaan Agama, yang tentunya diperparah dengan adanya tuntutan massa.

Majelis Hakim PN Jakarta Utara juga seharusnya melakukan analisa dan elaborasi secara kritis terhadap unsur “niat, kesengajaan untuk menghina”yang dimiliki Ahok dalam peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu. Majelis Hakim sepertinya tidak memperhatikan dan mengabaikan unsur mens rea atau sikap batin (kondisi jiwa) Ahok pada peristiwa di Kepulauan Seribu tersebut.

Buruknya putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara juga tampak dari perintah penahanan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara. Padahal syarat – syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru tidak tersedia. Dalam kasus ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengikuti dan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses persidangan. Ahok pun masih mengemban tugas yang sangat besar untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kerangka ini, independensi dan keteguhan pemikiran Majelis Hakim PN Jakarta Utara tidak tercermin dalam Putusan perkara No.1537/PidB/2016/PNJktutr, karena dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta.

Putusan pengadilan sejatinya merupakan “karya agung” seorang hakim.Magnum opus (karya besar) yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi persepsi publik terhadap lembaga peradilan. Dalam kasus Ahok, khususnya dalam kasus-kasus berdimensi agama atau keyakinan, putusan ini akan berdampak pada semakin buruknya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 9 Mei 2017

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984, atau Adiani Viviana (Staff Advokasi HAM), telepon: 087873108307.

share on:

Leave a Response